• News

  • Singkap Sejarah

Geger Tionghoa di Jawa Timur, Masuk Kristen secara Massal dan Teriak ‘Bunuh Kami’

Foto satu keluarga Tionghoa yang berasal dari Provinsi Hubei, di tahun 1967
Netralnews/Wikipedia
Foto satu keluarga Tionghoa yang berasal dari Provinsi Hubei, di tahun 1967

SURABAYA, NETRALNEWS.COM - Tahun 1967, politik rasialisme dipraktikan sewenang-wenang di Jawa Timur (Jatim). Peristiwa ini sebagai kelanjutan dari gonjang-ganjing politik pasca meletusnya tragedi penculikan tujuh jenderal TNI AD oleh gerombolan yang menamakan diri “Gerakan 30 September” (G-30-S) tahun 1965.

Setelah G-30-S, kekuasaan Presiden Soekarno perlahan tergerus sehingga pada tanggal 12 Maret 1967 dilengserkan dan Soeharto ditunjuk menjadi pejabat presiden oleh MPRS. Masa-masa sebelum dan sesudah peristiwa ini ditandai dengan gerakan “de-Soekarnoisasi” yang radikal.

Anehnya, kelompok-kelompok yang menyerang para pendukung Soekarno di Jawa Timur khususnya, adalah orang-orang yang paling militan anti-Tionghoa.

Charles A Coppel dalam Tionghoa Indonesia dalam Krisis (1994: 196) mencatat peristiwa di Jawa Timur sebagai usaha untuk mengalihkan bentrokan antar massa “pribumi” yakni antara kelompok Islam (NU) dan PNI-Soekarnois, dengan mengalihkan energi konflik kepada “sasaran asing”.

Coppel menerapkan teori “kambing hitam” yang cukup mendasar dalam meneropong rangkaian praktik rasialisme anti-Cina yang dijalankan militer angkatan darat di Jawa Timur.

Sang “kambing hitam” itu adalah orang-orang beretnis Tionghoa, baik yang dianggap tak berkewarganegaraan maupun warga negara RRT (dalam konteks tertentu termasuk Tionghoa WNI).

Kebijakan Rasialis

Tanggal 31 Desember 1966, tanpa sepengetahuan Jakarta, Mayor Jenderal Soemitro selaku Komandan Pelperada (Penguasa Pelaksana Perang Daerah) Jawa Timur, mengeluarkan empat keputusan baru yang ditujukan kepada orang-orang Tionghoa asing di wilayah Jawa Timur.

Keputusan pertama, berupa larangan bagi orang Tionghoa asing yang melakukan perdagangan besar di kota-kota di wilayah Jawa Timur, kecuali Surabaya. Keputusan kedua adalah larangan mengganti tempat tinggal (pindah) dari satu tempat ke tempat lain di Jawa Timur.

Perintah ketiga adalah keharusan membayar pajak kepala kepada orang Tionghoa asing sebesar Rp2.500. Keputusan keempat adalah melarang menggunakan huruf dan bahasa Tionghoa dalam perekonomian, keuangan, administrasi, dan telekomunikasi.

Semua ketentuan itu dikeluarkan dengan alasan demi “menjaga keamanan dan ketertiban umum”. Misalnya larangan berdagang diberlakukan dalam rangka mengamankan dan mengarahkan nasionalisasi di bidang perdagangan.

Klenteng Boen Bio, benteng ajaran Konghucu di Surabaya tempo dulu

Dalam praktiknya, pelaksanaan peraturan itu menimbulkan kekacauan. Petunjuk dibuat tetapi isinya tidak merinci secara detail bagaimana perintah itu dilaksanakan di lapangan. Sementara banyak usaha milik orang Tionghoa (pedagang besar) ditutup secara paksa dan sewenang-wenang.

Dalam laporan SCUT seperti dikutip Coppel, pedagang besar dari etnis Tionghoa di Jawa Timur meliputi 108 orang Tionghoa asing dan 700 orang Tionghoa Indonesia. Sementara  pedagang perantara sebanyak 3.875 orang Tionghoa asing.

Prosedur larangan berdagang mengatakan bahwa toko milik pedagang Tionghoa asing ditutup dan barang-barang perdagangan disimpan di rekening bank khusus dan dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari Kodim, Korem, bupati, kejaksaan dan departemen perdagangan dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, toko yang ditutup ternyata tidak hanya milik pedagang besar tetapi juga toko perantara hingga pengecer. Tidak ada angka pasti berapa jumlah toko yang ditutup.

Dalam catatan SCUT, seluruh penduduk Tionghoa di Jatim adalah sekitar 124.809 orang. Mereka ini semua juga diwajibkan membayar pajak kepala. Total pendapatan seharusnya, mencapai Rp312,5 juta. Tapi dalam praktiknya, terkumpul Rp33 juta sekian. Selebihnya tidak jelas menguap ke mana.

Kekacauan ekonomi di Jatim segera menyeruak. Harga-harga yang diserahkan ke petani mengalami penurunan tajam sementara konsumen harus membayar mahal terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari.

Jumlah pengangkutan barang menuju Jatim juga merosot antara 20-40 persen. “Sirkulasi uang di bank-bank menjadi melempem dan penghasilan pajak turun untuk sementara waktu,” tulis Coppel.

Demonstrasi Tionghoa: ‘Bunuh Kami!’

Para pedagang Tionghoa asing berusaha mengambil berbagai langkah untuk menyelamatkan usaha mereka. Usaha dagang dialihkan ke sanak saudara yang menjadi warga negara Indonesia. Dalam beberapa kasus, cara ini gagal karena masalah keabsahan dokumen kewarganegaraan.

Sebagian lain berusaha mengadakan “perjanjian” dengan para perwira militer untuk mendapatkan “perlindungan”. Dengan cara ini dan dalam beberapa kasus, peraturan larangan usaha dan pajak berhasil diperlunak.

Memasuki Maret 1967, muncul gelombang demonstrasi dari kalangan Tionghoa di berbagai kota di Jawa Timur. Mereka memprotes peraturan tersebut dengan mengadakan demonstrasi terbuka.

Di Kediri, 3.000 orang Tionghoa turun ke jalan karena mempertanyakan peraturan baru tersebut. Mereka juga bergerak menuju pos polisi di mana di dalamnya terdapat 33 orang Tionghoa yang ditahan terkait pelaksanaan peraturan Pelperada Jatim.

Pecinan tempo dulu di Malang, Jawa Timur

Tanggal 11 Maret 1967, di Malang juga terjadi demonstrasi 4.000 sampai 10.000 orang untuk mengikuti arak-arakan penguburan seorang Tionghoa yang meninggal karena serangan jantung usai tokonya ditutup dan diambil alih pihak militer.

Konon, ketika anaknya mengajukan protes, tuntutannya ditolak oleh pejabat setempat bahkan malah diajak “berkencan”.

Arak-arakan sempat dihalangi tentara yang menembak ban kereta jenazah namun kereta itu tetap berjalan hingga ke pemakaman. Saat penguburan, muncul kata-kata kalimat pidato “Hidup Mao Tse-Tung!”.

Demonstrasi meletus juga di Pasuruan dan Probolinggo. Ratusan orang Tionghoa memprotes larangan berdagang sambil meneriakkan “Bunuh kami!” Sementara di Kediri, 90 demonstran ditangkap karena menolak membayar pajak dan menolak menyerahkan usaha dagang mereka.

Satu di antaranya akhirnya mati bunuh diri di dalam penjara. Timbul sas-sus bahwa mayat itu disembunyikan tentara dan tidak akan diserahkan kepada keluarga. Ratusan orang Tionghoa kemudian menyerbu penjara dan terjadilah perkelahian.

Demonstrasi di Situbondo juga memanas karena massa kemudian berusaha menyerang polisi dan merebut senjata. Akibatnya tindakan represif dilakukan. Seorang demonstran tewas ditembak dan puluhan luka-luka.

Ada laporan bahwa orang-orang Tionghoa asing itu sempat meneriakkan, “Anda mesti tahu bahwa 700 juta rakyat Tiongkok dan kaum Tionghoa perantauan yang dipersenjatai dengan pikiran-pikiran Mao Tse-Tung tidak bisa dihinakan. Utang darah harus dibayar, pembalasan pasti akan datang.”

Pembalasan terjadi tetapi bukan dari pihak Tiongkok dan malah ditujukan kepada para Tionghoa yang melakukan aksi penolakan peraturan. Beribu-ribu pemuda “pribumi” bergerak ke Situbondo, Panarukan, dan Besuki (jalur Pantura).

Mereka membakar sebuah pabrik milik Tionghoa, menjarah toko, dan rumah, merusak harta benda, menghancurkan kendaraan. Tak peduli asing atau bukan, setiap bertemu orang Tionghoa dikeroyok dan dipukuli.

Anehnya, dalam laporan Antara, usai kerusuhan, massa pemuda itu kemudian melakukan aksi “kerja bakti” membersihkan puing-puing akibat huru hara dan penyerangan kepada orang-orang Tionghoa, hingga yang tersisa hanya kerangka yang “hanya tinggal atapnya saja” di Situbondo.

Pemerintah Pusat akhirnya turun tangan mengatasi huru-hara di Jatim. Bulan April 1967, Adam Malik, Sri Sultan Yogyakarta, dan Presiden Soeharto menganggap peraturan yang sempat diberlakukan oleh Soemitro adalah masalah “rumit” yang harus dipecahkan (sulit dijalankan).

Oleh sebab itu, peraturan-peraturan yang diberlakukan Soemitro di Jawa Timur dan cara-cara pelaksanaannya tidak mendapat pengesahan dari pemerintah pusat.

Menjadi Kristiani secara massal

Selain soal pelarangan usaha dagang, permasalahan lain yang dihadapi orang-orang Tionghoa (baik asing maupun yang berkewarganegaraan Indonesia) adalah persoalan keyakinan atau agama yang mereka anut.

Walaupun tidak ada ketentuan yang berlaku di atas kertas, ada sejumlah praktik pelarangan ‘”agama asli” orang Tionghoa (sinkretis, Konfusianisme, Taoisme, dan lain-lain) di Jawa Timur. Kala itu Imlek dan Cap Go Meh tidak boleh dirayakan.

Pejabat Kepala Seksi Jawa Timur dari Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB), MF Liem Hok Liong (saat itu sedang memproses pergantian nama menjadi MF Basuki Soejatmiko) melancarkan “serangan” kepada sistem kepercayaan orang Tionghoa.

Melalui mingguan Liberty bulan Februari 1967, ia menyerang praktik pemujaan leluhur. Liem juga menyarankan menghapuskan semua tanda-tanda “kebudayaan asing” dan membatasi hanya pada Budhisme saja. Ia bahkan menyarankan agar pemerintah melarang Konghucu sebagai suatu agama.

Tentu saja, seruan itu menyebabkan kemarahan bagi para penganut Konghucu. Oen Tjhing Tiauw mengirim pernyataan protes yang menyebabkan Liem mendapat teguran dari LPKB pusat dan diminta hati-hati dalam menyampaikan pendapat karena bisa menimbulkan salah penafsiran.

Terlepas dari perdebatan terkait sistem kepercayaan orang Tionghoa di Jawa Timur, ada kecenderungan menarik yang terjadi sepanjang tahun 1967-1968. Banyak orang Tionghoa di Jatim meninggalkan kepercayaan tradisional mereka dan secara massal masuk agama Kristen dan Katolik (Kristiani).

Memang tidak ada data pasti berapa jumlah mereka yang berbondong-bondong menjadi Kristen. Dalam catatan satu sekolah di Surabaya yang mayoritas beretnis Tionghoa, statsitik agama yang dianut para siswa mengalami pergeseran signifikan.

Di tahun 1966,  50 persen beragama Konghucu tetapi pada tahun 1968 berubah hanya 35 persen. Di sisi lain, jumlah yang beragama Katolik dan Kristen hanya 49 persen berubah menjadi 64 persen.

Sementara dalam catatan statistik Carlo MJ van Melckebeke seperti dikutip Coppel (halalaman 210) menyebutkan total penganut Katolik Tionghoa di Jawa dibanding etnis Tionghoa secara keseluruhan di Indonesia menunjukkan peningkatan secara tajam. 

Dari 71 ribu jiwa (5 persen) pada 1966 berubah menjadi 114 ribu jiwa (7,3 persen) pada tahun 1969.

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?