• News

  • Singkap Sejarah

Kemelut Pasca-Proklamasi: dari Perang Sabil hingga Etnis Tionghoa Digagahi

Perwira dari Tiongkok, Mayor Pao, meninjau pemukiman etnis Tionghoa di Pekanbaru yang diamuk oleh para pejuang prokemerdekaan (Januari 1949).
Netralnews/Het Nationaal Archief
Perwira dari Tiongkok, Mayor Pao, meninjau pemukiman etnis Tionghoa di Pekanbaru yang diamuk oleh para pejuang prokemerdekaan (Januari 1949).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Berita tentang Proklamasi 17 Agustus 1945 di Jakarta tersiar lambat ke pelosok-pelosok desa. Walau demikian, berita itu disambut dengan sukacita dan euforia oleh berbagai kalangan masyarakat di Nusantara.

Secara perlahan, rakyat merasakan identitas baru dan kepercayaan tinggi terhadap dirinya. Rasa telah merdeka menjalar dan melahirkan keberanian tak takut mati. Lebih baik mati bila dijajah kembali. Sayangnya, euforia ini juga disusupi unsur-unsur berbau antirasial.

Sebagian masyarakat menerjemahkan kemerdekaan sebagai masa untuk memerangi semua hal yang dianggap sama atau identik dengan penjajah. Pihak-pihak yang di masa penjajahan dianggap membela dan diuntungkan oleh Belanda dianggap layak untuk dimusuhi.

Dalam hal ini, etnis Tionghoa di berbagai kota menjadi pelampiasan tak bertanggung-jawab. Rakyat dan pejuang prokemerdekaan sulit debedakan. Mereka melakukan penjarahan, penganiayaan, pembantaian, hingga pemerkosaan kepada remaja putri Tionghoa.

Kekacauan yang tak terkendali terjadi setidaknya pada 10 bulan setelah proklamasi kemerdekaan dan melanda berbagai tempat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Rumah-rumah, toko, bengkel, perusahaan, pabrik, dan berbagai benda milik etnis Tionghoa, menjadi sasaran amuk. Harta benda dijarah dan penghuninya diperlakukan secara tidak manusiawi.

Dalam Kronik Revolusi Indonesia Jilid I (1999: 242), Pramoedya Ananta Toer menyebutkan bahwa orang-orang Tionghoa yang tak berdosa dan dengan tuduhan menjadi agen atau mata-mata tentara Belanda (NICA) dibunuh oleh massa.

Memang, di masa itu ada sekelompok orang Tionghoa di sekitar Jakarta dan Banten yang masuk menjadi tentara NICA tetapi jumlahnya angat kecil. Orang Tionghoa yang membelot masuk NICA tentu saja ada sebabnya.

“Hal ini disebabkan mereka merasa frustasi dan dendam karena keluarganya telah menjadi korban pembunuhan sementara hartanya dijarah,” tulis Benny G Setiono pada Tionghoa dalam Pusaran Politik (2002: 577-578).

Sementara itu, di Medan gelombang pembunuhan, perampokan, penjarahan terhadap warga Tionghoa tak lepas dari komando dan kepemimpinan sejumlah bandit, jawara, atau gangster (sebelumnya terlibat kriminal) yang bekerja sama dengan oknum organisasi pemuda dan TKR.

Terhadap pembantaian tersebut, pada 1 Januari 1946, sekitar 10.000 orang etnis Tionghoa di Kota Medan dan daerah sekitarnya melakukan aksi unjuk rasa sambil mengusung jasad keluarga mereka yang menjadi korban pembantaian.

Tak yakin kelompok-kelompok prokemerdekaan yang bertindak brutal akan memberikan perlindungan, warga Tionghoa memilih mencari simpati dan perlindungan dari Pasukan Inggris (Sekutu) yang datang ke Kota Medan. Sementara mengharap perlindungan dari pasukan Jepang jelas sudah mustahil didapatkan.

Setelah mendapat perlindungan dari Sekutu, warga Tionghoa kemudian merapatkan barisan ke pihak pasukan Belanda. Sebab, setelah  tentara Sekutu meninggalkan Nusantara, datanglah pasukan Belanda yang ingin kembali mengangkangi Indonesia sebagai wilayah jajahannya.

Situasi seperti itu, tentu saja menguntungkan pihak Belanda yang sedang membutuhkan dukungan, simpati, logistik, hingga tenaga-tenaga yang bersedia ikut berperang membela kepentingannya. Bergabunglah sejumlah pemuda Tionghoa dalam kesatuan militer Belanda.

