• News

  • Singkap Budaya

Tujuh Bupati Tidak Setujui Otoritas Danau Toba

Kepala Badan Sumber Daya Pariwisata di Kementerian Pariwisata I Gde Pitana (Vito Adhityahadi)
Kepala Badan Sumber Daya Pariwisata di Kementerian Pariwisata I Gde Pitana (Vito Adhityahadi)

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tujuh Bupati di kawasan danau Toba tidak menyetujui dan menghambat otoritas destinasi wisata Danau Toba, Sumatra Utara.

Padahal menurut I Gde Pitana, selaku Kepala Badan Sumber Daya Pariwisata di Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Indonesia, otoritas itu butuh "single otority".

"Selama ini, Toba itu adalah sebuah destinasi yang dikelola oleh banyak entitas. Jadi dia belum merupakan single destination dengan singel manajemen. Melainkan, single entitas, di mana sebuah destinasi yang dikelola oleh seven bupati manajemen," ujar Pitana, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Single otoritas oleh tujuh bupati tersebut, merupakan hambatan Kemenpar dalam mengakuisisi destinasi Danau Toba sebagai kearifan wisata lokal. 

Menurutnya, menindaklanjuti permasalahan otoritas Danau Toba oleh tujuh Bupati tersebut, perlu dilakukan satu manajemen yang langsung dilakukan pemerintah pusat, dalam hal ini selayaknya adalah Kemenpar.

"Inilah oleh Kementerian Pariwisata yang dilihat sebagai obstacle, yang kita gunakan secara komprehensif. Setelah dikaji, muncul pemikiran bersama, bahwa untuk bisa memajukan destinasi seperti ini harus dikelola dengan single otority," jelas Pitana.

Pitana menambahkan, memajukan wisata seperti Danau Toba dan lainnya perlu dukungan penuh yang merupakan kewajiban stakeholder wilayah tersebut seperti Gubernur, Walikota, Bupati, bahkan sampai Lurah.

"Bagaimana kewajiban Bupati Walikota dan Gubernur dalam mendorong kemajuan destinasi wisata. Tapi prinsipnya, kita mau menjadikan sebuah destinasi yang dikelola oleh sebuah badan yang juga tunggal,"

Reporter : Vito Adhityahadi
Editor : Firman Qusnulyakin