• News

  • Singkap Sejarah

Kacau! Bukan lewat Pemilu, Kekuasaan Surakarta Diruntuhkan dengan Penculikan

Pakubuwana XII sedang menjamu Presiden Soekarno di istana Surakarta.
wikipedia
Pakubuwana XII sedang menjamu Presiden Soekarno di istana Surakarta.

SURAKARTA, NETRALNEWS.COM - Seantero negeri sedang bergolak. Para pemuda beraksi mewakili rakyat yang selama ratusan tahun merasa terkungkung akibat praktik-praktik kolonialisme dan imperialisme. Dengan caranya sendiri-sendiri, para pemuda berusaha meruntuhkan sistem kekuasaan setempat.

Itulah gambaran kekacauan yang terjadi pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Eforia kemerdekaan telah melahirkan gelombang baru yang berusaha meruntuhkan simbol-simbol kekuasaan yang menyengkeram rakyat di masa-masa sebelum merdeka.

Aksi sosial tidak hanya terjadi di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Sumatera Utara. Di Jawa Tengah pun juga mengalami situasi serupa.

Bahkan di pusat kekuasaan feodal Jawa, yaitu sekitar Istana Pakubuwono dan Keraton Mangkunegaran (kini menjadi wilayah Surakarta, Jawa Tengah), pun tak terkecuali.

Aksi massa tanpa malu menuntut para pejabat publik yang di masa sebelumnya disembah dan begitu dihormati. Orang Solo atau Surakarta yang terkenal dengan sopan-santun bisa berubah menjadi beringas, menuntut pembubaran kekuasaan keraton dengan melakukan penculikan.

Pemuda revolusioner di Surakarta

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan di Jakarta, Soekarno mengeluarkan pembentukan organisasi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pengumuman ini disambut para pemuda di Surakarta dengan membentuk berbagai laskar perjuangan.

Seperti diungkapkan oleh Julianto Ibrahim dalam Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan (2004: 99), laskar-laskar itu kemudian menyatakan dirinya sebagai pembela kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

Beberapa laskar itu adalah Laskar Buruh Indonesia, Laskar Merah, Hisbullah, Sabilillah, Barisan Banteng, Angkatan Muda Arab Indonesia (AMAI), Tentara Pelajar, dan sebagainya.

Dalam prosesnya, laskar-laskar itu berafiliasi dengan partai-partai politik dan menjadi semacam kekuatan bersenjata bagi partai tersebut. Partai politik yang cukup terkenal di Surakarta antara lain Pesindo (Partai Sosialis), Barisan Banteng (bentukan Tan Malaka), Hisbullah (Masyumi), dan lain-lain.

Memasuki tahun 1946, laskar rakyat semakin terseret lebih jauh ke dalam percaturan politik antarelite partai. Mereka digunakan sebagai alat menekan dan menunjukkan pengaruhnya masing-masing.

Sedikitnya ada dua kecenderungan yang ikut mewarnai pergolakan revolusi kemerdekaan di Surakarta. Pertama, strategi mempertahankan proklamasi kemerdekaan yang digagas Perdana Menteri Sutan Syahrir beserta program kabinetnya, melalui perjuangan diplomasi.

Syahrir berusaha menghalangi Inggris dan Amerika membantu Belanda. Ia berharap dengan bersikap terbuka terhadap modal asing, negara Indonesia yang baru lahir dapat diterima oleh kekuatan Barat yang kala itu sedang berada di atas angin setelah memenangi Perang Dunia II.

Namun, gagasan Syahrir justru menimbulkan kekecewaan bagi para pemuda yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya diraih dengan revolusi total tanpa diplomasi. Ambisi ini didorong sekuat-sekuatnya oleh tokoh bernama Tan Malaka.

Seperti ditulis dalam brosur berjudul Moeslihat, Tan Malaka membakar semangat para pemuda dan berhasil menghimpun 141 organisasi massa di Purwokerta pada 4 Januari 1946. Gabungan partai itu dinamakan “Persatuan Perjuangan”.

Organisasi bentukan Tan Malaka kemudian mengadakan kongres di Surakarta pada 14-15 Januari di tahun yang sama. Selain untuk memantapkan oraganisasi, acara itu juga digunakan Tan Malaka untuk mengajak semua pemuda agar berjuang dengan cara antidiplomasi.  

Dampak dari gerakan Tan Malaka tidak sederhana. “Persatuan Perjuangan” berhasil melahirkan revolusi sosial dalam rupa gerakan-gerakan antiswapraja di Surakarta (daerah yang memiliki pemerintahan sendiri di zaman Kolonial Belanda).

Gerakan ini dimaksudkan juga sebagai upaya menunjukkan ketidaksetujuannya dengan model perjuangan yang digagas Syahrir.

Swapraja Surakarta runtuh

Selain pembakaran, penggedoran, perampokan, perusakan, penganiayaan terhadap semua yang dianggap mendukung atau identik dengan penjajah, aksi sosial yang menghebohkan di Surakarta adalah aksi penculikan Susuhunan Pakubuwono XII (PB XII) beserta Kanjeng Ratu dan Soerjohamidjojo.

Aksi itu dilakukan oleh laskar pemuda oposisi pemerintahan Syahrir yang bergabung dalam Barisan Banteng.

Mereka mendaulat penguasa swapraja Surakarta untuk tidak berhubungan dengan dunia luar dan diminta sadar diri bahwa mereka tidak disenangi oleh rakyat Surakarta.

Dalam Kedaulatan Rakjat, 17 Djanuari 1946, disebutkan bahwa ketiga penguasa istana itu dibebaskan setelah membuat surat pernyataan penyesalan dan keinginan untuk disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin nasional lewat panggilan “bung”.

“Pada 18 April 1946, untuk kedua kalinya, Barisan Banteng kembali menerobos keraton dan menahan Susuhunan agar bersedia menyerahkan wewenangnya kepada rakyat,” tulis Harian Merdeka, 2 Mei 1946.

Aksi penahanan dan penculikan Barisan Banteng dilanjutkan kembali pada 24 April 1946 di bawah pimpinan Hadisunarto, Sastronegoro, Mulyadi Joyomartono, dan seksi pasukan Barisan Banteng yang dipimpin Anwar Santoso.

Tak hanya menculik Susuhunan,Bbarisan Banteng ternyata juga memaksa Patih Partono Handoyonoto di Mangkunegaran agar bersedia menerima lenyapnya pemerintahan swapraja Mangkunegaran dan agar bersedia bergabung dengan pemerintahan RI.

Ternyata, aksi Barisan Banteng semakin menguat dan didukung banyak pihak. Pada 29 April 1946, lahir mosi dari angkatan muda, kepolisian, pamongpraja, PNI, dan beberapa kesatuan lain, berisi tuntutan agar Daerah Istimewa Surakarta dihapus dan diubah menjadi residensi.

Akibatnya, Susuhunan PB XII menyerah. Pada 30 April 1946, PB XII mengumumkan bahwa dirinya rela melepas dan menghapus status swapraja Surakarta serta bersedia menyerahkan segala urusan itu kepada pemerintah pusat.

Pada 5 Mei 1946, pemerintah pusat mengirim Menteri Dalam Negeri Dr Sudarsono untuk mengajak berunding dengan pihak-pihak antiswapraja. Sudarsono mengusulkan pembentukan dewan eksekutif untuk memimpin daerah Surakarta dengan diketuai Susuhunan.

Namun, usulan itu ditolak. “Kelompok antiswapraja lebih menginginkan diadakan pemilihan umum di Surakarta,” tulis Harian Merdeka, 7 Mei 1946.

Atas desakan tersebut, Menteri Soedarsono kemudian membentuk panitia pemilu dengan diketuai Subadio Sastrosatomo. Namun, komposisi dalam kepanitiaan ternyata tidak mencerminkan kehendak para pemuda antiswapraja.

Akibatnya, timbul pergolakan lagi. Barisan Banteng mengeluarkan maklumat hanya mengakui pemerintahan RI dan menganggap semua yang tidak propemerintahan RI adalah “Penchianat bangsa dan negara ataoe mata-mata moesoeh haroes diberantas dan dihoekoem seberat-beratnja”.

Aksi penculikan dan penahanan para petinggi Surakarta kembali terjadi lagi. Mereka yang ditahan dan diculik adalah Patih Sosrodiningrat, Mr Notonagoro, Mr Jaksonagoro, Mr Suwidji, dan Kanjeng Raden Adipati Yudanagoro.

Sementara itu, “Tokoh-tokoh penting di istana Mangkunegaran tidak berhasil diculik karena dijaga ketat oleh legion Mangkunegaran,” tulis Arsip Reksa Pustaka No S282.

Mereka yang berhasil diculik kemudian dibawa ke Kandang Menjangan Kartasura di bawah pengawalan Barisan Banteng dan Polisi Tentara Surakarta.

Para  petinggi keraton Surakarta baru dibebaskan setelah pasukan Pesindo Jawa  Timur datang menyerbu kantor Polisi Tentara Surakarta karena dianggap telah melakukan penculikan terhadap Syahrir yang dilakukan pada 27 Juni 1946.

Melihat gerakan Barisan Banteng yang memang begitu membahayakan, pemerintah RI lebih berhati-hati terhadap kekuatan oposisi.

Mungkin sebagai salah satu cara meredam desakan mereka yang tak terbendung, tuntutan pembubaran pemerintahan swapraja Surakarta dipenuhi.

Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16/SD/1946 pada 15 Juli 1946 yang di antaranya berbunyi, “Daerah Kasoenanan dan Mangkoenegaran oentoek sementara waktoe dipandang meroepakan karesidenan sebeloem soesoenan pemerintahanja ditetapkan oendang-oendang.”

Dengan keputusan itu, secara de fakto dan de jure, pemerintah swapraja Surakarta telah runtuh.

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?