• News

  • Singkap Sejarah

Tidak Tepat! Pancasila Bukan Lahir pada 1 Juni 1945

Sidang BPUPKI pada tanggal 29 April 1945
Netralnews/Dok.ANRI
Sidang BPUPKI pada tanggal 29 April 1945

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Jika kita secara ketat berpijak pada data historis, Pancasila sebenarnya bukan lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Mengapa bisa demikian?

“Kiranya lebih tepat dikatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah ‘hari lahir’ istilah Pancasila sebagai nama dasar negara kita,” tulis Prof Darji Darmodiharjo, SH dalam catatannya yang berjudul Orientasi Singkat Pancasila.

Pendapat Darmodiharjo berpijak kepada kenyataan bahwa “Pancasila” sebenarnya sudah ada (lahir) sejak abad ke-14. Selanjutnya, istilah itu digunakan Ir Soekarno untuk memberi nama dasar negara Indonesia ketika ia berpidato di hadapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).

Peristiwa Soekarno mengambil istilah “Pancasila” untuk menyebut dasar negara terjadi pada 1 Juni 1945. Menurut pengakuan Soekarno, nama itu didapat atas petunjuk seorang ahli bahasa yang menjadi kawan beliau. Sayangnya, nama temannya tidak pernah disebutkan hingga kini.

Nama Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia (RI) kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. PPKI adalah penjelmaan wakil rakyat Indonesia untuk pertama kalinya sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Pada sidang PPKI tersebut, selain dasar negara juga disahkan Pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuhnya.

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ternyata tanggal 1 Juni 1945 dipakai Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk  memperingati “Hari Lahir Pancasila”. Presiden Jokowi  menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Lahir Pancasila dan dijadikan sebagai salah satu hari libur nasional.

Keputusan Presiden Jokowi dikeluarkan dalam rangka memperingati pidato Bung Karno di Bandung, Jawa Barat, dan terhitung mulai berlaku pada 1 Juni 2017. 

Sementara itu, seperti telah kita ketahui bersama bahwa di era Kerajaan Hindu-Budha, istilah “Pancasila” sudah ada, tepatnya pada masa Kerajaan Majapahit masih berjaya. Kata itu disebut-sebut dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular.

Dalam buku Sutasoma disebutkan bahwa istilah Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti “berbatu sendi yang kelima”. Dapat diartikan pula sebagai “pelaksanaan yang lima” atau “Pancasila Krama”.

Kelima “krama” yang dimaksud Tantular meliputi: (1) tidak boleh melakukan kekerasan; (2) tidak boleh mencuri; (3) tidak boleh berjiwa dengki; (4) tidak boleh berbohong; dan (5) tidak boleh mabuk minuman keras.

Darmodiharjo juga mengutip pendapat ahli sejarah yang seringkali menyebutkan bahwa tonggak-tonggak sejarah Pancasila sudah muncul sejak abad ke-7, yakni  di zaman Sriwijaya.

Di zaman Sriwijaya, sudah ada unsur-unsur kedaulatan, persatuan, menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Demikian halnya dengan kerajaan Majapahit yang di masa kejayaannya pernah menguasai perdagangan hingga ke Malaka dan Papua Barat.   

Contoh lainnya tercermin dalam kehidupan beragama. Di masa itu paling tidak sudah banyak masyarakat Nusantara yang menganut aliran kepecayaan (animisme, dinamisme), Hindu, maupun Budha. Mereka semua hidup berdampingan di bawah pemerintahan sang raja.

Hal ini membuktikan unsur percaya kepada Tuhan, kerjasama, sikap toleransi, dan lain-lain sudah sejak awal menjadi nilai penting bagi kehidupan masyarakat di Nusantara.

Nilai-nilai tersebut semakin berkembang pada masa pergerakan nasional abad ke-19 dan abad ke-20, dimana “nasionalisme” Indonesia kemudian lahir dan berjuang untuk merdeka dari penjajahan bangsa kolonial.

Jiwa dan kesadaran dari zaman ke zaman itu kemudian diadopsi sebagai tonggak paling awal dalam mendasari berdirinya kesadaran berbangsa dan bernegara yang kemudian tertuang dalam jiwa Pancasila.

Menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, tanda-tanda terbentuknya negara Indonesia semakin jelas. Di bawah pengawasan Jepang, sejumlah tokoh bangsa dalam BPUPKI berkumpul membahas dasar pendirian negara.

Dalam sidang pertama pada 29 Mei 1945, Mr Muhammad Yamin menyampaikan pidato usulan dasar negara berisikan lima asas dasar negara Indonesia yakni: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Peri Kesejahteraan Rakyat.

Setelah berpidato, ia menyampaikan usulan tertulis tentang Rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam pembukaan rancangan UUD itu tercantum lima asas dasar negara yang berbunyi: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kebangsaan Persatuan Indonesia; (3) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari asas-asas dasar yang diajukan Muhammad Yamin, kita bisa membandingkan secara langsung dengan isi Pancasila yang kini berlaku. Ada beberapa perbedaan namun paling tidak sudah mendekati prinsip-prinsip dasar.

Hanya saja, Muhammad Yamin kala itu tidak menyebutkan nama istilah “Pancasila” untuk menyebut lima asas yang diusulkannya.

Sidang BPUPKI berlanjut lagi pada 1 Juni 1945. Kali ini Ir Soekarno yang menyampaikan pidatonya. Ia mengusulkan sistematika dasar negara Indonesia merdeka adalah Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan.

Saat berpidato, Soekarno menamakan kelima dasar itu dengan istilah “Pancasila”. Ternyata, usulan itu kemudian diterima secara bulat oleh seluruh anggota sidang.

Walaupun sistematika dan urutan asas-asas yang diusulkan Soekarno berbeda dengan Pancasila yang berlaku saat ini, namun melalui Soekarno, nama “Pancasila” pertama kali muncul. Hingga kini, nama itulah yang kita gunakan untuk menyebut dasar negara Indonesia.

Selamat Merayakan Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia!

Editor : Taat Ujianto