• News

  • Politik

Peneliti LIPI Sarankan Gerindra Cs Tetap Oposisi, Ini Alasannya

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris
Netralnews/Adiel
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat, sebaiknya parpol penggusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berada di luar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Ia berharap, Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN menjadi oposisi sebagai penyeimbang untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan.

"Jadi mereka tetap di jalur oposisi di legislatif untuk melakukan checks and balances, mengawasi pemerintah, mengkoreksi kebijakan pemerintah dan lain sebagainya," ujar Syamsuddin di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Sebab, Syamsuddin menyebut, jika tidak ada oposisi sebagai penyeimbang, maka berpotensi terjadinya politik transaksional dan hal tersebut berbahaya bagi sistem demokrasi bangsa ini.

"Tanpa kekuatan oposisi yang signifikan, politik bangsa kita itu akan menjadi cenderung transaksional. Itu bahayanya. Jadi bisa terjebak pada sistem yang sangat transaksional," tegasnya.

Karenanya, Syamsuddin juga menyarankan agar Presiden Jokowi tidak mengajak partai-partai tersebut untuk masuk ke kabinet 2019-2024.

Menurutnya, pemerintahan lima tahun kedepan cukup diisi oleh parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Jokowi tidak usah mengajak lagi yang lain-lain untuk kabinet yang akan datang. Sudahlah, batasi hanya untuk partai-partai politik pengusung dia," paparnya.

"Kalau dibuka lagi kesempatan pada partai politik yang lain, tentu gak ada yang menjadi oposisi. Tentu itu tidak sehat bagi sistem demokrasi kita. Jadi saya pikir tidak usah lagi tambah yang lain-lain," tandas Syamsuddin.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya