• News

  • Singkap Sejarah

Ketika Media Dianggap Mengancam Negara: Bredel dan Blokir?

Ilustrasi pers sebagai media mengritisi pemerintah
Netralnews/dok.istimewa
Ilustrasi pers sebagai media mengritisi pemerintah

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sejarah Indonesia sudah akrab dengan kasus pembredelan media. Yang terbaru, memang sedikit berbeda.

Blokade media sosial (medsos) yang dilakukan Menkominfo Rudiantoro pada Rabu sore (22/5/2019) dimaksudkan untuk mencegah penyebaran hoaks yang masif terjadi selama aksi unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019 .

Blokade medsos adalah pertama kali dalam sejarah Indonesia modern. Pembredelan adalah pemberhentian secara paksa terhadap suatu penerbitan. Dalam konteks ini, pemblokiran atau blokade medsos pun bisa termasuk di dalamnya.

Menengok sejarah pembredelan media yang dilakukan penguasa pada masa lalu, ada sederet media massa yang pernah mengalami pembungkaman akibat pemberitaan-pemberitaannya dianggap mengancam dan merugikan negara.

Pembredelan hingga sensor paling masif pernah dilakukan terjadi di era Orde Baru (1966-1998). Beberapa media yang pernah dibredel antara lain: Tempo (1982 dan 1994), Detik (1994), dan Editor (1994), Sinar Harapan (1986), Harian Indonesia Raya (1974), Harian Abadi (1974).

Tempo tercatat paling unik. Selain karena pernah dua kali dibredel, media ini dibesarkan oleh sejumlah wartawan dan seniman senior seperti Goenawan Mohamad, Bur Rasuanto, Usamah, Fikri Jufri, Cristianto Wibisono, Toeti Kakiailatu, Harjoko Trisnadi, dan lain-lain.

Harus diakui, di mata publik, Tempo selalu tampil padat, jelas, enak dibaca, terasa tidak menjilat rezim penguasa, dan kritis. Ada sebagian pembaca yang menganggap Tempo meniru gaya Time.

Pembredelan Tempo pada 12 April 1982, diduga terjadi akibat pemberitaan Tempo tentang kampanye partai Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta, yang berakhir rusuh. Pemberitaan tersebut dianggap merugikan Golkar dan membuat Presiden Soeharto tidak suka.

Sedangkan pembredelan pada 21 Juni 1994 yang terjadi bersamaan dengan pembredelan terhadap Detik, dan Editor, dipicu oleh pemberitaan tentang pertikaian Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad dengan Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie.

Tulisan lain yang diduga membuat Orde Baru kepanasan adalah tulisan Julia Suryakusuma tentang “Agama, Seks, dan Kekuasaan”, dan terakhir adalah tentang pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur.

Tulisan-tulisan yang diterbitkan Tempo dianggap melanggar kode etik jurnalistik dan membahayakan keamanan negara.

Pembredelan kedua ini terjadi bersamaan dengan masa-masa dimana kebobrokan dan kebusukan (corruption) rezim Orde Baru terbongkar dan telanjang di mata publik.

Pascapembredelan menimbulkan gelombang protes yang menyebabkan terjadinya demonstrasi berdarah pada 27 Juni 1994. Dalam demontrasi tersebut, sejumlah wartawan mengalami perlakuan represif dari aparat keamanan.

Mungkin sudah takdirnya bahwa dalam kehidupan ini memang laksana balon yang ketika dipencet akan menggelembung ke sebelah lain. Ketika sejumlah jurnalisme ditekan, akan melahirkan kekuatan baru.

Selama Orde Baru, selain penghentian penerbitan secara paksa, cengkeraman kekuasaan juga dilakukan dengan pengawasan ketat terhadap organisasi pers yang terhimpun dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Akibat cengkeraman itu, lahirlah lembaga jurnalisme tandingan yang mengaku lebih independen yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang berdiri pada 7 Agustus 1994.

Di sisi lain, pembredelan terhadap Tempo, justru melahirkan ide kreatif baru yang termasuk brilian. Agar tetap eksis, pada 1996, Tempo lahir kembali melalui versi digital yakni www.tempo.co.id.

Inilah era media digital  pertama di Indonesia. Hanya saja, di masa itu, versi digital belum digemari publik seperti sekarang ini. Akibatnya pun tidak sedikit.

Memang, dengan media model baru ini, Tempo berhasil luput dari jangkauan penguasa Orde Baru. Namun bila dilihat dari sisi finansial, para jurnalisnya hidup dalam situasi keterbatasan karena minimnya dana masuk.

Akibatnya, sejumlah wartawan kemudian hengkang dari Tempo untuk mencari sumber penghidupan baru. Di antara mereka kemudian bergabung dengan Bob Hasan yang memodali pendirian majalah Gatra. Sementara lainnya, bergabung ke majalah Forum dan tabloid Kontan.

Hingga tibalah era Reformasi. Soeharto lengser dan digantikan BJ Habibie. Lahirlah era baru. Di masa ini, Tempo mendapatkan izin terbit kembali dari BJ Habibie.

Di masa reformasi, Tempo berkibar dan jaya. Terbit pertama kali di era reformasi pada 6 Oktober 1998. Bagi wartawan yang terus setia bersama Tempo yang jatuh bangun, pasti akan merasakan betapa berharganya berjuang dengan kendaraan media massa.

Selain Tempo beserta para jurnalisnya, ada satu lagi yang patut dicatat dalam sejarah pembredelan media pada tahun 1994. Ini erat kaitannya dengan respons kaum perempuan terhadap pembredelan media yang terjadi kala itu.

Sejumlah aktivis perempuan menolak pembredelan dan berhimpun dalam Koalisi Perempuan untuk Kebebasan Pers (KPKP) dan Solidaritas Perempuan (SP). Aktivis lainnya seperti Wardah Hafidz, kemudian mendirikan Urban Poor Consortium (UPC) yang juga terkenal kritis terhadap pemerintah.

Para aktivis perempuan sering berkumpul di kantor LBH Jakarta di Jalan Diponegoro 74, Jakarta Pusat untuk menyusun strategi aksi protes baik dengan membuat selebaran, membagikan bunga, membuat sepanduk protes, dan sebagainya.

Aksi mereka terus berlangsung hingga rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998. Singkat kata, kasus pembredelan media pada tahun 1994, ikut memicu lahirnya berbagai organisasi perempuan dalam berkontribusi membangun tegaknya demokrasi di Indonesia.

Editor : Taat Ujianto
Sumber : dari berbagai sumber