• News

  • Singkap Sejarah

1950-an: Jati Diri Papua Baru Bangkit Sesaat, Datanglah Tentara RI (3)

Situasi di Papua saat masih di bawah pemerintahan Belanda
Netralnews/Istimewa
Situasi di Papua saat masih di bawah pemerintahan Belanda

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Catatan ini diadopsi dari hasil kajian Jan Massink tentang keberadaan kain timur di Papua  sekitar tahun 1953, dengan judul “Revolusi Kain-Timur di Ayamaru”. Kajiannya kemudian  dibukukan oleh Pim Schoorl dalam Belanda di Irian Jaya (2001: 471).

Dalam penelusurannya, Jan Massink menemukan fakta bahwa pertukaran kain timur di Papua sangat berdampak terhadap relasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat Papua. Ia mengkhawatirkan ekses-ekses yang timbul dari sistem kain timur.

Situasi diperparah juga dengan kembalinya sejumlah pemuda Maybrat usai bekerja di daerah lain seperti di Sorong atau Klamono. Saat kembali, walaupun mereka memegang uang, mereka ternyata tetap sulit mencari jodoh.

Mereka juga terpaksa harus mengikuti transaksi-transaksi yang rumit dan berlaku di Maybrat sambil menggerutu. Namun, memasuki 1954, tanda-tanda ke arah perubahan mulai tampak.

Jalanya Revolusi

Menurut Jan Massink, pemantik perubahan dam sistem pertukaran kain timur adalah peristiwa yang terjadi di Desa Kofait, tenggara Ayamaru. Peristiwa diawali percekcokan yang berpangkal pada kain timur.

Melihat percekcokan tersebut, Jan Massink  melontarkan pertanyaan, "Mengapa tidak kalian hapus saja kain timur itu?" Namun, reaksi spontan warga cukup mengejutkan. "Itu mestinya Tuan yang kerjakan!" tulis Jan Massink.

Mereka yang terlibat dalam dialog tersebut kebanyakan adalah kaum muda sedang bapak-bapaknya kelihatan bingung. Luapan perasaan itu kemudian menular pada para wanita.

"Buang saja kain itu, Tuan! Suami saya tidak pemah di rumah. Semua harus saya kerjakan sendiri." Sementara yang lain berteriak, "Bantulah anak laki-laki saya mendapatkan istri, Tuan! Dia sendiri tidak akan berhasil."

Jan Massink mengalami kebingungan bagaimana menyikapi budaya yang ada di Papua. Ia sendiri berkaca, sementara di Eropa, sudah ada hukuman bagi pelaku pembunuhan bayi kembar. Sementara di Papua, hal itu masih sering terjadi.

Oleh orang Maybrat, kebiasaan membunuh bayi kembar masih dianggap perlu, juga oleh banyak orang zending dan pemerintah karena dalam banyak hal telah terbiasa dengan alam pikiran warga Papua.

Artikel Terkait: 

Mengenang Revolusi Kain-Timur di Papua Barat (1)

Mengenang Revolusi Kain-Timur di Rumah Tengkorak Leluhur Papua (2)


Apakah penghapusan kain timur akan menjungkir-balikkan seluruh tatanan sosial dan mungkin dengan akibat yang fatal?  Di pihak lain, dapat juga dipertanyakan jangan-jangan kedatangan kami saja sudah menyebabkan terjadinya perubahan?

Atas saran atasannya (Residen John van Bodegom), Jan Massink melakukan kajian lebih mendalam untuk mematahkan sistem kain timur yang membelenggu, dengan harapan tanpa menimbulkan masalah.

Pada bulan Mei 1954 di Ayamaru, dibuatlah pacta sebagai hasil pertemuan antara para pemuka adat dan wakil-wakil pemerintah, dan kaum zending. Di antara para bobot yang pertama angkat bicara ialah Kawandake, raja dari Kambuaya dan bobot paling berkuasa di sana.

Ia adalah tokoh yang ramah dan berpikiran maju, yang tidak takut menghadapi zaman baru dan sudah tentu mengangankan, kalau bukan meramalkan, bahwa sesudah "revolusi-kain-timur" ia juga masih dapat mempertahankan pengaruhnya.

Ternyata, Kawandake serta-merta setuju dengan penghapusan kain timur. Bobot-bobot lain ikut terpengaruh dan juga ikut setuju. Seolah, kebijakan pemerintah laksana tanpa perlawanan sama sekali. Baru beberapa jam sudah dapat diambil keputusan dengan suara bulat.

Isi facta tersebut adalah: pertama, perkawinan dapat dilaksanakan tanpa kain timur asal kedua pihak setuju. Kedua, kalau tidak, maka salah satu pihak dapat menyerahkan keputusannya kepada pemerintah dan keputusan itu akan mengikat.

Ketiga, tidak akan dibangun lagi “rumah harta”. Namun, rumah yang ada sekarang  untuk sementara tetap dipertahankan. Keempat, setiap orang mendaftarkan kain timurnya di kantor pemerintah, sedangkan  kain jalan akan disimpan di sana. Kain pusaka akan diberi cap dan dikembalikan.

Begitulah, di Aitinyo penghapusan kain itu menyebabkan rumah tengkorak dibongkar. Di daerah terntentu (misalnya Fatase), rumah tengkorak itu dipertahankan selama zending di sana belum memiliki gedung sekolah.

Kaum zending kemudian mempropagandakan bahwa rupanya, penghambat kemajuan selama ini, selain kurangnya sekolah, banyak warga habis waktunya di “rumah harta atau rumah tengkorak.

Maka, "Begitu ada sekolah, rumah itu akan saya bakar," tulis Jan Massink menirukan salah satu ”dukun” di Ayamaru.

Artikel Terkait: 

Mengenang Revolusi Kain-Timur di Papua Barat (1)

Mengenang Revolusi Kain-Timur di Rumah Tengkorak Leluhur Papua (2)


Semua desa di daerah pegunungan kemudian berlomba supaya sekolah dibangun di sana. Di lain-lain tempat didirikan rumah-rumah baru di desa-desa, dan jumlah murid di sekolah desa, terutama perempuan, meledak. 

Ledakan jumlah anak yang ingin sekolah kadang-kadang hingga dua atau tiga kali dari jurnlah sebelum “revolusi kain timur”.

Juga untuk ujian masuk ke vervolgschool (sekolah lanjutan: tiga tahun sekolah desa ditambah dua tahun) di Teminabuan, pemudi yang mendaftar lebih banyak dari sebelumnya.

Namun, ada juga situasi yang merisaukan. Di sejumlah tempat, ada kain-kain yang dibakar, terutama oleh kaum muda. Itu sebagai bentuk eforia yang sebenarnya mengandung ancaman bahaya.

Di satu sisi, muncul kesadaran baru bahwa kain timur sebagai maskawin sudah bisa digantikan dengan uang dan barang dagangan. Dengan kesadaran tersebut, diharapkan  akan merangsang kegiatan ekonomi.

Dengan penyederhanaan transaksi perkawinan (maskawin) akan memberi keuntungan waktu dan akan mempercepat adaptasi dengan zaman baru.

Di antara mereka, terutama kaum perempuan dan pemuda, penghapusan sistem kain timur itu membuat mereka menggugat jati diri mereka sendiri. Dalam konteks tertentu, situasi ini bisa disebut sebagai suatu kebangkitan baru untuk menemukan jati diri.

Di antara kaum muda dan perempuan di Ayamaru tumbuh keyakinan bahwa ekses-ekses sistem kain timur menghambat "kemajuan".

Sayangnya, di tahun 1956, JP Honnef mengabarkan bahwa di Ayamaru, sistem kain timur sempat marak lagi. Menurutnya hal itu disebabkan karena perkembangan sistem perekonomian baru (pertukaran dengan uang) tidak mengalami kemajuan begitu mencolok.

Ayamaru di bawah Pemerintahan RI

Situasi yang serba “mendua” terus berlangsung hingga menjelang Papua jatuh ke tangan pihak Republik Indonesia (RI). Namun, Jan Massink  mencatat bahwa kecenderungan yang terjadi adalah bahwa bagaimanapun sistem kain timur akan ditinggalkan oleh generasi muda.

Memang, untuk generasi tua di daerah distrik Ayamaru masih menggeluti kain timur. Sementara kaum muda sering dinasehati pemerintah setempat dan kaum zending agar tidak melibatkan diri dengan transaksi-transaksi tersebut (Capetti 1958-1960: 4-5).

Memasuki tahun 1963, ketika Ayamaru sudah dikuasai Pemerintah RI, situasinya berubah drastis. Perdagangan damar berhenti, kesempatan kerja di daerah pantai hampir punah sesudah perusahaan-perusahaan Belanda meninggalkan daerah tersebut.

Artikel Terkait: 

Mengenang Revolusi Kain-Timur di Papua Barat (1)

Mengenang Revolusi Kain-Timur di Rumah Tengkorak Leluhur Papua (2)


Para amtenar, dokter, dan tenaga zending dari Belanda yang sebelumnya tinggal di Ayamaru hanya tinggal menjadi catatan sejarah. Yang masih bertahan hanya beberapa pastor dan suster Belanda tetap melanjutkan karya misi mereka di daerah itu (Schoorl 1979:20).

Tahun-tahun sesudah itu, situasinya diwarnai ketidakamanan, gerilya, dan pendudukan pasukan militer RI, sementara pemerintahan secara de facto belum dapat berjalan.

Baru sesudah sensus tahun 1968 dan Act of Free Choice (Pepera, Penentuan Pendapat Rakyat) bulan Agustus tahun 1969, dan tidak lama sesudah kepergian militer terakhir dari pedalaman, keadaan tenang kembali (Schoorl 1979:23).

Selanjutnya, dimulailah eksploitasi kayu, minyak, dan ikan secara besar-besaran dan transmigrasi massal dari daerah yang padat penduduknya di wilayah lain Indonesia (Haenen 1984: 209).

Editor : Taat Ujianto