• News

  • Politik

Sidang MK, Tim 01: Ma‘ruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin.
Straits Times
Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Jabatan cawapres 01 Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah bukan merupakan karyawan/pejabat BUMN. 

Demikian disampaikan tim hukum capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

"Posisi Ma'ruf adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah, yang mana jelas bukan karyawan karena tidak diangkat sebagai karyawan di PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah," kata anggota tim hukum Jokowi, Luhut Pangaribuan. 

Menurutnya, posisi Dewan Pengawas Syariah adalah hasil dari proses rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Bank Umum Syariah Nomor 11/3/PBI/2019.

Selain itu, Luhut menyebut, Ma'ruf bukan pejabat di dua anak usaha BUMN tersebut, karena sebagai Dewan Pengawas Syariah, Ma'ruf bertanggung jawab kepada DSN-MUI, bukan RUPS PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah layaknya direksi dan komisaris. 

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana kami kutip di bawah ini (BUKTI PT-24): 'DPS bertanggung jawab kepada DSN-MUI dalam melaksanakan tugasnya.'

Lanjut Luhut, dalam peraturan a quo, ditentukan bahwa kedudukan DPS merupakan perangkat DSN-MUI yang berada dalam struktur Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 

Lebih tegas soal kedudukan DPS ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 huruf b UU Perbankan Syariah No. 21/2008. Di mana dalam pasal a quo DPS dinyatakan sebagai Pihak Terafiliasi yang disamakan dengan konsultan hukum, akuntan publik, atau penilai selaku pihak pemberi jasa kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. 

"Dengan demikian, tidak ada kewajiban Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 untuk mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah sebagai syarat mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," pungkas Luhut. 

Sebelumnya, pada sidang perdana PHPU Pilpres 2019 pada Jumat (14/6/2019), tim hukum capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan status Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. 

Tim hukum Prabowo-Sandi menilai Ma'ruf merupakan karyawan/pejabat BUMN sehingga diduga melanggar aturan yang menyebut pejabat dan karyawan BUMN harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai cawapres.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian