• News

  • Politik

Refly Harun Sebut Ma‘ruf Amin Bisa Didiskualifikasi dan Pemilu Ulang, Jika...

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun
Dokumentasi Netralnews
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat, jika benar cawapres 01 Ma'ruf Amin masih menjabat sebagai Komisaris di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah, maka Ma'ruf bisa didiskualifikasi dan digelar Pemilu ulang.

Namun demikian, Refly menyebut bahwa harus ada pembuktian soal benar tidaknya Ma'ruf masih menjabat komisaris di dua bank tersebut.

Hal itu disampaikan Refly terkait Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi paslon 01, Jokowi-Ma'ruf sebagai peserta Pilpres 2019 lantaran posisi Ma'ruf di dua bank yang dianggap melanggar UU Pemilu. 

"Seorang wartawan telepon saya mengenai klaim BPN bahwa Maruf Amin masih menjabat komisaris di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah," tulis Refly di akun Twitternya, @ReflyHZ, Selasa (11/6/2019).

"Kalau itu memang benar, sekali lagi kalau memang benar, MA bisa didiskualifikasi dan bisa pemilu ulang. Tapi tentu harus dibuktikan," kata Refly Harun.

Sebelumnya, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi mengajukan perbaikan permohonan sengketa Pilpres 2019 ke MK. Salah satu poin perbaikan yang diajukan yakni mengenai jabatan Ma'ruf Amin di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Menurut Ketua Tim Hukum BPN,  Bambang Widjojanto (BW), jika Maruf masih tercatat sebagai pejabat di dua bank itu, maka diduga melanggar Pasal 227 huruf P UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pasal 227 huruf P UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan seorang bakal calon dia harus menandatangani satu informasi di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan," kata BW di Jakarta, Senin (10/6/2019).

"Nah, menurut informasi yang kami miliki. Pak calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu berarti melanggar pasal 227 huruf P," ujarnya.

Karenanya, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menilai, status Ma'ruf yang masih memiliki jabatan di BUMN itu bisa menyebabkan pasangan nomor urut 01 didiskualifikasi.

"Salah satu yang menarik adalah kami masukkan salah satu argumen yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik karena ini bisa menyebabkan paslon 01 didiskualifikasi," jelas BW.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli