• News

  • Singkap Sejarah

Serba Salah, Jadi Mata-Mata atau Anak Emas, Tionghoa Tetap Digantung

Pemandangan Pecinan di Jakarta pada akhir abad ke-19
Netralnews/Johan Frans van Bemmelen dan GB Hooyer
Pemandangan Pecinan di Jakarta pada akhir abad ke-19

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tak sedikit orang Tionghoa yang ikut memberi andil bagi terbangunnya ke-Indonesia-an. Demikian tulis Pramoedya Ananta Tour dalam Hoakiau di Indonesia (1998: 144-145). 

Peran etnis Tionghoa yang menurut Pramoedya disebut kaum Hoakiau bagi nasionalisme Indonesia kadang tidak mudah ditengarai mengingat jauh di masa lampau telah terjadi asimilasi sehingga bukan saja telah mempergunakan nama pribumi tetapi juga melebur dengan budaya setempat.

Mereka ahli berdagang. Karena keahliannya itu, tak jarang digunakan sebagai mata-mata bagi kepentingan penguasa lokal. Pramoedya mengutip catatan Belanda, bahwa sekitar abad ke-17, ada Tionghoa yang pernah menjadi mata-mata bagi Sultan Ageng Tirtayasa, raja Kesultanan Banten.

Kala itu adalah masa-masa saling meruntuhkan antara pihak Kesultanan Banten melawan Kompeni di bawah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang telah bercokol di Batavia (sekarang Jakarta).

Dalam catatan Belanda, orang Tionghoa yang menjadi mata-mata disebut-sebut dengan julukan de Chinees Jonge-ling. Rupa-rupanya, yang dimaksud adalah Tjong Ling atau Lin. Sayangnya ia tertangkap tentara kompeni sehingga disiksa dan dihukum gantung.

Melihat perilaku Tionghoa yang cenderung memihak kubu lawan, VOC yang di satu sisi menganggap mereka “anak emas” karena alasan tertentu, kemudian mendirikan Chinese Wijken atau kampung-kampung Tionghoa (Cina) agar mudah diawasi. Ini adalah awal lahirnya kampung Pecinan.

Di sekitar Batavia, kampung Tionghoa yang terkenal adalah di Glodok, Bidara Cina, dan di daerah Tangerang, dekat benteng pertahanan VOC.

Dahulu, dari kampung tersebut mereka diizinkan berdagang tetapi di bawah pengawasan VOC. Bila Azan Magrib tiba, pintu gerbang kampung Tionghoa ditutup oleh pihak kompeni dan warga Tionghoa dilarang keluar.

Ikut Membangun Batavia

Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) saat membangun kota Batavia sekitar tahun 1621, sangat mengandalkan orang-orang Tionghoa. Di antaranya adalah mereka yang dikerahkan dari Banten  (di bawah pimpinan Souw Beng Kong).

Mereka dibujuk VOC dengan janji manis agar mau pindah dan memajukan Batavia. Setelah mereka pindah dan terlibat membangun kota, VOC kemudian memblokade pelabuhan Banten dan para pedagang dari Tiongkok dilarang memasuki wilayah Kesultanan Banten.

Selain mengerahkan Tionghoa dari Banten, Coen juga mendatangkan banyak tenaga dari Tiongkok untuk dijadikan sebagai kuli, tukang, pedagang eceran, untuk mmemajukan koloni di Batavia.

Bahkan bila bertemu dengan jung-jung dari Tiongkok, kapal VOC merompak dan menahan awak kapal untuk dipaksa menjadi pekerja VOC di Batavia, tulis Benny G Setiono pada Tionghoa dalam Pusaran Politik (2002: 80).

Sekitar 1622, kapal-kapal Belanda menculik pria, anak, wanita, di pantai Tiongkok Selatan dan menyiksa para tawanan dengan kejam di Pulau Pescadores. Banyak yang meninggal sebelum mereka sampai di Batavia.

Segregasi Rasial

Begitu VOC mampu mengembangkan Batavia sebagai pusat dagang, maka dimulailah sistem kekuasaan layaknya sebuah negara. Untuk mencapai tujuan utamanya di bidang perdagangan, Coen harus mampu mengontrol kehidupan kota dan mengatur penduduknya.

