• News

  • Politik

Soal Debat Pilpres, Pengamat: KPU Beritahu Bukan Bocorkan Pertanyaan

Pengamat: KPU beritahu bukan bocorkan pertanyaan.
Pemilu
Pengamat: KPU beritahu bukan bocorkan pertanyaan.

JAKARTA, NNC - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberitahukan pertanyaan debat kepada capres-cawapres, seminggu sebelum acara debat Pilpres 2019 digelar. Keputusan itu diambil atas persetujuan kedua paslon.

Namun hal itu justru menuai reaksi keras dari berbagai pihak, khususnya dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka menuding langkah KPU menguntungkan paslon 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Menanggapi polemik ini, pengamat politik Emrus Sihombing menilai, KPU sama sekali bukan membocorkan, tapi memberitahu pertanyaan kepada dua paslon Pilpres.

"Membocorkan, artinya semua atau sebagian dari pertanyaan diberikan hanya kepada salah satu paslon Pilpres tertentu, sedangkan ke paslon lain tidak diberikan," kata Emrus dalam keterangan tertulis yang diterima NNC, Selasa (8/1/2019).

"Memberitahu, artinya semua pertanyaan atau sebagian pertanyaan (yang sebagian ini harus merupakan pertanyaan yang sama) disampaikan kepada kedua paslon peserta Pilpres, tanpa kecuali," sambungnya.

Sebab, lanjut Emrus, debat antar paslon Pilpres bukan menguji para kandidat, namun agar kandidat mempersiapkan fakta, data, bukti, argumentasi yang berbasis rasionalitas yang disampaikan dalam acara debat, sehingga rakyat menjadi cerdas menentukan satu pilihan yang paling tepat dari sudut pandang pemilik hak suara  dari dua kandidat paslon Pilpres.

"Karena itu, menurut saya, apa yang dilakukan oleh KPU sebagai terobosan baru yang baik," tandas Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner itu.

Hanya saja yang disayangkan, menurut Emrus, sejatinya KPU sudah merencanakan itu dan menyampaikan kepada publik bahwa mereka membuat sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada kedua paslon Pilpres, misalnya sebulan sebelum berlangsung acara debat.

"Ini kali kedua KPU membuat keputusan yang secara substantif bagus, namun menimbulkan polemik. Sebelumnya  KPU membuat peraturan melarang terpidana korupsi tidak boleh mengikuti kontestasi Pileg yang akhirnya dibatalkan oleh MA," ungkapnya.

"Oleh karena itu, menurut hemat saya, KPU masih 'miskin' pengelolaan (manajemen) komunikasi. Ini harus segera diperbaiki di KPU," jelas Emrus.

Jika tidak, Emrus menyebut, kebijakan-kebijakan KPU ke depan berpotensi menimbulkan polemik yang seharusnya tidak perlu terjadi bila mana manajemen komunikasi dilakukan dengan sangat baik dan profesional.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani