• News

  • Singkap Sejarah

Si ‘Gila’ Anti-Raja Jawa Keluar Pena Tajamnya: Penguasa Pribumi adalah Budak

Tjipto Mangoenkoesoemo (paling kanan) bersama Labberton dan Satrowijono di Surakarta tahun 1918.
Netralnews/Dok.KITLV
Tjipto Mangoenkoesoemo (paling kanan) bersama Labberton dan Satrowijono di Surakarta tahun 1918.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Seringkali, perjuangan para penggagas nasionalisme Indonesia (kaum pergerakan) dianggap hanya memerangi pihak Kolonial. Seolah hanya orang Belanda saja yang menjajah rakyat Indonesia. Padahal, sistem feodalisme yang bercokol selama berabad-abad sebelumnya juga tak luput dari sasaran kritik mereka.

Salah satu sosok penggagas nasionalisme Indonesia terpenting di awal abad ke-20 adalah Tjipto Mangoenkoesoemo (EYD: Cipto Mangunkusumo). Tulisan-tulisannya dalam Penggoegah dan pidatonya di dalam Volkskraad adalah bukti batapa tajam lidah dan goresan pena tulisannya.

Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (1997: 237-243) melukiskan Tjipto sebagai sosok yang mengampanyekan anti-raja Jawa di Keraton Surakarta.

Kritik pedas Tjipto dilancarkan sejak abad ke-19 terlebih ketika penguasa lokal menindas aksi pemogokan kaum buruh di Nglungge dan perkebunan Tegalgondo, serta menangkap tokoh pergerakan bernama Haji Mohammad Misbach beserta pemimpin Insulinde lainnya di Surakarta.

Pernyataan terus terang dan ketidaksukaannya kepada Kesunanan dan Mangkunegaran melegenda sejak ia melakukan aksi mengendarai keretanya memasuki alun-alun di depan keraton Kesultanan Surakarta. Hal ini sebagai tindakan menginjak tradisi feodal di kala itu.

Ketidaksukaan kepada kaum feodal memang sudah menjadi kebiasaan di kalangan kaum pergerakan, kecuali angota-anggota Boedi Oetomo (BO) yang kebangsawanannya tetap dihargai dan juga menghargai kaum sebangsanya.

Akan tetapi, aksi Tjipto merupakan hal baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia berani nekat mengritik keturunan raja-raja Jawa seperti tanpa beban.

Surat kabar Penggoegah tanggal 9 Juni 1919, Tjipto menyatakan bahwa rakyat Surakarta sangat terbebani dengan kewajiban memelihara dua keraton. Dalam pidatonya, ia bahkan mengusulkan agar Sunan dan Mangkunegara dipensiun dengan gaji bulanan sebanyak 2000 Gulden.

Sementara dalam Penggoegah tanggal 16 Juni 1919, seperti dikutip Shiraishi, Tjipto mengatakan bahwa Amangkurat II beserta keturunannya adalah budak-budak feodal VOC berikut penggantinya, yakni pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Pernyataan serupa juga ditegaskan kembali dalam pidatonya di Volksraad pada 26 Juni 1919. Tentu saja, serangannya tersebut membuat pihak Keraton Surakarta meradang dan para pedukungnya tidak mau terima.

Sebelum Tjipto melancarkan serangannya dalam Penggoegah, ia menyinggung penyebab para petani Nglungge dan Tegalgondo melakukan aksi protes mogok yakni karena sangat rendahnya standar hidup petani di Surakarta dan hampir tidak bisa hidup di bawah garis subsisten.

“Tak bisa disangkal lagi bahwa dua kerajaan itu pasti memangsa penduduknya; bahwa mereka tidak bisa bertahan hidup tanpa menghisap rakyat sampai ke tulang sumsumnya,” tulis Tjipto.

Setelah meyerang pihak Keraton Surakarta, Tjipto menyerang penguasa kolonial. “Semua kenyataan ini menyiratkan bahwa pemerintah tengah mencoba mengempongi penguasa pribumi, persis layaknya meninabobokan anak kecil dengan membuat pesta dan upacara ketimuran yang megah.”

Ia masih menambahkan, “Pertunjukkan megah yang dipertontonkan oleh Sunan itu menimbulkan rasa jijik. Rasa mual ini tak bisa lain disebabkan oleh karena biaya pameran itu harus dibayar dari kantong orang kromo (rakyat biasa, red)”.

Para penguasa pribumi compang-camping tidak hanya dalam mengurus wilayah kekuasaannya sendiri tetapi juga tak berdaya melawan pihak kolonial, “Sudah jelas dalam semua hal, penguasa pribumi adalah budak-budak.”

Dengan kondisi seperti itu, akhirnya kaum kromo yang sebenarnya “menghidupi raja dengan seluruh rombongan pengeran dan setengah pangerannya, bupati dan setengah bupatinya.”

Sementara saat di Volksraad, Tjipto menyuarakan kritiknya, “Sunan ingin konpensasi atas kehilangan politiknya dengan mempertontonkan lebih dari sekadar upacara biasa – ini untuk memberi rakyat ilusi bahwa ia masih seorang penguasa kerajaan.”

Di akhir pidatonya, Tjipto mengusulkan memensiunkan Sunan dan mengembalikan Madiun kepada Sunan atau mengembalikan keuntungan yang diperoleh Kolonial dari perusahaan-perusahaan yang memonopoli garam, candu, serta rumah-rumah gadai.

Dengan cara itu, walaupun Tjipto tahu tidak usulannya tidak akan dilaksanakan, pihak Sunan setidaknya tidak berada di bawah ketiak Kolonial. Dan yang terpenting, Tjipto sebenarnya mengucapkan itu sebagai lelucon dan retorika pidato untuk mengritik Sunan dan pihak Kolonial.

Tjipto bahkan menyatakan bahwa “Sunan pasti akan mati sebagaimana kebanyakan orang.” Dengan pernyataan ini, Tjipto mendudukkan kaum bangsawan Jawa sama tinggi martabatnya dengan kaum kromo.

Apa yang disampaikan Tjipto tentu saja membuat pihak Keraton meradang. BO dengan corongnya Darma Kanda dan surat kabar Martodharsono yakni Djawi Kanda dan Djawi Hiswara membuat serangan balik yang ditujukan kepada Tjipto.

Mulanya, mereka yang mendukung Sunan menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap situasi kekacauan di Surakarta adalah pihak Kolonial.  Serangan Tjipto dianggap salah alamat.

Kritik Tjipto dianggap sebagai ngawur. Mereka juga mencap Tjipto “gila”. Para pembaca diperingatkan agar jangan sampai ketularan dan tercemar “kegilaaan” yang dilakukan Tjipto. Mereka juga menuntut Pemerintah Kolonial agar membungkam Tjipto.

Pernyataan tersebut justru semakin menegaskan istilah Tjipto yakni bahwa selama sekian lama, Sunan dikeliingi oleh tokoh-tokoh yang “mandul” dalam menghadapi pihak Kolonial.

Kampanye “anti-raja” yang didalangi Tjipto membuat pihak pemerintah Kolonial turun tangan. Wakil pemerintah W Muurling bersuara di Volksraad pada 25 November 1919.

“Siapapun yang mencoba mengguncangkan kekuasaan dan posisi kerajaan Jawa yang berpemerintahan sendiri, pemerintah (Kolonial, red) akan melawannya.”

Arti penting dari apa yang dilakukan Tjipto di kemudian hari menjadi kesadaran perjuangan kaum revolusioner menuju Indonesia merdeka. Tipto telah membuka mata kaum bumiputra yang selama sebelum-sebelumnya mengalami “kebutaan”.

Raja-raja Jawa beserta keturunannya yang telah berada dalam ketiak pemerintah Kolonial sesungguhnya hanyalah “senopati gadungan”.

Oleh sebab itu, kaum pergerakan dan penggagas nasionalisme Indonesia akan sia-sia mengandalkan senopati gadungan tersebut untuk menuju Indonesia baru.

Seperti nama surat kabar yang dijadikannya sebagai alat perjuangan, Tjipto atau Si “Gila” memang benar-benar seorang penggugah kesadaran kaum  kromo yang tertindas. Ia berhasil membuat orang melihat bahwa kekuasaan Sunan beserta hirarkinya benar-benar sudah jungkir balik.

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?