Pada awal Maret 1946, orang-orang Tionghoa yang direkrut Belanda dipekerjakan sebagai polisi militer dan pasukan cadangan. Di sisi lain, Belanda juga “merawat” dendam dan kekecewaan warga Tionghoa korban pembunuhan, penjarahan, perkosaan yang dilakukan massa prokemerdekaan.

Dengan merawat api kebencian tersebut, maka akan menguntungkan pihak Belanda. Sewaktu-waktu hal itu bisa dibenturkan untuk melawan pihak musuh dan bisa juga menjadi alat propaganda yang efektif.

Akan tetapi, perekrutan tersebut sebenarnya mendapat penolakan dari Konsul Jenderal Republik Tiongkok di Batavia, Chiang Chia-tung. Dalam surat yang ditujukan kepada Letnan Gubernur Jenderal H.J. Van Mook dan Letjen. S.H. Spoor, Chiang Chia-tung menyatakan kehadiran pasukan Tionghoa bisa menimbulkan kesalahpahaman dan membahayakan keselamatan etnis Tionghoa.

Dari surat itu, terlihat bahwa pihak Konsul Republik Tiongkok telah melihat adanya ancaman bahaya dari antirasial atau rasisme yang menjalar pascakemerdekaan Indonesia. Kebencian bukan lagi ditujukan pada oknum yang salah, tetapi kesalahan oknum ditimpakan ke seluruh kalangan etnisnya.

Usaha Chiang Chia-tung gagal. Yang dikhawatirkan pun terjadi. Akibat adanya perekrutan pemuda Tionghoa menjadi anggota pasukan Belanda, kebencian kelompok prokemerdekaan RI semakin membabi buta.

Dalam suasana itulah penggedoran, perampokan, penganiayaan, dan perkosaan menimpa kaum Tionghoa di berbagai kota.

"Chung Hua Tsung Hui" di Jakarta pada 25 Maret 1946 pernah mengirim surat terbuka yang kemudian dimuat di harian-harian Jakarta yang isinya di antaranya menyerukan agar warga etnis Tionghoa mampu mengendalikan dirinya di tengah pergolakan politik.

“Di waktoe pergolakan politiek di Indonesia sedang hebatnja sekarang, kita pendoedoek Tionghoa haroes berlakoe hati-hati (self-controle) dalam segala tindakan, perboeatan dan omongan, djangan sampe menimboelkan perasaan antipathie dari lain-lain fihak jang bisa berakibat membahajakan djiwa dan harta bendanja orang-orang Tionghoa di segala tempat,” tulisnya.

Seruan itu tak mampu mencegah pembunuhan besar-besaran terhadap etnis Tionghoa. Pada 3 Juni 1946, pengganyangan etnis Tionghoa meletus  di daerah sebelah barat sungai Cisadane, Tangerang.

Dalam catatan berita The New York Times edisi 6 Juni 1956, disebutkan bahwa 600 orang Tionghoa yang dituduh bekerja sama dengan Belanda dibunuh dan desanya dibakar. Pembunuhan massal tersebut terus berlangsung hingga 8 Juni 1946.

Para pemimpin Laskar Rakyat dan Pemuda di sekitar Tangerang  menyiarkan isu bahwa umur bangsa Indonesia tinggal 3 hari lagi seiring penyerangan tentara NICA ke Desa Djati (desa yang terletak 5 km dari Tangerang) dan telah membakar rumah-rumah penduduk.

Laskar Rakyat kemudian menyerukan Perang Sabil (Perang Suci) menghadapi semua acaman tersebut. Dalam kondisi semacam itu, di desa Panggang (Cilongok), Lim Tjiaw Hie (berusia 71 tahun), Lim Tjoen Nio (seorang gadis berusia 20 tahun), dan Lim Tiang Tjeng (seorang anak berusia 3 tahun) dibakar hidup-hidup. 

Aksi perampokan, penjarahan, pembunuhan terhadap etnis Tionghoa di Tangerang kemudian menjalar ke berbagai tempat, mulai dari kawasan Mauk, Serpong, dan Karawang. Aksi serupa juga menjalar di berbagai kota di luar Tangerang.

Di daerah Mauk bahkan ada lelaki Tionghoa yang dibuka paksa celananya untuk kemudian disunat. Sementara sejumlah remaja putri digagahi.

 

Bersambung

Editor : Taat Ujianto