• News

  • Politik

Pengamat Duga Ada yang Ingin Jerumuskan Prabowo ke Jurang

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.
Netralnews/Adiel Manafe
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat politik Wempy Hadir menilai, sikap politik capres Prabowo Subianto yang mengklaim memenangkan Pilpres 2019 bahkan mendeklarasikan diri sebagai presiden terpilih, merupakan sesuatu yang berlebihan.

"Saya kira terlalu berlebihan. Kita lihat Prabowo bukan kali ini saja melakukan hal seperti ini. Pada (Pilpres) tahun 2014 hal yang sama (klaim kemenangan) juga dilakukan," kata Wempy kepada netralnews.com, Senin (22/4/2019).

Direktur Eksekutif Indopolling Network ini menduga, ada kelompok tertentu di belakang Prabowo yang mendorongnya untuk berbuat demikian. Ia berpendapat, kelompok tersebut hanya memperalat Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk meraih kekuasaan.

"Karena khawatirnya begini, orang-orang yang mendorong dia hari ini kita tidak tau motivasinya apa, takutnya dia hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi yang sesungguhnya sedang 'mendorong dia ke jurang," ucap dia.

Pasalnya, Wempy menyebut, klaim Prabowo berdasarkan exit poll, quick count, dan real count yang dilakukan internal mereka tidak bisa dipertanggung jawabkan, apalagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan proses penghitungan suara, dan hasil pemilu baru akan diumumkan Mei 2019.

"Menurut saya, mestinya dia sekarang itu, sebagai seorang negarawan dia mesti menepi sambil menunggu hasil penghitungan secara resmi dari KPU. Karena faktanya KPU sedang melakukan penghitungan, nah pertanyaannya dari mana klaim kemenangan," ujar Wempy.

"Karena yang bisa menyatakan menang dan tidak itu hanya lembaga resmi negara, dan itu bisa dipertanggung jawabkan melalui data-data lapangan yang diperoleh dari KPU kabupaten/kota, dari provinsi hingga kemudian ditabulasi di nasional. Dengan demikian 22 Mei nanti kita akan tau siapa yang akan menjadi pemenang," ungkapnya.

Kalaupun kubu Prabowo mengaku memiliki data, lanjut Wempy, seharusnya data tersebut hanya dijadikan pembanding, dan jika di kemudian hari proses penghitungan suara yang dilakukan KPU dianggap tidak sesuai, maka data tersebut bisa digunakan untuk menempuh jalur hukum.

"Nah kalau kita lihat mendahului takdir, seperti kata orang. Karena menang atas dasar hitung sendiri itu tidak bisa menjadi ukuran dan tidak bisa dijadikan sebuah alat, karena itu hanya sebagai pembanding, dan ketika kemudian nanti ada salah dalam perhitungan maka berdasarkan data yang dimiliki, itu bisa dibawa ke proses hukum melalui MK dan sebagainya," jelas Wempy.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian

Apa Reaksi Anda?