• News

  • Politik

TKN Bantah Tudingan Adanya Kecurangan TSM dalam Pilpres 2019

Anggota tim TKN Jokowi-Amin, Jhonny G Plate.
Istimewa
Anggota tim TKN Jokowi-Amin, Jhonny G Plate.

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menepisnya adanya tudingan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate. Dirinya menganggap tudingan tersebut sebagai upaya kubu pasangan nomor urut 02 ingin menyudutkan reputasi sang petahana.

"Persepsi yang dibangun 02 hanya untuk menyudutkan reputasi paslon 01 di MK," kata Johnny G Plate kepada wartawan, Jumat (14/6/2019).

Sebelumnya dalam persidangan gugatan sengketa Pilpres di MK, tim Prabowo-Sandi menyatakan telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019. Jokowi dianggap telah melakukan kecurangan secara sistematis menggunakan anggaran negara.

"Jalur MK mencakup Perkara selisih perhitungan hasil pemilihan Umum ( PHPU ), sedangkan substansi gugatan lainnya seperti pelanggaran TSM termasuk APBN yang disinyalir pihak Paslon 02, hanya akan menjadi bagian penghias dokumen beracara di MK," kata Johnny.

Dalam gugatannya, tim Prabowo-Sandiaga mengutip rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang memuat analisa terhadap kecurigaan sumbangan dari kelompok golfer untuk Jokowi-Ma'ruf.

Johnny mengingatkan, urusan dana kampanye merupakan domain KPU yang diudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU.

"Apalagi yang dijadikan alat bukti berupa dugaan yang bersumber dari rilis ICW bukan data hasil audit KAP. Pembiayaan Dana Kampanye menjadi domain KPU dan akan diaudit oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU. Sampai saat ini belum ada hasil akhir laporan audit Dana Kampanye Pilpres. Ini lucu lucuan saja," ujar Johnny.

Untuk itu dirinya mengingatkan, belanja negara telah diatur dalam UU APBN yang telah disetujui bersama antara pemerintah dengan fraksi-fraksi di DPR, termasuk dari partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga. Dalam UU APBN, kata Johnny, presiden dan organisasi pemerintah berkewajiban melaksanakan dan merealisasikan program yang sudah dianggarkan.

Politisi asal NasDem tersebut memaklumi dengan berbagai tudingan kubu Prabowo-Sandiaga yang dianggap tak berdasar. Ia menilai hal tersebut sebagai manuver karena tak siap kalah.

"Biasa saja, namanya juga usaha! KPU dan TKN KIK (Koalisi Indonesia Kerja) paslon 01 sudah melengkapi seluruh data yang dibutuhkan untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil sekaligus menggagalkan gugatan selisih PHPU dan kami meyakini Hakim MK akan mempertimbangkannya dengan serius dan mengambil keputusan yang adil," urai Johnny.

Dia juga menilai banyak tuduhan dari tim Prabowo-Sandiaga yang salah amat. Johnny mengatakan, mayoritas tudingan pasangan nomor urut 02 tersebut seharusnya menjadi domain Bawaslu, bukan MK.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Widita Fembrian