• News

  • Singkap Sejarah

Geger 6.662 Etnis Tionghoa di Sukabumi, Hantu Ganti Nama Merajalela

Vihara Widhi Sakti di Kecamatan Warudoyong, Sukabumi, Jawa Barat
Netralnews/Dok.Istimewa
Vihara Widhi Sakti di Kecamatan Warudoyong, Sukabumi, Jawa Barat

SUKABUMI, NETRALNEWS.COM - Kontroversi gerakan asimilasi yang menganjurkan agar etnis Tionghoa mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia mencuat sekitar tahun 1966 dan seterusnya.

Seruan itu mengundang beragam reaksi yang salah satunya berasal dari kalangan Tionghoa yang berada di Sukabumi, Jawa Barat.

Kelompok pro-asimilasi beralasan bahwa dengan memakai nama orang Indonesia, warga WNI keturunan Tionghoa akan diperkuat “rasa persatuannya” dengan bangsa Indonesia. Itu akan memberikan perasaan diterima sebagai orang Indonesia dan bisa meruntuhkan eksklusivisme rasial.

“Tindakannya itu tidak saja demi kepentingan pribadinya tetapi juga menguntungkan keturunannya dan bangsa keseluruhan,” tulis FS Wignjosumarsono seperti dikutip Charles A Coppel dalam Tionghoa Indonesia dalam Krisis (1994: 166).

Paham asimilasi sempat ditentang keras oleh Badan Pemusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang dipimpin oleh Siauw Giok Tjhan. Baperki condong kepada paham integrasi atau biasa juga disebut sebagai paham multi-kulturalisme atau pluralisme.

Siauw sering mendorong agar etnis Tionghoa bisa menerima Indonesia sebagai tanah airnya dan mengintegrasikan dirinya dalam berbagai kegiatan membangun Indonesia, tanpa menanggalkan ke-Tionghoa-an masing-masing.

Baperki berpendapat bahwa ukuran patriot Indonesia tidak berkaitan dengan latar belakang ras dan agama seseorang. Di era Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), Baperki didukung oleh kaum “kiri” seperti PKI, PNI, dan Partindo, termasuk Presiden Soekarno.

Akan tetapi, tahun 1966, era Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno sudah berada dalam kondisi mendekati “ajal”. Dan ini terbukti satu tahun berikutnya, ketika laporan pertanggungjawaban Soekarno ditolak MPRS.

Soekarno lengser dan Soeharto naik tahta kepresidenan. Dimulailah era Orde Baru. Di awal kekuasaannya, anjuran asimilasi melalui pergantian nama Tionghoa dilakukan secara masif.  

Organisasi yang mendukung paham asimilasi adalah Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB). Tokoh-tokoh LPKB menyatakan bahwa para pengecam perubahan nama itu telah kejangkitan penyakit kebencian terhadap asimilasi.

Mengganti nama adalah persoalan pribadi, tidak seorang pun dipaksa mengganti nama. Apa salahnya ikut menganjurkan seruan mengganti nama? “Bagaimanapun juga, ini bukanlah seolah-olah asimilasi itu sendiri adalah hantu,” demikian reaksi LPKB.

Pasca-tumbangnya Demokrasi terpimpin, Baperki mengalami keterpurukan akibat para tokohnya banyak yang ditangkap dengan tuduhan terlibat “Gerakan 30 September” (G-30-S), sama halnya dengan nasib yang dialami oleh mereka yang dituduh penganut komunisme.

Alhasil, gerakan LPKB tidak lagi mendapat lawan sepadan. LPKB dapat leluasa menyerukan paham asimilasi.

Padahal, di masa Demokrasi Terpimpin, masih banyak etnis Tionghoa yang keberatan mengganti nama. Mereka juga meragukan bahwa mengganti nama ada harganya.

Di sisi lain, banyak orang pribumi justru curiga kepada etnis Tionghoa yang mengganti nama karena dianggap mempunyai maksud-maksud tersembunyi terutama untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau hanya sekadar agar dilihat baik.

Apapun kontroversi yang mencuat di masa awal Orde Baru, yang pasti, hal itu membuat kehebohan tersendiri bagi etnis Tionghoa di daerah Sukabumi.

Pada tanggal 1 Juni 1966 (tanggal 1 Juni saat ini selalu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila), sekitar 6.662 WNI keturunan Tionghoa di Sukabumi beramai-ramai mengganti nama. Jumlah etnis Tionghoa sebanyak itu meliputi hampir seluruh etnis Tionghoa yang ada di kota itu.

Proses pergantian nama dilakukan melalui suatu upacara khusus dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Ini merupakan kejadian unik yang sebelumnya diduga sempat diwarnai unsur-unsur kehebohan (geger) sehingga etnis Tionghoa mau berbondong-bondong berganti nama.  

Rupanya, sebulan sebelumnya, tepatnya pada 29 Mei 1966, mereka semua sudah dikumpulkan untuk mengikuti briefing yang diselenggarakan oleh panitia penganjur asimilasi dari LPKB cabang Sukabumi, Panca Tunggal, dan sejumlah tokoh Tionghoa pro-asimilasi lainnya.

Dalam briefing itu ada sesi di mana panitia membacakan surat dari komandan militer Jawa Barat (Mayor Jenderal Dharsono) yang memerintahkan etnis Tionghoa di Jawa Barat agar menarik garis tegas antara menjadi WNI atau menjadi orang Tionghoa asing.

Maka tak heran bila acara itu ditanggapi oleh etnis Tionghoa sebagai “tekanan” psikologis di mana masa itu merupakan masa-masa penuh ketegangan. Ketika formulir ganti nama dibagikan ribuan etnis Tionghoa segera mengisinya.

Sialnya, perubahan nama bukanlah persoalan sederhana. Secara de facto bisa dilakukan per tanggal 1 Juni 1966. Namun dalam prosesnya muncul kesukaran-kesukaran secara hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Ganti Nama mensyaratkan proses pencatatan dalam berita negara dan proses itu melalui sejumlah tahapan.

Dampak dari perubahan nama secara massal mengakibatkan mereka yang sudah ganti nama mengalami kesulitan melakukan tarnsaksi bank dan kesulitan administrasi kepemilikan motor, rumah, tanah, dan sebagainya.

Masalah itu baru terselesaikan pada Desember 1966, setelah perubahan nama tercatat dalam berita negara.

Masalah yang muncul akibat etnis Tionghoa di Sukabumi berganti nama secara massal tidak hanya itu. Sejumlah mahasiswa dan pemuda di Sukabumi justru memandang negatif peristiwa ganti nama massal itu.   

“Bukan hanya mulut saja ganti nama, tetapi kelakuan dan idiologi Orde Lama yang harus dikikis dari jiwa saudara-saudara,” demikian teriak mahasiswa dan pemuda KAMI, KAPPI, dan HIMASI di Sukabumi.

Kalangan pemuda dan mahasiswa mengaku lebih setuju bila asimilasi terjadi melalui proses biologis yakni melalui kawin percampuran ras. “Kalau bekas minoritas itu (yakni orang Tionghoa) tidak bersedia melakukannya, maka jawaban terletak di tangan (massa) rakyat sendiri,” tambah mereka.

Orang Tionghoa yang berganti nama justru makin tertekan. Dengan rentetan peristiwa itu, pihak LPKB (salah satu tokohnya adalah Sindhunata) sekali lagi mengeluarkan pernyataan sikapnya.

LPKB mengeluarkan surat edaran. Di bagian awal menyebutkan bahwa pemerintahan Orde Lama telah menghadap-hadapkan suatu agama atau kesukuan kepada yang lain sehingga bisa menimbulkan rasialisme.

LPKB menyerukan agar WNI keturunan Tionghoa agar tidak ragu-ragu memperlihatkan patriotismenya bagi Indonesia. Mereka juga menyerukan kepada kaum pribumi agar menyambut dan menerima etnis Tionghoa keturunan sebagai sesama anak bangsa.

Pada bagian penutup, LPKB menyatakan bahwa Orde Baru menolak mitos atau kultus individu serta tidak setuju model hantam kromo yang hanya menyalahkan kelompok etnis. “Orangnyalah dan bukan kelompoknya yang harus dinilai,” seru LPKB.

Kasus etnis Tionghoa berganti nama secara massal di Sukabumi adalah contoh kasus bagaimana warga etnis Tionghoa keturunan mengalami berbagai dilema. Di satu sisi mendapat tekanan politik dan rentan dikambinghitamkan, di sisi lain mereka ingin membuktikan sebagai bangsa Indonesia yang patriotis.

Ketika melaksanakan ganti nama, ternyata masih saja dituduh memiliki motivasi lain, karena takut, oportunis, dan sebagainya. Sementara bila tidak berganti nama, dianggap subversif, eksklusif, hingga dituduh tidak setia kepada negara Indonesia. Semua serba salah.

Editor : Taat Ujianto

Apa Reaksi Anda?