• News

  • Politik

DPR Minta Capim KPK Teken Kontrak Politik di Atas Materai, Untuk Apa?

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani.
Realita Rakyat
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi III DPR akan meminta 10 calon pimpinan ( Capim) KPK menandatangani surat pernyataan saat uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, surat pernyataan ini berisi komitmen para Capim KPK untuk menjalankan apa yang mereka sampaikan di fit and proper test ketika menjadi pimpinan di lembaga antirasuah itu.

"Yang jelas yang sudah jadi bahan pembicaraan sebagai kesepakatan adalah bahwa apa pun yang nanti disampaikan capim, dan itu merupakan komitmen, maka itu akan dituangkan secara tertulis," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Menurutnya, surat pernyataan tersebut sama seperti 'kontrak politik' antara 10 Capim KPK dan DPR. Dan nantinya surat itu akan diteken di atas materai. 

"Tentu surat pernyataan, menurutu peraturan bea materai memang harus di atas materai ditekennya. Itu menjadi semacam kontrak politik antara calon dengan DPR kalau dia terpilih nantinya," ucap Arsul.

Politisi PPP ini menjelaskan, dengan dibuatnya surat pernyataan bermaterai, diharapkan para pimpinan KPK bakal konsisten menjalankan apa yang sudah disepakati dalam kontrak politik dengan DPR.

Lebih jauh, Arsul mengungkapkan bahwa salah satu isu yang bakal ditanyakan ke Capim KPK untuk selanjutnya dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang diteken, yakni soal setuju atau tidaknya para Capim dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

“Saya memperkirakan isu tentang revisi Undang-Undang KPK akan menjadi salah satu di antara beberapa isu atau topik yang akan dominan ditanyakan para Anggota Komisi III," ujarnya.

"Tetapi apakah itu nanti memang benar akan dominan atau tidak, tapi yang jelas yang sudah jadi bahan pembicaraan sebagai ‘kesepakatan’ adalah, bahwa apapun yang nanti disampaikan Capim dan itu merupakan komitmen maka itu akan dituangkan secara tertulis,” sambungnya.

Karenanya, Arsul mengingatkan 10 Capim KPK untuk bersikap jujur saat menjawab pertanyaan dalam sesi wawancara fit and proper test yang rencananya digelar pada Rabu dan Kamis, 11-12 September 2019.

"Contoh, kalau ada pertanyaan 'apakah saudara setuju dengan revisi UU KPK yang sekarang sedang bergulir?' kemudian dia tidak setuju, yang kita harapkan dia dengan berani tegas menyatakan tidak setuju," tutur Arsul.

"Kami tidak mau lagi di fit and proper test bilang setuju, bahkan di awal masa jabatan bilang setuju, tapi begitu menggelinding suatu isu mendapatkan pressure dari publik dan sipil dan ingin populer atau tidak ingin kehilangan popularitas kemudian berbalik nggak setuju," pungkasnya.

Diketahui, 10 Capim KPK yang mengikuti fit and proper test yakni, Komisioner KPK Alexander Marwata, anggota Polri Firli Bahuri, auditor BPK I Nyoman Wara, Jaksa Johanis Tanak, advokat Lili Pintauli Siregar, dosen Luthfi Jayadi Kurniawan, hakim Nawawi Pomolango, dosen Nurul Ghufron, Dosen, PNS Sekretariat Kabinet Roby Arya B, dan PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian