• News

  • Politik

Said Didu: Ada yang Giring Opini Seakan Ma‘ruf Bukan Pejabat BUMN

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Muhammad Said Didu
dok.Istimewa
Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Muhammad Said Didu

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Muhammad Said Didu menyatakan, pejabat di anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah pejabat BUMN.

Hal itu disampaikan Said Didu menanggapi pihak yang berpendapat bahwa cawapres 01 Kyai Ma'ruf Amin (KMA) bukan pejabat BUMN karena hanya menjabat di anak perusahaan BUMN, yakni di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah (BSM).

"Ada pihak yang giring opini seakan KMA bukan pejabat BUMN karena hanya pejabat anak perusahaan," kata Said Didu di akun Twitter-nya, dikutip netralnews.com, Rabu (12/6/2019).

"Saya jelaskan. Pertama, pejabat anak perusahaan BUMN adalah pejabat BUMN. Kedua, penerapan hukum pejabat anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN," katanya.

Said Didu kemudian mencontohkan beberapa kasus, dimana para pejabat di anak perusahaan BUMN yang dicopot karena terlibat dalam politik praktis, termasuk kasus yang menimpa dirinya, yaitu ketika diberhentikan dari jabatan Komisaris PT Bukit Asam yang merupakan anak perusahaan PT Inalum.

"Beberapa fakta hukum bahwa pejabat anak perusahaan BUMN pejabat BUMN. Pertama, kasus Dirut PKT (anak Pusri) 2006. Kedua, kasus Dirut Semen Padang (anak SG) karena maju cagub 2009," ungkapnya.

"Ketiga, kasus saya diberhentikan sebagai Kom PTBA (anak Inalum). Keempat, kasus pemberhentian karyawan PTPN IV (anak PTPN III) karena dukung 02 di FB," jelas Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu.

Karena itu, soal jabatan Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dua bank tersebut, Said Didu menegaskan, dalam aturan dan praktek hukum, pimpinan di anak perusahaan BUMN dikategorikan sebagai pimpinan BUMN. Sehingga sebagai pimpinan BUMN dilarang menjadi calon untuk pemilihan jabatan politik.

"Terkait posisi KMA di BUMN ada 2 hal berbeda yang dibahas. Pertama, kategori BUMN, betul anak perusahaan BUMN bukan BUMN. Kedua, kategori pejabat pimpinan BUMN, betul bahwa semua pejabat pimpinan anak perusahaan BUMN adalah PEJABAT BUMN.
KESIMPULAN : KMA sebagai DPS anak perusahaan BUMN adalah PEJABAT BUMN," terangnya.

"Beliau (Ma'ruf Amin) adalah pimpinan anak perusahaan BUMN yang dalam aturan dan praktek hukum dikategorikan sebagai pimpinan BUMN. Pimpinan BUMN dilarang menjadi calon untuk pemilihan jabatan politik," pungkas Said Didu.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya

Apa Reaksi Anda?