• News

  • Singkap Sejarah

Meski Bercorak Islam, Kesultanan pun Legalkan Jual-Beli Manusia

Ilustrasi suasana Kesultanan Banten pada abad ke-17
foto: dutch school
Ilustrasi suasana Kesultanan Banten pada abad ke-17

SERANG, NETRALNEWS.COM - Dalam konteks tertentu, peradaban manusia bergerak ke arah lebih baik. Dahulu, pernah ada suatu masa dimana praktik penjualan manusia baik perempuan maupun laki-laki, baik anak maupun orang tua, berlangsung secara legal.

Praktik itu bernama perbudakan. Budak pernah menjadi komoditas penting yang diperjualbelikan layaknya rempah-rempah yang diincar di pasar dunia. Kita patut bersyukur, karena kini praktik itu sudah dilarang.   

Walaupun demikian, tak bisa dinafikan bahwa hakikat atau watak penjualan manusia hingga kini masih ada misalnya dalam kedok buruh migran, tenaga kerja asing, kerja tanpa batas waktu, dan sebagainya.

Menyusuri sejarah era Kesultanan Banten seperti diulas oleh Heriyanti Ongkodharma Untoro dalam Kapitalisme Pribumi Awal, Kesultanan Banten 1522-1684 (227: 196-200) ada yang cukup menggelitik. Ternyata, dahulu di tanah Jawa praktik penjualan budak cukup massif bahkan di era pemerintahan bercorak Islam sekalipun.

Budak nasibnya sungguh tragis. Ia tidak memiliki kebebasan dan nasibnya ditentukan oleh sesama manusia yang menguasainya. Ia bisa dipekerjakan sesuka hati dan bila tak dibutuhkan, kapan saja bisa dijual layaknya barang.

Paling tidak hingga abad ke-17, penjualan budak telah merambah kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara seperti di Burma, Angkor, Philipina, Malaka, dan juga Nusantara. Salah satu pusat perdagangan budak di Nusantara adalah di Kesultanan Banten.

Menurut catatan Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Tanah di Bawah Angin (1992: 148), budak sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kesultanan Banten karena saat itu, tenaga kerja merupakan sumber daya langka terutama untuk tenaga kasar.

Oleh sebab itu, Kesultanan Banten mengeluarkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan itu dengan membeli komoditas berupa budak atau manusia yang menjual seluruh jiwa raganya bagi orang lain.

Para Sultan dan kerabatnya juga ikut membeli komoditas tersebut. Selain bermanfaat, memiliki banyak budak ternyata juga menjadi bukti bahwa ia memiliki status sosial yang tinggi.

Semakin tinggi jabatannya dalam kerajaan, maka kebutuhan akan budak juga akan semakin tinggi. Maka, Sultan Banten sebagai penguasa tertinggi adalah pihak yang memiliki jumlah budak paling banyak.

Untuk apa budak-budak Sultan Banten? Mereka dipekerjakan untuk membangun keraton, masjid, jalan, dan pembangunan fisik lainnya. Dan praktik seperti ini, sebenarnya juga terjadi di Kerajaan Aceh. Bahkan mungkin di Kesultanan lainnya.

Para budak dipekerjakan siang dan malam. Dan mereka yang harus kerja tak kenal waktu ini disebut sebagai “budak-budak raja”, tulis Denys Lombard dalam Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636 (1986: 62).

Sementara menurut Tjandrasasmita dalam Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (1976: 208) menulis bahwa budak di Banten dipekerjakan Sultan untuk mendayung kapal perang dan untuk mengolah lahan pertanian.

Ia menegaskan juga bahwa para budak itu, tidak hanya terdiri dari kaum lelaki tetapi banyak pula kaum perempuan. Untuk kaum perempuan, biasanya dipekerjakan untuk mengurus rumah tangga istana.

Pertanyaannya, dari mana Kesultanan Banten memperoleh para budak? Sultan Banten dan kerabatnya, mendapatkan budak tidak hanya dengan membeli. Sebagai raja atau penguasa tertinggi, Sultan Banten bisa kapan saja merubah seseorang menjadi budak.

Salah satu contohnya adalah seperti yang ditulis Claude Guillot berjudul Banten, Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII (2008: 165-167). Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengumpulkan dan menghukum warganya yang melanggar larangan menggunakan candu.

Sebanyak 1.100 orang dari etnis Jawa dan Tionghoa dihukum laksana budak bersama sejumlah pekerja lain untuk membuat terusan kali yang menghubungkan Kali Pontang dan Tanara. Mereka harus bersusah payah bekerja di bawah pengawasan Sultan.

Selain menggali terusan, mereka harus membabat dan membajak lahan di sekitar terusan. Lahan itu kemudian menjadi lahan sawah baru yang saat itu sedang gencar dibangun Kesultanan Banten. Pembangunan terusan dan sawah adalah upaya memperkuat pertahanan pangan (politik pangan).

Pola yang sama juga kembali dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa yaitu pada tahun 1675. Sebanyak 450 orang pecandu narkoba kembali dihukum untuk membangun dan memperbaiki pengairan sawah-sawah di daerah Anyer (kini masuk Kabupaten Serang, Provinsi Banten).

Selain melalui hukuman, budak juga dapat diperoleh dengan membeli di pasar budak. Mengingat saat itu Kesultanan Banten menjadi salah satu pusat perdagangan antar pulau, maka komoditas budak juga dipastikan lalu lalang di bandar atau pelabuhan Banten.

Dalam catatan JKJ de Jonge berjudul De Opkomst van Nederlandsch Gezeg in Oost Indie (1864) seperti dikutip Heriyanti, budak yang dibeli diantaranya berasal dari Bali.

Menurut Jonge, sebelum Belanda menaklukkan Bali, selain beras, wilayah ini terkenal sebagai produsen budak. Salah satu sumber pendapatan kerajaan-kerajaan Bali pada masa itu adalah dengan menjual perempuan dan laki-laki Bali.

Bila panen padi di Bali mengalami kegagalan, maka volume perdagangan budak dari Bali meningkat. Mereka yang menjadi budak biasanya karena terbelit hutang. Ia baru bisa melunasi hutangnya jika ia menjual dirinya kepada pemberi hutang.

Para budak kemudian diangkut dan diperjualbelikan oleh para pedagang dari Bugis, Cina, Palembang, Malaya, dan orang Bali sendiri. 

Anak Gde Putra Agung menulis dalam Basis, “Masalah Perdagangan Budak Bali” Edisi November 1971, bahwa para raja Bali mendapat keuntungan tidak sedikit dari praktik penjualan manusia.

Dari Pelabuhan Buleleng milik Raja Buleleng, diangkutlah beras, minyak, kapas, kopi, dendeng, serta budak perempuan dan laki-laki. Manusia dan barang dagangan ini kemudian dibawa di antaranya ke Batavia dan Banten.

Selain dari Bali, budak di Kesultanan Banten juga diperoleh dari Maluku, tulis Anthony Reid (1992: 153). Juga diperoleh dari wilayah Lombok dan Sulawesi Selatan.

Dan perlu dicatat dan diperhatikan, Kesultanan Banten juga memberlakukan prinsip-prinsip tertentu dalam perdagangan budak, terutama menyangkut agama yang dianut oleh para budak.

Anthony Reid menegaskan bahwa budak yang dipekerjakan dan diperjualbelikan tidak hanya mereka yang beragama non Islam namun juga ada yang beragama Islam atau muslim.

Hanya, bagi masyarakat dan keluarga Raja di Banten, mereka selalu menggunakan budak yang bukan muslim serta bukan berlatar belakang budaya yang sama (suku) dengan keluarga Sultan.

Oleh sebab itu, budak banyak diambil dari kalangan non Islam. Sementara bila ada budak beragama Islam, biasanya dibeli oleh pihak yang beragama non Islam.

Sebad di masa itu, ada ketentuan umum yang dianut kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara bahwa seorang muslim tidak boleh menjual budaknya yang beragama Islam kepada yang bukan non Islam.

Aturan yang sama juga pernah diberlakukan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang melarang menjual budak yang beragama Nasrani kepada pihak yang beragama non Nasrani.

Editor : Taat Ujianto