• News

  • Singkap Budaya

Ketika Mengenakan Penutup Kemaluan Dianggap Terbelakang

Ilustrasi cinderamata berbentuk koteka dari Papua
foto: istimewa
Ilustrasi cinderamata berbentuk koteka dari Papua

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Mayoritas bangsa Indonesia dipastikan tak akan asing dengan benda yang diberi julukan “koteka”. Dalam pengertian umum, benda ini digolongkan sebagai salah satu jenis pakaian yang bisa dikenakan penduduk asli Papua, yakni untuk menutupi bagian kemaluan.

Kini, pakaian ini dikenakan oleh mereka yang masih tinggal di wilayah pedalaman dan wilayah pegunungan Papua Tengah.

Ditilik dari asal katanya, koteka berasal dari kata “ekagi” atau “ekari”, yang artinya  merujuk pada pakaian. Istilah lain bagi suku yang tinggal di pegunungan Jayawijaya adalah “hilom” atau “horim”. Koteka digunakan untuk menutupi bagian kemaluan.

Koteka biasa digunakan oleh kaum pria. Koteka sering menjadi simbol kedewasaan bagi kaum pria. Umumnya, koteka terbuat dari labu air yang berbentuk panjang. Tanaman ini banyak tumbuh di sekitar pemukiman Papua.

Bagian yang digunakan adalah bagian kulit. Isinya semua dikeluarkan terlebih dahulu lalu dikeringkan. Labu air yang dipilih biasanya yang sudah keras dan tua, sehingga akan lebih kuat.

Bagi orang Papua, koteka tak sekadar hanya penutup kemaluan. Koteka juga menjadi penanda asal suku si pemakainya. Masing-masing suku Papua memiliki bentuk dan cara penggunaan Koteka yang berbeda-beda.

Salah satu contohnya adalah Suku Yali yang lebih menyukai koteka dari labu yang panjang. Sedangkan Suku Moni lebih suka koteka berbentuk bantalan anyaman berhias rerumputan yang menjuntai pada pinggang. Masing-masing ciri tak dimiliki suku lain.

Kini, seiring perkembangan zaman, sejumlah warga Papua menjadikan koteka sebagai sovenir dan cinderamata. Sebagian lain hanya menggunakannya hanya untuk acara-acara adat sementara sehari-hari sudah mengenakan pakaian pada umumnya.

Namun, tahukan Anda bahwa dahulu pernah dilakukan upaya sistematis untuk benar-benar menghapus koteka di Papua. Mengapa? Penyebabnya karena koteka pernah dianggap sebagai simbol keterbelakangan.

Padahal, koteka sudah ada sejak berabad-abad lalu, sebelum orang Papua berkenalan dengan kaum misionaris Belanda hingga orang-orang Indonesia dari wilayah lain.

Misionaris Belanda, pertama kali membangun pos pemukiman tahun 1855. Mereka sempat berusaha mendesak budaya masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan berkoteka.

Bagi yang tertarik kemudian ikut bersekolah di lokasi-lokasi yang dibangun para misionaris. Mereka pun kemudian berpakaian lengkap. Namun tak sdikit yang tetap menggunakan koteka, terutama mereka yang tinggal di Pegunungan Tengah.

Situasi itu berlanjut hingga Belanda hengkang dari bumi Papua. Kemudian masuklah pemerintahan Indonesia. Secara berangsunr, pemerintah Indonesia berusaha membuat orang Papua meninggalkan koteka.

Upaya secara massif pernah  dilakukan pada era pemerintahan Orde Baru. Koteka dianggap sebagai simbol primitif. Operasi Koteka yang bertujuan menghapus koteka pun dilakukan sepanjang tahun 1971-1974.

Operasi dirancang oleh Brigadir Jenderal Acub Zainal, panglima Kodam XVII/Cendrawasih sekaligus wakil ketua Badan Pelaksana Pembangunan Daerah Irian Barat. Pemerintah Pusat pun menyetujui program tersebut.

Dinukil Tirto.id dalam judul “Ada Apa dengan Koteka”, tahap pertama dimulai 17 Agustus 1971, dengan sasaran operasi meliputi Wamena (Lembah Baliem), Enarotali (sekitar Danau Paniai), dan Wagete (sekitar Danau Tigi).

Operasi dikoordinasi Komando Operasi Koteka, sebuah badan gabungan unsur sipil dan militer, yang berpusat di Jayapura. Setahun kemudian, berdasarkan keputusan menteri dalam negeri, operasi ini ditempatkan di bawah Task Force Pembangunan Masjarakat Pedalaman Unit IV dengan nama Bimbingan Masjarakat Pedalaman.

“Acub Zainal menjalankan Operasi Koteka untuk ikut menyiapkan masyarakat Irian berhadapan dengan dunia luar,” tulis Nurinwa Ki S. Hendrowinoto dalam Acub Zainal: I Love The Army.

“Diproyeksikan kebudayaan koteka akan hilang dari muka bumi Irian Barat pada 1973,” ujar Acub Zainal dilansir Kompas, 4 Agustus 1971.

Ternyata, program ini mendapat penolakan dan perlawanan dari penduduk lokal. Sejumlah laporan menunjukkan adanya aksi pemaksaan seperti penyitaan dan pembakaran koteka, bahkan tindak kekerasan.

“Ketika orang Dani menolak upaya pemerintah untuk ‘mencivilkan’ rakyat mereka, mereka ditembak dan dibunuh,” tulis Wyn Sargent, wartawan foto asal Amerika yang datang ke Papua pada 1972, dalam People of the Valley.

Sebuah suratkabar Papua New Guini melaporkan penolakan orang-orang Baliem. Dan segera militer menangkap dan menahan kepala suku Ukomeheri dan Ikimaben. Pada 10 Maret 1973, salah satu dari mereka, kepala Ikimaben, meninggal.

“Reaksi atas kematiannya datang berupa pemberontakan rakyat Baliem...,” tulis Post Courier, 3 September 1973.

Program itu gagal. Selain menghadapi perlawanan, pemerintah juga tak menindaklanjuti pengadaan pakaian. Fasilitas kebersihan seperti sabun dan deterjen juga tak disediakan. Saat itu belum banyak toko yang menjajakan pakaian dan perlengkapan lainnya.

“Upaya ini tentu saja tidak berhasil, karena seperti manusia di mana pun juga, adat istiadat yang telah dibudayakan sejak dini tidak dapat diharapkan berubah secara mendadak. Tanpa dipaksa oleh Operasi Koteka mereka telah keluar dari Zaman Batu dengan sendirinya” tulis Koentjaraningrat dalam Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk.

Hingga kini, sebagian kecil masyarakat Papua masih mengenakan koteka. Anak-anak muda biasanya mengenakannya untuk momen atau acara tertentu.

Beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan budaya memperbolehkan para siswa menggunakan koteka. Pada acara-acara bertajuk kebudayaan, seperti festival lembah Baliem ataupun karnaval lainnya, ditemui banyak pemuda berkoteka.

Bahkan saat misa paskah, gereja Katolik memperbolehkan jemaatnya memakai koteka selama misa berlangsung. Bagi masyarakat Papua, koteka adalah bagian dari identitas asli mereka.

Editor : Taat Ujianto