• News

  • Politik

Prabowo ‘Mesra‘ dengan Kubu Jokowi Tak Menjamin Dapat Kursi Menteri

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis
Nawacita
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kian 'mesra' dengan kubu Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi rivalnya di Pilpres 2019 lalu. Hal itu ditandai dengan pertemuan empat mata antara Jokowi- Prabowo di Istana Merdeka pada Jumat (11/10/2019).

Setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian melanjutkan safari politik ke sejumlah ketum parpol kaolisi pendukung Jokowi, seperti dengan ketum NasDem Surya Paloh, ketum PKB Muhaimin Iskandar dan ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Lantas, apakah hubungan Prabowo dengan kubu Jokowi yang kian mesra ini menjadi sinyal kuat bergabungnya Gerindra dengan koalisi Jokowi dan mendapat jatah menteri di Kabinet Kerja Jilid II?

Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai, langkah Prabowo dengan melakukan safari politik menunjukkan bahwa ia tidak mengambil posisi yang bersebrangan secara frontal dengan pemerintah.

"Paling tidak sikap itu menunjukkan  bahwa ia tidak mengambil posisi bersebrangan secara frontal dengan pemerintah. Saya kira itu adalah konklusi," kata Margarito Kamis kepada netralnews.com, Rabu (16/10/2019).

Kendati demikian, menurut Margarito, apa yang dilakukan Prabowo tak serta merta membuat Presiden Jokowi memberikan kursi menteri kepada Gerindra di periode kedua pemerintahannya.

"Tetapi apakah dengan itu mengakibatkan atau membuat Presiden Jokowi memberikan kursi kekuasaan, kursi menteri kepada Gerindra atau kepada Pak Prabowo? Menurut saya agak sulit," ujarnya.

Pasalnya, Margarito berpendapat, dalam pembagian komposisi kabinet, tentunya Jokowi akan mengutamakan parpol koalisi yang memenangkannya di Pilpres 2019 lalu.

"Mengapa? Karena jangan lupa juga Gerindra dengan Pak Prabowo kemarin adalah rivalnya Pak Presiden. Di sisi lain, Presiden sendiri punya koalisi inti yang kemarin memenangkan beliau. Rasanya tidak mungkin presiden itu tidak memperhitungkan koalisi intinya," ungkapnya.

Meski begitu, Margarito menyebut bahwa semua keputusan ada di tangan Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan kabinetnya.

"Tetapi di atas itu semua, perkara pembagian kursi itu secara konstitusi adalah perkara presiden sendiri. Apakah presiden akan membaginya dengan Pak Prabowo dan dengan demikian mungkin akan mengurangi jatah atau porsi teman-teman kolisi intinya atau tidak, itu bergantung pada beliau sendiri," jelas Margarito.

"Tapi menurut saya, beliau mau tidak mau, suka tidak suka, harus memperhitungkan keringat koalisi intinya beliau kemarin, karena tanpa mereka beliau tidak ada apa-apanya. Tetapi andai pun dia mengabaikan mereka (partai koalisi) tidak salah juga dari segi tata negara," pungkasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati