• News

  • Politik

Andre: BPN Tidak Kerahkan Massa ke MK, Tapi Kalau Masyarakat Datang Itu Hak Mereka

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade
BreakingNews
Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memastikan tidak ada pengerahan massa saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun demikian, BPN Prabowo-Sandi juga tidak menghalang-halangi jika nantinya ada masyarakat yang menggelar aksi di MK saat persidangan.

"BPN saya pastikan tidak akan ada pengerahan massa, tapi kalau memang masyarakat ingin datang ke MK tentu  kami tidak bisa menghalangi ya. Itu haknya masyarakat. Tapi saya pastikan BPN tidak ada melakukan pengerahan massa," kata Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiadedi Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

"Kalau ada pengerahan massa pasti Andre Rosiadedepan MK yang mimpin demo. Kalau BPN mengarahkan massa pasti gue yang mimpin, tapi kalau gak ada Andre Rosiadepasti BPN tidak ada pengerahan massa, fix sudah," sambungnya.

Andre menegaskan tidak ada pengerahan massa dari BPN Prabowo-Sandi, karena yang mereka lakukan saat ini adalah adalah fokus membantu tim hukum untuk menghadapi persidangan di MK yang rencananya akan dimulai pada pertengahan Juni 2019 mendatang.

"Saya ingin pastikan bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) akan fokus mem-backup sepenuhnya tim kuasa hukum kami agar bekerja semaksimal mungkin dan lancar jaya sampai ke MK," jelas politisi Gerindra itu.

"Kami itu fokus itu sekarang bagaimana langkah-langkah konstitusional kami ambil. Tapi kalau masyarakat ingin berdemonstrasi kami tentu tidak bisa menghalang-halangi. Tapi yang pasti kami sampaikan tolong damai, taati konstitusi, jangan anarkis," pungkasnya.

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi yang diketuai oleh Bambang Widjojanto, telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5/2019).

Rencananya, sidang perdana sengketa Pilpres 2019 ini digelar MK pada 14 Juni 2019. Sementara pembacaan putusan dijadwalkan dilakukan pada 28 Juni 2019.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli