• News

  • Singkap Sejarah

Apakah Anda Mengizinkan Etnis Tionghoa Diperkosa?

Sejumlah etnis Tionghoa berjalan di antara puing usai kerusuhan Mei 1998.
Foto: Reuters
Sejumlah etnis Tionghoa berjalan di antara puing usai kerusuhan Mei 1998.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mungkin Anda menganggap judul ini keras. Bolehlah itu untuk “menabok” hati khalayak umum. Semoga mengena. Etnis Tionghoa juga manusia yang martabatnya sama dengan manusia lain di jagad yang sudah tua ini.

Rasanya tidak akan lengkap bila bulan Mei tidak menengok sejarah kelam bangsa Indonesia. Seperti dimuat dalam dokumen Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa 13-15 Mei 1998, Ringkasan Eksekutif tertanggal 23 Oktober 1998, setidaknya 52 perempuan telah mengalami tindak pemerkosaan.

Anehnya, di masa itu muncul pernyataan-pernyataan berbagai pihak yang menganggap tindakan biadab tersebut sebagai suatu omong kosong yang ingin menyudutkan salah satu pihak. Padahal, satu kasus pemerkosaan saja, sudah cukup menjadi alasan untuk mengutuknya.

Bukan kebetulan bahwa mayoritas korban pemerkosaan selama 13-15 Mei 1998 adalah kalangan etnis Tionghoa. Sehingga, tepat bila kita semua diajak untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya mengizinkan perempuan etnis Tionghoa diperkosa?

Alotnya Pengakuan Borok Bangsa

Hari kelabu di bulan Mei 1998, martabat sejumlah etnis Tionghoa direnggut dipaksa masuk dalam aib paling gelap. Perilaku brutal sejumlah oknum yang melecehkan martabat perempuan secara massal telah membawa peradaban manusia kepada titik terendah.

Ekspresi setan itu menjadi bukti bahwa di negeri Indonesia, stigma buruk dan rasisme yang ditujukan kepada Etnis Tionghoa dibuat telanjang. Atas nama sentimen, cara pikir picik, kendaraan politik, dan ditambah budaya perilaku seks yang patriarkis, melahirkan imaginasi liar tentang pemerkosaan massal.

Jumlah 52 orang korban pemerkosaan dianggap “hanya”. Mungkin mereka menginginkan pemerkosaan massal itu mencapai ratusan atau bahkan ribuan perempuan. Imaginasi liar itu menyalahkan bahwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 dianggap “tidak seheboh dalam pemberitaan”.

Mengutip dari data Tim Relawan untuk Kemanusian, bahwa pascakerusuhan, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Kalyanamitra melakukan lobi baik di tingkat internasional maupun melobi Presiden Habibie yang kala itu telah dilantik menggantikan Presiden Soeharto.

Didampingi Asia Pacific Women Law and Development, sejumlah aktivis Kalyanamitra mengadukan kasus pemerkosaan Mei 1998 kepada PBB. Sementara pengaduan kepada BJ Habibie dilakukan pada 15 Juli 1998.

Tahukah Anda, saat meyakinkan Presiden Habibie terkait kekejaman dalam kerusuhan Mei 1998 begitu alot?

Ia sempat berdalih bahwa pemerintahan Tiongkok saja tidak pernah meminta maaf atas tragedi Tiananmen Square yang membunuh ribuan mahasiswa dalam suatu demonstrasi. Namun, hatinya luluh ketika saudaranya sendiri membeberkan tentang kasus pemerkosaan di balik kerusuhan Mei 1998.

Hari itu juga, BJ Habibie mengeluarkan pernyataan sikap dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap terjadinya kekerasan pemerkosaan massal yang jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Presiden juga menyatakan akan proaktif memberikan perlindungan dan keamanan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari terulangnya kembali kejadian yang sangat tidak manusiawi tersebut dalam sejarah bangsa Indonesia.

“Saya harapkan kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan segera kepada aparat pemerintah jikalau melihat adanya kecenderungan ke arah kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun juga dan dimana pun juga,” tulis BJ Habibie.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah RI dan karena mendapat desakan begitu kuat dari para aktivis anti kekerasan terhadap perempuan, pada 15 Oktober 1998, Presiden mengeluarkan Surat Keputusan tentang pendirian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Stop Kontroversi dan Kembali ke Hati Nurani

Jumlah korban pemerkosaan memang sempat menjadi runyam dan mengundang kontroversial. Tim Relawan Kemanusaan pimpinan I Sandyawan sempat menyebut korban pemerkosaan selama kerusuhan mencapai 85–400 orang (McCormick 2003:26; Colombijn 2001:34; Tan 2006:233).

Angka itu sulit dibuktikan. Persoalan pemerkosaan memang pelik layaknya kasus pidana lainnya. Tidak mudah bagi korban yang diperlakukan tidak manusiawi diminta mengaku dan diwawancarai. Penelitian membutuhkan teknik khusus dan membutuhkan waktu yang cukup.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tuty Alawiyah sempat menuding bahwa Ita Martadinata Haryono,  salah satu korban dan saksi pemerkosaan Mei 1998 telah  berbohong.

Koalisi-koalisi Islam dan MUI kala itu juga menyatakan kecurigaan bahwa kasus pemerkosaan Mei 1998 sengaja dibesarkan-besarkan untuk mendiskreditkan Islam di ranah internasional (Stanley 2006: 199).

Upaya membawa kasus pemerkosaan ke tingkat internasional kembali terhenti ketika tiba-tiba dan tanpa diduga, Ita Martadinata Haryono, penyintas pemerkosaan Mei 1998, dibunuh secara keji di kamarnya sendiri pada 9 Oktober 1998.

Berdasar penyelidikan, kepolisian menyatakan bahwa Ita dibunuh oleh lelaki, tetangganya sendiri yang ingin merampok rumahnya. Suatu hal aneh dan sangat mengejutkan mengingat waktunya bertepatan empat hari sebelum ia berangkat ke Amerika untuk menjadi saksi kunci pengungkapan kebenaran.

Dugaan pun muncul bahwa ini semua merupakan rangkaian sistematis agar kasus pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998 tidak di bawa ke ranah internasional karena bisa mempermalukan bangsa dan negara Indonesia di mata dunia internasional.

Sampai di sini, masihkah persoalan pelik dan menyakitkan ini akan dibuat berlarut-larut?

Taruhlah hanya ada 1 atau 2 korban pemerkosaan secara brutal dalam kerusuhan Mei 1998, apakah itu belum cukup bagi kita untuk mengutuk kekejaman kerusuhan? Mari kita bertanya kepada hati nurani kita masing-masing.

Sayangnya, dalang ataupun pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kerusuhan Mei 1998 hingga kini belum bisa dibongkar. Persoalan pemerkosaan Mei 1998 tetap senyap di tengah keriuhan.

Tionghoa Menolak Bungkam

Tragedi 13-15 Mei 1998 merupakan batu loncatan dari era Orde Baru menuju era Reformasi. Dalam peristiwa ini, etnis Tionghoa menjadi sorotan tajam. Di sisi lain, tragedi ini mengingatkan kaum Tionghoa untuk semakin berani bersikap terhadap tanah air Indonesia.

Mengutip pernyataan Prof Dr James Danandjaja dalam “Euforia Itu Perlu” buletin Sinergi edisi ke-19 Tahun II, Mei 2000, “Pada pemerintahan Habibie, kehidupan politik etnis Tionghoa mulai terbuka.”

Pascakerusuhan Mei 1998 memang menimbulkan semacam euforia politik bagi kaum Tionghoa. Mereka berusaha bangkit dan menonjolkan diri karena selama Orde Baru hanya bisa bergerak di bidang ekonomi.

Sejumlah tokoh Tionghoa beramai-ramai keluar masuk menemui Presiden Habibie dan berlanjut juga di era Presiden Gus Dur. Mereka minta agar diberikan jaminan keamanan dalam merayakan Imlek, Cap Go Meh, dan sebagainya.

“Itu sebenarnya nggak penting, tapi itu simbol. Dengan bolehnya itu, kita minta Khonghucu diakui,” terang Danandjaja.

Danandjaja menegaskan bahwa euforia bagi etnis Tionghoa itu penting. Etnis Tionghoa harus berani bersuara, proaktif membangun bangsa dan negara Indonesia, jangan hanya bungkam saja.

“Itu (euforia, red) perlu, untuk menghilangkan stereotipe negatif tentang etnis Tionghoa yang sudah tertanam lama di masyarakat. Untuk merubahnya susah.” Ia masih menambahkan, “Tionghoa harus sosialisasikan bahwa etnis Tionghoa tidak jelek.”

Kini, usia reformasi sudah 21 tahun. Jejak persoalan rasialisme  anti Tionghoa masih sayup-sayup terdengar. Pernah mengeras gemanya ketika muncul kasus Ahok yang dianggap telah merendahkan Surat Al-Maidah 51.

Semua perjalanan sejarah baik di era Kolonial, kemerdekaan, Orde Baru, kerusuhan Mei 1998, kasus Ahok, pemilu 2019, hingga kini semoga mampu dikunyah dan diambil sarinya bagi segenap bangsa Indonesia, khususnya bagi etnis Tionghoa.    

 

Catatan tambahan penulis:

Mengenai Ita Martadinata, seperti pernah diungkap Hartono dan kawan-kawan (wartawan Tajuk No 17 TH 1 15 Oktober-28 Oktober 1998) dalam "Ita Pergi di Tengah Kontroversi", disebutkan bahwa Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol. Drs Noegroho Djajoesman dengan tegas menampik unsur politis seputar kematian Ita.

"Motif pembunuhan adalah perampokan biasa. Tersangka (Suryadi alias Otong, pembunuh Ita, red) mencuri uang untuk menutupi utang bapaknya. Tersangka menghabisi korban untuk menghilangkan jejak," terang Noegroho Djajoesman. 

Sementara menurut Dr Mun'im Idries, yang melakukan outopsi terhadap mayat Ita menyatakan, "Ini soal kejujuran, bukan menang-menangan. Sebagai dokter saya menyatakan, tidak benar jika luka itu (dubur korban, red) terjadi pada sekitar tanggal kerusuhan."

Editor : Taat Ujianto
Sumber : dari berbagai sumber