• News

  • Singkap Sejarah

Ketika ‘Tapol Komunis’ Ber-KTP Islam Masuk Kristen secara Massal, Sudah Pancasilais?

Tahanan politik (tapol) 1965 di lapas Tangerang
Netralnews/dok.istimewa
Tahanan politik (tapol) 1965 di lapas Tangerang

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Riuh rendah di tahun 1965, para pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai orang-orang yang anti-Tuhan alias ateis. Kemudian meletuslah peristiwa malam laknat. Gerambolan yang menamakan diri Gerakan 30 September (G30S) menculik dan membunuh 7 jenderal TNI AD.

Prahara tak berkesudahan pun terjadi. Semua orang yang dianggap anggota PKI dinyatakan harus bertanggung jawab dan ditangkap karena dituduh terlibat G30S. Ratusan ribu orang di antaranya dibunuh tanpa proses pengadilan, dan jutaan lainnya diperlakukan secara tidak berperikemanusiaan.

Dalam buku Memoar Pulau Buru (2015), Hesri Setiawan menyebut setidaknya 11.948 orang sepanjang 1969 hingga 1979 para kader Partai Komunis Indonesia yang tidak terlibat langsung dengan Peristiwa G30S (tapol golongan B) dibuang ke Pulau Buru, Maluku.

Dari sekian jenis lika-liku nasib tragis yang dialami para tapol, ada sepenggal kisah unik tentang pergulatan batin yang pernah dialami mereka yang dituduh ateis atau tidak berketuhanan. Sepenggal kisah itu adalah tentang pergulatan batin mereka.  

Mereka sebenarnya mengaku ber-Tuhan (beragama), namun apa arti status beragama ketika berhadapan dengan besarnya angkara murka yang menghinggapi khalayak banyak di masa itu?

Dalam buku Tahun yang Tak Pernah Berakhir (2004: 124-125), Aquino W Hayunta dan John Roosa mengisahkan seorang tapol bernama Mulyadi. Sejak awal, ia mengaku seorang muslim. Ayah dan kakeknya di Tegal, Jawa Tengah adalah seorang Kyai.

Menjelang G30S, Mulyadi masih duduk di bangku SMA di Jakarta dan menjadi salah satu aktivis Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) yang kala itu dianggap underbouw PKI.

Sebelum ditangkap, Mulyadi sudah berusia 17 tahun. Di KTP-nya tertera beragama Islam. Namun, akibat huru-hara G30S, status di KTP tak ada artinya. Ia ditahan Orde Baru tanpa proses pengadilan selama 14 tahun. Selama kurun waktu itu, tiba-tiba ia dianggap tidak lagi “ber-Tuhan”.

“Di screening inilah saya mengatakan bahwa saya anggota IPPI. Saya kemudian diterima (dalam kamp). Beberapa kali saya dipindahkan ke kamp yang satu ke kamp yang lain, lalu dijebloskan ke dalam penjara,” tutur Mulyadi kepada tim Oral History Project (Aquino, John Roosa, dan kawan-kawan).

Mulyadi sempat 4 tahun dipenjara di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Ia tak tahu kapan akan dibebaskan. Ia berada antara putus asa dan pasrah. Ia sendiri melihat sesama tahanan lain mati satu persatu akibat penyakit, kelaparan, atau dibawa tentara kemudian tidak pernah kembali lagi.

Dalam kondisi serba tertekan, Mulyadi berusaha memperoleh kekuatan dari agama yang ia anut. Namun, yang ia dapatkan justru caci-maki dari orang-orang ahli agama.

“Apa yang kami terima dalam santiaji (penanaman doktrin Pancasila, red) di penjara, ...  Bapak-bapak yang atas nama Islam itu banyak mengritik kita, megkafir-kafirkan kita. Kita dianggap orang sesat, dianggap orang tak ber-Tuhan,” tutur Mulyadi.

Menurut Mulyadi, apa yang dialaminya juga dirasakan oleh para tahanan lainnya. Sikap para ulama terhadap tapol 1965 atau tahanan politik yang dianggap sebagai anggota PKI justru tidak  memberi kenyamanan secara emosional, apalagi memberi bantuan material (makanan, obat, pakaian, dan sebagainya).

Anehnya, apa yang diharapkan Mulyadi justru didapatkan dari para rohaniwan Kristen dan Katolik yang sering berkunjung ke penjara. Sikap mereka jauh lebih simpatik. Setiap kali datang, mereka juga membawa bantuan kemanusian baik secara psikologis maupun berbentuk material.

“Dari kelompok Kristen tidak pernah mengkritik. Tidak pernah misalnya ngatain kita itu kafir dan sebagainya, tidak pernah. Paling-paling memberikan semacam pengertian bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni,” tutur Mulyadi.

Tahun 1969, Mulyadi dipindahkan ke Pulau Buru. Di sana, ia melihat banyak tapol berpindah agama. Mereka tidak menghadiri pelajaran agama yang disampaikan oleh para ulama, tapi malah ikut dalam kelas bagi tahanan Kristen dan Katolik.

