• News

  • Politik

GKR Hemas Adukan Nasibnya ke Presiden Jokowi di Istana Negara

GKR Hemas adukan nasibnya ke Presiden Jokowi.
Politik
GKR Hemas adukan nasibnya ke Presiden Jokowi.

JAKARTA,NNC - Siang tadi (8/1/2019), Ibu GKR Hemas dengan didampingi oleh beberapa anggota DPD lainnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).

Kedatangan Ibu GKR Hemas Anggota DPD RI dari DIY  tersebut untuk membahas sejumlah persoalan yang dihadapi DPD RI dalam dua tahun terakhir, terutama pasca pergantian pimpinan (Ketua DPD RI) Oesman Sapta Odang, Cs dalam paripurna yang berujung kekerasan fisik di Gedung Dewan Terhormat di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, 3 April 2017 yang lalu.

Konflik pun masih berlanjut, pada Kamis (20/12/2018) pihak Badan Kehormatan DPD RI (BK DPD RI) dalam paripurna DPD RI itu memberhentikan GKR Hemas untuk sementara,dengan alasan sudah 12 kali tidak menghadiri Sidang Paripurna DPD.

Untuk diketahui, sejak dua tahun terakhir masyarakat Indonesia mengikuti dengan seksama gonjang-ganjing yang berlangsung di salah satu lembaga tinggi negara, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan rakyat menyaksikan pengambil-alihan secara inkonstitusional pimpinan DPD periode 2014 - 2019 serta berbagai bentuk kekerasan sampai dengan kekerasan fisik dalam sidang paripurna DPD yqng sangat tidak elok dan seharusnya tidak pernah terjadi di lembaga tinggi DPD yang sangat terhormat ini.

Sejak awal pembentukan DPD sebagai lembaga penyeimbang, dimana Dewan Perwakilan Rakyat yang merepresentasikan penduduk dan anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dengan daftar calon yang diajukan oleh Partai Politik peserta pemilu. Maka jelas yang duduk sebagai anggota DPR adalah yang berasal dari partai politik peserta pemilu.

"Lain halnya dengan DPD yang anggotanya juga dipilih dalam pemilihan umum tetapi calon anggotanya adalah peserta pemilu  perseorangan, keberadaannya merupakan wakil daerah (provinsi) dengan jumlah yang sama setiap provinsi adalah empat (4) orang," tulis GKR Hemas, Cs dalam keterangan tertulisnya hari ini, Selasa (8/1/2019).

Dijelaskan, Pasca pengambilalihan pimpinan secara inkonstitusional dua tahun lalu, realitanya banyak sekali anggota DPD RI yang berbondong-bondong masuk menjadi anggota partai politik bahkan sebagai elit partai, kondisi ini merusak marwah DPD yang sejatinya anggotanya dipilih dari peserta pemilu perseorangan dan mewakili daerah, berganti menjadi anggota DPD berasal dari Parpol. Maka dikatakan DPD rasa DPR, karena sudah hilang keseimbangan antara wakil penduduk dengan wakil daerah. Dan ini merusak dan menghancurkan ksistensi DPD.

"Carut marut DPD terus berlanjut sehingga mempengaruhi kinerja lembaga tinggi ini. Situasi berkembang sangat tidak kondusif dan berdampak menurunnya performance DPD. Dan puncaknya adalah pada Kamis (20/1/2019) dalam sidang paripurna, Badan Kehormatan DPD mengumumkan pemberhentian sementara ibu GKR Hemas sebagai anggota DPD, sementara proses hukum yang dilakukan sedang berjalan."

Menanggapi hal itu, GKR Hemas dengan didampingi oleh beberapa anggota DPD lainnya, siang hari ini bertemu dengan Presiden Jokowi, untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi di DPD.

Konferensi pers akan berlangsung di Bakoel Koffie - Cikini Raya, Jakarta Pusat pada pukul 11.00 WIB. Dihadiri pula oleh sejumlah Anggota DPD RI periode 2014-2019, yakni Ibu GKR Hemas (Anggota DPD RI dari DIY), Anna Latukonsina (Angota DPD RI, Nurmawati Bantilan (Anggota DPD RI), Irman Putra Sidin (Lawyer) dan Lucius Karus (Save DPD - Save Democracy) serta moderator Yuda Irlang.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Sulha Handayani