• News

  • Singkap Budaya

Kongres Artis Film, Belajarlah pada Si Buta dari Gua Hantu vs Si Pitung

Ilustrasi Si Buta dari Gua Hantu dan Si Pitung
foto: istimewa
Ilustrasi Si Buta dari Gua Hantu dan Si Pitung

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Polemik di balik Kongres Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) yang rencananya digelar PB PARFI, di Jakarta, Selasa (10/03/2020), sayup-sayup terdengar publik.

Hermansyah GA, selaku Pengurus Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Daerah Lampung kepada media mengatakan, “Mewakili suara daerah lainnya se-tanah air, yaitu PARFI yang bernaung di bawah Kepengurusan Parfi Hasil Kongres XV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, tahun 2016, kami menilai Kongres PARFI Dipercepat oleh PB PARFI cacat prosedur,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (07/03/2020).

Pembentukan panitia kongres, menurut Herman, tidak menggunakan mekanisme sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PARFI.

“PB PARFI hingga saat ini tidak ada pengurus. Pembentukan panitia main tunjuk. Panitia kongres hanya di SK kan oleh Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO). Pembentukan panitia kongres tidak sesuai mekanisme yang seharusnya didahului Rapat Pimpinan Nasional,” paparnya.

Oleh karena itu, atas nama anggota PARFI, Herman berharap, Pemerintah dalam hal ini, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, dan kementerian terkait, dapat memberi perhatian terhadap masalah yang dihadapi para insan perfilman ini.

Hermansyah juga menyampaikan secara krolologis hal-hal yang menjadi krusial di tubuh PARFI. Antara lain, lima hari usai Kongres XV di Mataram NTB, pasca Gatot Brajamusti (Ketua Umum terpilih kongres XV ditangkap), serta merta secara sepihak, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO), Aspar Paturusi, melantik Andryega da Silva, menjadi Ketua Umum PARFI 2016-2021.

“Padahal Gatot Brajamusti secara sah dan terang benderang, terpilih hasil kongres XV,” ujarnya.

Baru tiga bulan berjalan Andryega da Silva, dipecat dengan tidak hormat oleh DPO. Lalu menunjuk aktris Wieke Widowati sebagai penggantinya. Satu bulan kemudian Wieke Widowati diberhentikan sepihak.

Kemudian DPO membentuk panitia Kongres Luar Biasa (KLB), serta secara aklamasi menunjuk Febrian Aditya (Ketua KFT) menjadi Ketua Umum PARFI.

Febrian Aditya selanjutnya membentuk pengurus dihampir tiap daerah, hingga PARFI memiliki pengurusan ganda.

Pada 1 Agustus 2019, Febrian Aditya membuat kesepakatan dengan aktor senior, Soultan Saladin sebagai Pejabat Ketua Umum PARFI, pengganti Gatot Brajamusti untuk kembali pada PARFI hasil Kongres NTB.

“Tapi beberapa hari setelah kesepakatan itu, Febrian Aditya dipecat dengan tidak hormat oleh DPO. Lalu menunjuk Piet Pagau sebagai Ketua Umum PARFI. Namun satu hari usai dilantik Piet Pagau mundur bersama perangkatnya,” ujar Herman.

Herman memandang apa yang ditempuh PB PARFI tidak sesuai mekanisme Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PARFI, dan tidak sesuai dengan organisasi dimanapun.

Belajar pada masa lalu

Kisruh seputar PARFI bukanlah barang baru. Pada masa lalu, pernah terjadi berulang. Salah satunya seperti diungkan majalah Tempo tahun 1986 dengan judul “Si Buta dari Gua Hantu vs Si Pitung”.

Kala itu, Kongres PARFI menelurkan pengurus kembar: Ratno Timoer (pemeran Si Buta dari Gua Hantu) sebagai ketua umum versi "kongres kuningan”, sedang kongres di Senayan, Dicky Zulkarnaen (Pemeran Si Pitung) terpilih sebagai ketua umum versi “Kongres Senayan”. Kongres PARFI pun kacau balau dan ricuh.

Para peserta Kongres ternyata tidak hanya jago di depan kamera, saat kongres pun mereka berakting mengagumkan. Peragaan akting itu terjadi di Kongres PARFI pada Ahad, 14 Desember 1986 di Balai Sidang, Senayan.

Sejumlah orang berpakaian serba hitam seperti jawara, terlihat petentang-petenteng di depan panggung. Mereka pengawal Ratno Timoer, Ketua Umum Parfi versi "Kongres Kuningan", yang malam itu dilantik Dirjen RTF Drs. Subrata.

Kongres Parfi Kuningan muncul setelah trio formatir Dicky Zulkarnain-Ratno Timoer-Rachmat Hidayat gagal menyusun kepengurusan. Ada yang bilang, Kongres Kuningan sah ada pula yang menyebutnya liar.

Telanjur disebut kongres tambahan, ternyata istilah itu tak ada dalam Anggaran Dasar Parfi. Di sinilah Ratno Timoer terpilih menjadi formatir tunggal, dan sekaligus mengangkat dirinya menjadi ketua umum.

Sekalipun peserta Kongres Kuningan yang hadir dan memberikan suara cuma 119 orang dari seribu seratus lebih anggota lari, pimpinan sidang Kaharuddin Syah dan Sophan Sophiaan menganggap sah terpilihnya Ratno.

Kaharuddin dan Sophan, kala itu tak mempersoalkan isi Pasal 20 AD/ART Parfi yang berbunyi, "Kongres sah bila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu anggota".

Meski demikian Kongres PARFI di Wisma Karya Senayan, Sabtu dinihari, tetap menelurkan pengurus. Di sini, anggota yang hadir kira-kira empat kali lebih banyak daripada peserta Kongres Kuningan. Soal kuorum tercapai atau tidak juga tak diperhatikan.

Terpilih sebagai ketua umum, Dicky Zulkarnaen. Ketika Dicky tahu bahwa malam harinya akan ada kongres tambahan, ia langsung menyatakan sikapnya: tetap mengumumkan hasil kongres dan susunan pengurus Parfi periode 1987-1989 di Balai Sidang, Senayan.

Dengan demikian, ada dua kelompok yang mengaku pengurus Parfi. Namun syukurlah, Menteri Harmoko yang ketika membuka Kongres menyebutkan di tubuh Parfi banyak wereng, ternyata tak bersedia tak hadir.

Komgres PARFI di tahun itu pun akhirnya menelorkan dua kepemimpinan. Untuk sementara Parfi berpengurus kembar. "Ini kongres yang paling runyam," celetuk insan film. Bagi orang luar, kongres seperti itu dianggap wajar, sama seperti wajah film Indonesia yang kala itu bopeng-bopeng.

Semoga pengalaman buruk di tahun 1986 tidak pernah terulang lagi.

Editor : Taat Ujianto