• News

  • Politik

Said Didu Dikawal 250 Pengacara, Muannas: Dari Luar Negeri Sekalipun Tak Ada Pengaruhnya..

 Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid
Istimewa
Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid mengomentari pemberitaan soal 250 pengacara siap mendampingi Said Didu menghadapi proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Muannas, ribuan pengacara bahkan dari luar negeri sekalipun tidak akan berpengaruh apa-apa jika aparat penegak hukum telah mengantongi minimal dua alat bukti sebagai dasar untuk menyatakan seseorang bersalah secara hukum.

Lagipula, lanjut Muannas, formasi pengacara yang digadang-gadangkan bakal membela Said Didu tak beda jauh dengan formasi saat mereka kalah di sidang sengketa hasil Pilpres 2019 lalu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Beyond of reasonable doubt, cukup 2 alat bukti sesorang dinyatakan bersalah menurut hukum, mau ada ribuan pengacara dalam & luar negeri sekalipun tak ada pengaruh sama sekali," tulis Muannas di akun Twitternya, Minggu (10/5/2020).

"Apalagi formasi pengacaranya kayaknya tidak jauh beda saat kalah disidang MK lalu," cuit politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Sebelumnya diberitakan, sekitar 250 pengacara siap mengawal proses hukum Said Didu. 80 pengacara diantaranya sudah menandatangani surat kesediaan menjadi kuasa hukum Said Didu.

Sementara, 178 pengacara lainnya telah menyatakan kesediaan secara lisan tapi belum menandatangani surat kesediaan menjadi kuasa hukum Said Didu karena terhalang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Yang sudah bersedia tapi belum menandatangani surat kuasa ada 178 orang lagi," kata Ketua Tim Hukum Suluh Kebenaran, Letkol CPM (P) Helvis, Minggu (10/5/2020) di Jakarta dalam keterangannya. 

"Mereka (178 pengacara) tinggal di luar Jabodetabek. Ada yang di Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, dan beberapa kota lainnya. Karena aturan PSBB mereka belum bisa hadir untuk menandatangani surat kuasa,” sambungnya.

Helvis mengungkapkan, para pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum Suluh Kebenaran secara suka rela menyediakan tenaga dan pikirannya untuk membantu Said Didu.

“Mereka (para pengacara) tidak dibayar. Mereka memberi bantuan hukum secara sukarela karena bersimpati atas kasus yang menimpa Pak Said Didu,” ujar Helvis dilansir dari Kumparan.

Sebelumnya, Said Didu dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terhadap Luhut Pandjaitan. Surat laporan tersebut tertuang dengan nomor LP/B/018/IV/2020/Bareskrim tanggal 8 April 2020.

Polisi kemudian memanggil Said Didu untuk diperiksa sebagai saksi pada Senin (4/5/2020), namun mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu mangkir dengan alasan PSBB.

Karena tidak memenuhi panggilan pertama, Bareskrim Polri melayangkan panggilan kedua kepada Said Didu untuk diperiksa pada Senin (11/5/2020) hari ini.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli