• News

  • Singkap Sejarah

Santiaji: Jurus Orde Baru Cuci Otak ‘Kaum Ateis’, Cocok untuk Pro-Khilafah?

Salah satu arsip Pancasila koleksi Museum Nasional
foto: museumnasional.or.id
Salah satu arsip Pancasila koleksi Museum Nasional

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Para pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) pasca meletusnya tragedi berdarah akibat aksi Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965, diperlakukan laksana kelompok beraliran sesat, dalam arti menyimpang dari doktrin Pancasila.

Selain mengalami penganiayaan, pembunuhan, penahanan zonder pengadilan, mereka ini mendapat stigma sebagai orang komunis yang ateis. Maka dari itu, selama dalam tahanan bahkan hingga saat pembebasan, mereka harus menjalani program “cuci otak”.

Dalam buku Memecah Pembisuan: Tuturan Penyintas Tragedi 65-66 (2011), mengisahkan seorang tahanan politik perempuan bernama Lestari. Statusnya sebagai “Eks Tapol” (ET) membuatnya tidak mau ikut anak-anaknya dan memilih menghabiskan masa tuanya di Panti Jompo Jakarta Pusat.

Sebelum G30S, ia adalah anggota Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) di Surabaya. Ia (juga suaminya) ditahan pemerintahan Orde Baru di penjara wanita Malang.

“Tidak seperti tahanan lain, kami berdelapan ditempatkan dalam satu tempat, kami diisolasi karena dianggap berbahaya bagi tahanan lain,” tutur Lestari.  

Selama penahanan, ia mendapat aneka bentuk tindak kekerasan hingga ia dibebaskan yakni pada 31 Desember 1979. Namun, selama pembebasan, ia wajib lapor dan mengikuti program Santiaji Pancasila selama beberapa tahun.

Santiaji Pancasila adalah salah satu program indoktrinasi bagi para tapol tahun 1965 karena dianggap memiliki paham yang menyimpang. Tak hanya Lestari, program ini juga ditujukan kepada tapol di semua daerah, termasuk tapol yang dibuang ke Pulau Buru.

Sekitar 12 ribu tapol pernah menghuni Pulau Buru sepanjang tahun 1969-1979. Secara bertahap, mereka ditempatkan dalam 21 kamp atau unit dengan sebutan huruf yang berbeda-beda.

Tiga unit terakhir dibangun pada tahun 1976 dengan nama R,S dan T (Ronggolawe, Sawunggaling dan Trunojoyo). Ketiga unit dihuni sekitar 2 ribu tapol, yakni rombongan terakhir yang dikirim ke Pulau Buru.

Selain kerja paksa mengolah lahan pertanian yang hasilnya diserahkan kepada aparat, para tapol juga diharuskan mengikuti Brain Washing (Cuci Otak) yang dilakukan oleh Tim Opstal atau Tim Operasi Mental.

Tim secara rutin berkeliling ke setiap unit untuk memberikan Santiaji Pancasila. Dengan program itu, Pemerintah Orde Baru berpikir bahwa para komunis akan meninggalkan paham idiologinya.

Dalam catatan berjudul “Kabar Baik Tapi Didamprat”, Djoko Sri Moeljono yang pernah menjadi salah satu tapol di Pulau Buru mengisahkan, pada suatu hari Tim Opstal berkunjung ke unitnya.

Tim itu terdiri dari seorang ketua yang selalu berasal dari TNI AD dengan pangkat mayor atau kapten, kemudian 3 atau 4 orang anggota yang terdiri dari rohaniawan Islam, Protestan, dan Katolik. Mereka disebut Rohis, Rohprot, dan Rohkat.

Semua tapol wajib berkumpul di balai pertemuan untuk mendengarkan ceramah Tim Opstal. Tak peduli sedang sakit atau sedang memasak, semua wajib berkumpul untuk ikuti mimbar tersebut.

Mimbar dimulai. Ketua Tim Opstal yang kala itu berpangkat kapten mulai mengisahkan bahwa sebelum berangkat ke Buru, ia diberitahu agar berhati-hati saat menghadapi tapol di Pulau Buru. Ada kesan bahwa para tapol beringas dan membahayakan.

Ternyata saat bertemu bayangan seperti itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ia mengaku bisa berkomunikasi dengan para tapol dengan nyaman.

Ia selanjutnya mengisahkan tentang perubahan dan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang berhasil di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Diceritakanlah kesuksesan pembangunan sekolah Inpres, pembangunan jalan raya, setiap rumah memiliki televisi, dan sebagainya.

Sang Kapten kemudian mengungkit-ungkit kejahatan dan kekejian PKI serta dilengkapi dengan caci maki karena PKI itu komunis dan dianggap tidak percaya Tuhan. Di sisi lain ia memuji-muji Orde Baru yang sangat Pancasilais. Buktinya masih memberikan hak hidup kepada para tapol.

Mungkin, dengan cerita itu Tim Opstal berharap para tapol kemudian menjadi bersimpatik dengan pemerintahan Orde Baru serta meyakini betapa saktinya Pancasila, dasar negara Indonesia itu. Para tapol wajib menjunjung dan menegakkan Pancasila dan meninggalkan paham komunisme.

Kisah tentang Santiaji Pancasila juga dijumpai dalam kesaksian beberapa narasumber Oral History Project (OHP) yang dilakukan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI).

Jumaroh (wawancara ISSI di Yogyakarta, 10 Oktober 2000), seorang istri seorang anggota organisasi Lekra. Suaminya ditahan dan sempat dipekerjakan secara paksa oleh petugas penjara. Ia kemudian dikirim ke Nusakambangan dan baru bebas tahun 1979.

Selama masa pembebasan, suaminya wajib mengikuti Santiaji di balai desa hingga suaminya meninggal yakni tahun 1986.

Santiaji juga wajib dijalani Panca (dokumen wawancaraISSI di Yogyakarta, 13 Oktober 2000). Ia seorang mahasiswa jurusan Geografi di Universitas Gajah Mada dan nyaris tamat jika tidak meletus peristiwa G30S.

Setelah sempat ditahan di Wirogunan dan penjara Pekalongan, ia dikirim ke Pulau Buru. Ia dibebaskan dari Pulau Buru pada tahun 1978. Selanjutnya wajib mengikuti Santiaji Pancasila selama bertahun-tahun.

Terakhir, catatan tentang Santiaji Pancasila dikisahkan juga dalam buku Dari Kamp ke Kamp: Cerita Seorang Perempuan (2008). Mia Bustam, Sang Penulis, mengisahkan isi Santiaji. Selain soal keagamaan, penceramah juga mengisahkan tentang isi GBHN dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Indoktrinasi tentang Pancasila di masa Orde Baru juga masif diberikan kepada setiap siswa baru sejak di SD, SMP, SMA, bahkan hingga kalangan mahasiswa. Doktrin itu diharapkan mampu menjadikan orang Indonesia berjiwa Pancasila.

Ketika Orde Baru tumbang dan lahir era Reformasi, program ini menghilang. Penataran P4 di sekolah-sekolah juga tidak segarang pada era Orde Baru.

Mengenai seberapa efektif dan seberapa besar dampak indoktrinasi tersebut, tak pernah ada yang mengukur dan melaporkannya. Apakah para tapol 1965 kemudian menjadi sangat Pancasilais? Apakah generasi yang lahir di era Orde Baru menjadi pribadi yang Pancasilais?

Di sisi lain, akhir-akhir ini sering terdengar bahwa Pancasila dan UUD 1945 dirongrong oleh kelompok yang menginginkan Indonesia berubah haluan menjadi negara Khilafah.

Apakah mungkin perlu dilakukan Santiaji Pancasila kepada mereka yang pro-Khilafah?

Editor : Taat Ujianto