“Setelah saya pindah di Pulau Buru dengan teman-teman, itu barangkali dua pertiga dari semua, tanpa Kristenisasi ya, artinya kesadaran sendiri, kita itu mulai mencantumkan agamanya itu mulai berubah. Kebanyakan itu Katolik atau Kristen... Kita  pindah agama akhirnya,” sambung Mulyadi.

Gelombang perpindahan agama yang dilakukan para tapol di Pulau Buru juga diketahui aparat militer yang mengawasi di sana. Peristiwa itu terjadi pada era 1970-an. Pegawai kamp tahanan di Pulau Buru memeriksa kembali catatan biodata para tapol.

“(Petugas kamp) ngecek kembali. Pertama kali masuk itu orang-orang ini agamanya apa saja. Ternyata setelah dicek sebagian besar dari mereka itu pindah agama ke Kristen,” tutur Mulyadi.

Bagi para pemimpin militer di kamp tahanan Pulau Buru, agama bukan persoalan pilihan bebas. Agama adalah bagian dari kontrol di bawah wewenangnya. Mereka tidak mengizinkan tapol pindah agama walau itu dilakukan sebagai akibat penderitaan yang begitu hebat.

Kata Mulyadi, “Dikumpulkan kemudian dipanggil satu per satu, selanjutnya disuruh mengucapkan Kalimat Syahadat dan harus besoknya itu melakukan ibadah Islam. Saya termasuk kena, tuh. Tapi saya jujur katakan, saya waktu itu tidak protes, karena percuma, iya kan?”

Mulyadi sangat paham siapa yang dihadapi. Ngotot dengan mereka sama saja mencari celaka. Uniknya, sementara ia mengikuti kemauan dan paksaan di bawah laras senapan, dalam hatinya berbeda dengan yang ia lakukan.


"Ya memang karena dulunya saya orang Islam ya, dulunya fasih sekali mengucap Syahadat. Tetapi dalam hatiku pun saya berdoa Bapa Kami (doa Kristiani, red). Di sini pertentangan yang hebat di dalam jiwa saya yang mungkin sulit sekali dilukiskan,” tutur Mulyadi.

Di satu sisi, agama bukanlah persoalan terpenting bagi para tapol. Mereka hidup dalam kamp tahanan selalu di bawah tekanan, kerja keras mengolah lahan pertanian sepanjang hari, sore hari apel, dan di malam segera tertidur karena sudah kehabisan tenaga.

Di sisi lain, kegiatan agama menjadi salah satu ruang hidup sedikit santai bisa bercakap-cakap dengan tapol lainnya tanpa pengawasan dan tindak kekerasan. Hanya dalam kegiatan agama, para tapol Pulau Buru bisa mendapatkan bahan bacaan rohani secara bebas.

Bagi tapol yang kemudian pindah menjadi beragama Kristen atau Katolik, hari Minggu adalah saat-saat yang dinantikan sebab bisa bersantai sejenak, bertemu dengan sesama tapol di rumah ibadah, dan dengan cara itu, mereka memperoleh kekuatan yang menguatkan jiwa mereka.

Menurut Mulyadi, walaupun ada kegiatan agama, musuh terberat para tapol adalah kegelisahan akibat memikirkan orang-orang yang dicintai (istri, anak) yang berada jauh di seberang Pulau. Agama tak mampu membebaskan tapol yang stres akibat memikirkan mereka yang ditinggalkan.

“Pada suatu hari ada teman tahanan mendapat foto dari Jawa, foto istrinya. ... Di (guntingan, red) foto itu ada tangan lelaki yang memegang tangan istrinya. ‘Kok istri saya nggak setia? Padahal saya setia,” kata Mulyadi mengisahkan temannya yang stres.

Persoalan lain yang tak terjawab secara langsung namun selalu dibawa dalam kegiatan agama adalah persoalan ketidakjelasan hari esok. Mereka tidak tahu kapan akan bebas dari kerja paksa selama menjadi tahanan di Pulau Buru. Dalam kegiatan agama, keluh kesah itu disampaikan.

Mulyadi akhirnya bebas dari kamp Pulau Buru pada tahun 1979. Menjelang pembebasan, pihak militer di kamp Pulau Buru tidak lagi bersikap keras terhadap tapol yang pindah agama. Mulyadi dibiarkan menganut agama Kristen.

Ia berhasil menjadi salah satu tapol yang selamat dan kembali ke Pulau Jawa. Ia memulai kehidupan barunya dengan label KTP beragama Kristen.

Saat kembali di Jawa, masalah utama bagi Mulyadi bukan soal label agama. Yang menjadi persoalan terberat adalah bagaimana melanjutkan hidup dengan stigma “komunis”.

Beruntung, selama di Pulau Buru, ia mendalami teknik akupunktur atau sistem pengobatan tusuk jarum. Dengan keahlian itu, ia kemudian berhasil bertahan hidup dengan menjual jasa pengobatan melalui tusuk jarum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertanyaan Mulyadi untuk rakyat Indonesia adalah, apakah masih akan dengan mudahnya menyebut tapol 1965 (yang dianggap komunis) adalah tak ber-Tuhan? Apakah dengan beragama, sudah cukup menjadi bukti berketuhanan dan Pancasilais?

Editor : Taat Ujianto