Pada masa awal VOC di Batavia, kontrol penduduk paling mencolok adalah penentuan warga kota (ingezetenen) dan orang asing (vreemdelingen). Warga kota adalah mereka yang bisa menopang kepentingan dagang VOC, seperti pejabat VOC, serdadu, orang Tionghoa, dan budak rampasan dari India.

Sedangkan penduduk pribumi dinyatakan sebagai warga asing. Warga asing tersebut meliputi semua orang Jawa baik dari Banten maupun Mataram (Javanen) yang kemudian hari disebut sebagai inlanders atau bumiputra.

Saat konflik antara VOC dengan Banten dan Mataram, keberadaan orang Jawa tersebut dilarang tinggal di dalam kota dan hanya boleh membangun pondok di luar tembok. Wilayah di luar kota biasa disebut Ommelanden.

Setelah Batavia berkembang, kontrol terhadap penduduk dilakukan dengan memilah berdasarkan ras, daerah asal, status ikatan kerja dalam perdagangan VOC.

Contoh pemilahan pada 50 tahun pertama kekuasaannya di Batavia adalah penentuan lima kelompok masyarakat yaitu pertama, kelompok Eropa seperti pejabat VOC dan serdadu dari Eropa yang mendapat jatah daging dua kali seminggu.

Kedua adalah kelompok Tionghoa, Arab, Jepang yang mendapat sembilan pon beras per dua minggu. Ketiga adalah para istri (para gundik orang Belanda) dan budak. Keempat adalah anak-anak karyawan VOC. Kelima adalah warga biasa (burghers) yang mayoritas terdiri dari warga pribumi.

Keberadaan budak di Batavia berasal dari rampasan Portugis di India, juga orang-orang dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat (Westerse Javanen), Jawa Timur (Oostere Javanen), dan Bali.

Para budak biasanya diperkerjakan untuk menukangi kapal, membersihkan selokan, menggali parit, mengangkut bebatuan, diperjual-belikan untuk pengolahan lahan milik tuan tanah, dan-lain-lain.

VOC selanjutnya menempatkan warga dalam kampung-kampung yang juga berdasarkan ras. Masing-masing ras dikepalai oleh seorang kepala yang ditentukan oleh VOC.

Namun, pemilahan tersebut dalam kenyataannya selalu berubah-ubah sebab sesungguhnya ditentukan oleh VOC atas dasar keuntungan yang harus didapat VOC. Dan tentu, penentuan itu dibuat secara sepihak.

Untuk menopang monopoli dagang VOC, salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan orang-orang Tionghoa, Arab, dan Eropa sebagai kelompok yang sangat penting. Di antara ketiga kelompok tersebut, orang Tionghoa dipandang paling menentukan.

Dalam laporan Coen kepada de Heeren XVII disebutkan, “Tak ada golongan masyarakat yang lebih baik bagi kepentingan kita dan lebih luwes dalam pergaulan kita dari pada masyarakat Cina” (Daer is geen volck die ons beter dan Chinesen dienen en soo licht als Chinesen te becomen sijn).

Ledakan Penduduk

Orang Tionghoa mempunyai tradisi bertukang, rajin, tekun, dan mahir berdagang. Kemahiran tersebut sangat dibutuhkan VOC untuk dijadikan sebagai “tenaga kerja” penopang monopoli dagangnya.

Tanggal 1 Nopember 1620, seorang pedagang Tionghoa dari Banten, Siauw Beng Kong alias Bencon diangkat menjadi kepala (kapiten) pertama yang bertanggung jawab mengatur seluruh barang dagangan yang masuk dan keluar Batavia.

Di bidang pemungutan pajak dan pengelolaan lahan pertanian juga dijabat orang Tionghoa. Perdagangan kala itu antara lain: sirih, pinang, tuak, anggur, kopi, intan, teh, cula badak, kapur barus, dan lain-lain.

Untuk jenis pajak ada banyak sekali. Segala kegiatan masyarakat seperti pesta, perjudian, sabung ayam, pertunjukan wayang, sewa lahan, hingga pajak kepala yang dikenakan bagi warga.

Sekitar tahun 1683, terjadi gelombang imigran Cina ke Batavia dan daerah sekitarnya seperti di daerah Priangan yang terkenal sebagai daerah perkebunan kopi. Para pendatang baru tersebut, oleh VOC sering disebut sebagai singkeh.

Mereka bermigrasi ke Batavia baik dari Banten maupun orang-orang hokien dari daratan Cina. Jumlah mereka terus meningkat.

Berbeda dengan Tionghoa yang datang lebih awal, para pendatang baru ini cenderung banyak yang miskin, tidak mempunyai ketrampilan, tak mampu bayar pajak, sehingga dipandang mengganggu kehidupan Batavia.

Dari total sekitar 60.000 penduduk Batavia, jumlah orang Tionghoa pada tahun 1719 mencapai sekitar 11.641 orang, kemudian di tahun 1739 sekitar 14.773 orang, belum termasuk mereka yang tinggal di luar benteng yaitu 10.574 yang tersebar termasuk di wilayah Tangerang.

Jumlah tersebut meningkat lagi dengan lahirnya anak-anak keturunan mereka. Tionghoa keturunan tersebut oleh VOC disebut sebagai peranakan Chineez dimana status mereka disamakan dengan kelompok bumiputra dan dibedakan dengan Tionghoa totok.

Dianggap Sebagai Ancaman

Lama kelamaan, orang-orang Tionghoa yang terus bertambah itu mampu mengembangkan usaha perdagangan kopi dan bercocok tanam. Hal ini merupakan ancaman bagi monopoli pihak VOC.

Sebab, kemampuan dan perkembangan perdagangan mereka juga diperkuat dengan proses pembauran dengan warga pribumi di sekitar Batavia. Walaupun VOC selalu berusaha melakukan pemilahan dan penempatan secara terpisah-pisah berdasarkan ras, namun pembauran selalu terjadi.

VOC memandang pembauran tersebut bisa melahirkan persekongkokolan yang membahayakan. Oleh sebab itu, pada tahun 1707, VOC mengeluarkan ordonansi melarang singkeh masuk ke Batavia secara besar-besaran.

Akan tetapi, larangan itu tak mampu membendung arus imigran. Untuk mempertahankan diri, banyak imigran yang kemudian meleburkan diri dengan warga pribumi. Diduga, mereka di antaranya kemudian banyak tinggal di daerah sekitar Beteng (Tangerang).

Karena mereka mayoritas laki-laki, maka untuk menjamin keamanan, mereka banyak yang kemudian mengawini perempuan setempat dan melakukan aktivitas layaknya pribumi. Di antara mereka banyak yang ikut bertani.

Proses penggabungan tersebut diduga sebagai salah satu penyebab mengapa budaya orang-orang di sekitar Batavia mengandung unsur-unsur budaya Tionghoa seperti tercermin dalam budaya Betawi (penduduk Batavia) misalnya kesenian gambang kromong, lenong, dan sebagainya.

Tragedi Oktober Berdarah

Kontrol dan upaya menghambat laju pertumbuhan penduduk Tionghoa ternyata gagal dibendung. Ledakan penduduk Tionghoa membuat Belanda semakin khawatir.

VOC kemudian mengeluarkan ordonansi dan merazia mereka yang tidak punya surat yang sah. Mereka ditangkap dan dikirim ke Sailon, Srilangka. Desas-desus beredar bahwa sebagian dari mereka dibuang ke laut.

Akibatnya sejumlah orang Tionghoa melakukan perlawanan dan mereka dituduh merencanakan pemberontakan. Bulan Oktober 1740, tentara kompeni menyapu warga Tinghoa di Batavia dengan pembunuhan dan penangkapan besar-besaran.

Dalam tragedi berdarah tersebut, tak kurang 10.000 Tionghoa terbunuh. VOC menyebut peristiwa itu sebagai “pemberontakan Cina” di Batavia.

Dampak peristiwa itu menjadi salah satu penyebab penting terjadinya migrasi besar-besaran warga Tionghoa ke Tangerang. Mereka yang berhasil lolos dari pembantaian menetap di sekitar barat dan timur Beteng.

Di antara mereka yang mampu, kemudian bisa membeli lahan kepada VOC dan menjadi tuan-tuan tanah baru. Sementara itu, mereka yang tak mampu kemudian hidup bercocok tanam, menjadi pedagang, pengumpul hasil bumi, dan lain-lain.

Keragaman profesi mereka bisa dilihat hingga sekarang. Banyak orang Tionghoa tinggal di daerah tersebut yang kemudian mendapat julukan “Cina Benteng”.  Mereka pernah hidup dengan menjadi penarik becak, petani, penjaja makanan, dan sebagainya.

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?