• News

  • Politik

Tak Incar Kursi Menteri, Ini Tiga Syarat Demokrat untuk Gabung ke Kubu Jokowi

Ada tiga syarat jika Demokrat ingin gabung ke kubu Jokowi.
Setpres
Ada tiga syarat jika Demokrat ingin gabung ke kubu Jokowi.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Jika nanti Partai Demokrat memutuskan bergabung dengan kubu Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, hal itu dilakukan bukan karena mengincar kursi menteri.

Demikian disampaikan Waketum PD Syarief Hasan menangggapi tudingan yang menyebut PD ingin gabung ke koalisi pemerintahan Jokowi karena ingin dapat jatah di kabinet 2019-2024.

"Kami tidak pernah mengincar jatah kursi, kami tidak pernah minta kursi. Karena kami sadar itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi kami jangan disamakan dengan partai lain," kata Syarief, Selasa (13/8/2018).

Partai Demokrat, disebut Syarief, akan berkoalisi dengan kubu Jokowi jika syarat-syarat yang ditawarkan bisa terpenuhi. Adapun Parti Demokrat mengajukan 3 syarat, yakni faktor kecocokan, kebersamaan, dan faktor kenyamanan.

"Pertama kita chemistry-nya cocok apa enggak. Chemistry-nya dalam membangun bangsa cocok apa enggak. Programnya cocok atau tidak. Yang kedua kebersamaan ada atau tidak di dalam. Koalisi kan harus kompak. (ketiga) Kami nyaman atau tidak di dalam (koalisi)," ungkapnya.

Sebelumnya, politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago berpendapat, Demokrat dan parpol lain di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bermanuver untuk bergabung dengan kubu Jokowi-Ma'ruf karena mengincar kursi menteri.

"Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet," kata Irma Suryani saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).

Meski begitu, Irma merespon positif keinginan Demokrat untuk berada dalam barisan pendukung pemerintahan Jokowi. Pasalnya, Irma menyebut Demokrat tidak menggunakan politik identitas untuk menyerang Jokowi di Pilpres 2019 lalu.

“Makanya partai yang kemarin membumi hanguskan presiden dengan SARA, hoaks dan fitnah, sebaiknya belajar konsisten saja dulu, agar tetapi memiliki kehormatan di hadapan publik,” jelas Irma.

Menurutnya, keputusan diterima atau tidaknya Demokrat dalam koalisi pendukung pemerintah, tergantung dari persetujuan presiden terpilih Jokowi. "Namun keputusan menerima dalam KIK atau tidak akan diputuskan oleh presiden dengan pertimbangan partai-partai koalisi tentu," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani