• News

  • Singkap Sejarah

Saat Tuan Belanda Anggap Pekerja Cuma Hewan Menyerupai Manusia

Para pekerja kontrak (kuli) dari Jawa di Perkebunan Deli, tahun 1891
foto: Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
Para pekerja kontrak (kuli) dari Jawa di Perkebunan Deli, tahun 1891

MEDAN, NETRALNEWS.COM - Kisah tentang salah satu praktik kebiadaban manusia tempo dulu terekam dalam catatan harian Het Nieuws den Dag voor Nederlandsch-Indie tahun 1903 seperti dikutip Jan Breman dalam Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial pada Awal Abad Ke-20 (1997: 214).

Kala itu para pekerja perkebunan di Deli, Sumatera, atau biasa disebut koeli  (juga sering ditulis kuli) tidak diperlakukan sama sederajat dengan manusia pada umumnya, apalagi bila dibandingkan dengan orang berkulit putih (orang Belanda atau Eropa).

Salah satu faktor penyebab praktik sewenang-wenang itu adalah karena adanya paham rasialisme yang tumbuh begitu subur dan menjalar di semua daerah kolonial.

“Apakah kuli-tembakau Cina itu manusia? Mereka Cuma hewan yang agak menyerupai manusia!” demikian salah satu seruan yang dahulu kala umum beredar di surat kabar yang dikonsumsi para tuan-tuan Belanda dan mandor perkebunan di Sumatera.

Dari luar Sumatera

Perkebunan Deli (kini menjadi wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara) dibuka sejak 1863, oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui Jacobus Nienhuys. Produk utama yang mendunia dari perkebunan itu adalah tembakau.

Perkebunan itu sukses mendatangkan keuntungan melimpah. Maka pada 1879, perkebunan tersebut dilembagakan menjadi Deli Planters Vereeniging. Tentu saja, selain lahan yang luas, lembaga atau onderneming  itu juga membutuhkan banyak tenaga kerja.

Tenaga kerja atau kuli banyak didatangkan dari luar Sumatera dan yang terbanyak adalah dari Tiongkok (kadang ditulis Cina), Keling, dan dari Jawa. Jumlahnya mencapai puluhan ribu.

Etnis Tionghoa yang didatangkan dari Penang pada 1879 berjumlah 3.529 orang dan dari Singapura sekitar 500 orang. Kemudian antara tahun 1888 sampai 1900, tak kurang dari 70.000 orang Tionghoa berhasil didatangkan, terutama dari Tiongkok atau Cina Selatan (Reid 1970:306)

Para kuli ditempatkan di 75 lokasi perkebunan di sekitar Deli. Dengan pekerjaan itu, mereka berharap suatu ketika bisa mengumpulkan upah dan pulang kembali ke asalnya. Namun impian mereka hanya tinggal impian.

Jumlah yang bisa kembali hanya sekitar 20 persen. Banyak kuli kontrak tak dapat kembali ke negeri mereka dan meninggal. Sebagian terpaksa menetap di Deli hingga akhir hayatnya. Dan tak sedikit yang kemudian berbaur, beranak-pinak dengan masyarakat setempat. 

Tak ada angka pasti berapa jumlah yang menjadi korban akibat kondisi yang buruk dalam perkebunan. Diperkirakan ada puluhan ribu orang menjadi korban akibat eksploitasi kerja yang habis-habisan, wabah malaria, infeksi kaki, penyakit kelamin, cacat karena hukuman, dan lain-lain.

Dalam catatan Jan Breman, satu dari empat kuli di Deli, disebutkan akhirnya meninggal sebelum masa kontraknya habis. Bila catatan itu benar, maka sekurang-kurangnya ada 20.000 kuli beretnis Tionghoa telah wafat di tanah Deli, Sumatera. Dan itu belum termasuk kuli dari Jawa.

Ragam kekerasan

Bagaimana ganasnya kondisi perkebunan dan perlakuan sewenang-wenang para pejabat perkebunan tidak hanya dalam persoalan beratnya kerja, gaji kecil, dan hukuman bagi yang melanggar, tetapi juga karena praktik rasialisme.

Persoalan judi dan hubungan asosial berupa pelacuran dan pernikahan tak resmi juga mewarnai kehidupan kaum kuli, termasuk pergundikan. Dampak lebih jauh adalah timbulnya penyakit kelamin yang ikut menambah angka kematian.

Mereka tinggal di barak-barak yang minim fasilitas dan tidak boleh keluar barak pada waktu yang ditentukan. Bila melanggar berat hukumannya.

Para kuli bekerja di bawah pengawasan petugas yang biasa disebut mandor atau tandil. Terhadap kuli yang melanggar aturan, tanpa segan para mandor akan mencambuk berulang-ulang tergantung kesalahannya.

Tak ada istilah bebas kerja dalam 24 jam, tak ada pula istilah cuti bagi mereka. Yang ada adalah kerja dan kerja untuk memaksimalkan hasil perkebunan. Saat jatuh sakit, tak ada pengobatan yang memadahi. Masuk ruang sakit, pertanda ajal si pesakitan sebentar lagi akan tiba.

“Praktik perkebunan Deli dijalankan dengan banyak kekerasan dan jauh dari pola hubungan industrial modern,” demikian catatan Sartono Kartodirdjo dalam Sejarah Perkebunan di Indonesia (1991:146). Golongan buruh tak bisa berdaya apa-apa.

Meskipun sudah ada poenale sanctie dan kemudian koeli-ordonantie, namun peraturan itu dibuat bukan untuk melindungi kuli.

Peraturan itu dibuat justru untuk menjamin kepentingan pengusaha perkebunan. Maka tak mengherankan apabila sanksi bagi buruh tak ubahnya teror dengan berbagai rupa.

Praktik rasialisme

Hubungan menguasai-dikuasai antara kaum berkulit putih dengan bangsa berkulit berwarna di masa kolonial tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tenaga kerja selamanya berasal dari kaum berkulit berwarna baik bumiputra maupun dari tenaga dari Tiongkok.

Nasib pekerja berada di tangan orang-orang yang sadar superiortitas rasialnya. Dan kaum berkulit putih sepertinya sangat menikmatinya. “Semua hidup dalam tradisi hubungan yang patriarkat,” tulis Broersma (1919: 263)

Nasib kuli bukan ditentukan oleh dirinya pribadi. Nasibnya berada pada status kelompoknya sebagai kaum yang seolah sudah sepantasnya ditindas dan diperas. Dan sebutan bagi kelompok ini semuanya serba negatif.

Sebutan bagi kaum kuli yang disematkan para tuan perkebunan antara lain “pelacur kontrak” dan “orang busuk”.  Sementara stereotipe orang Tionghoa adalah “penipu besar”.

Untuk kuli dari Jawa, sering disebut sebagai “pemalas” dan “pemarah”.  Sedangkan kuli dari Keling sering dianggap sebagai  kaum “pembuat ribut” dan “pengotor” (Westerman, 1901: 23).

Singkat kata, penilaian yang berlaku kala itu adalah berdasar warna kulit baik secara bawah sadar maupun terang-terangan. Dan ketika ada masalah atau kepentingan yang saling berhadap-hadapan, maka kaum berkulit putih harus menang. Tak peduli kalaupun ia bersalah secara moral.

Dalam keseharian, hubungan mereka memang seolah seperti berlangsung alamiah. Pihak kuli akan terlihat sopan. Mereka langsung akan berjongkok ketika berada di dekat mandor perkebunan, apalagi jika berhadapan dengan Asisten Residen.

Padahal, sesungguhnya hubungan antara mereka memiliki jarak yang tak bisa dipersatukan. Di sisi lain, atasan yang berkulit putih juga tidak memahami bahasa kaum kuli. Demikian pula sebaliknya.

Memahami bahasa semestinya bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi jurang hubungan sosial di antara mereka. Namun hal itu sengaja tidak dilakukan. Akibatnya, banyak hukuman terjadi karena disebabkan para kuli tidak paham perintah atasannya.

Jadi, tidak salah bila ada anggapan bahwa rasialisme di kala itu bukanlah sesuatu yang perlu dimusuhi. Rasialisme justru dimanfaatkan sebagai syarat bagi berlangsungnya perbudakan tenaga kerja.

Bila kemudian ada kejadian seorang kuli mengamuk dan melawan majikan karena istrinya “dipakai” oleh majikannya, hal itu bukanlah dianggap sebagai suatu ketidakadilan yang perlu diadukan kepada pihak ketiga (pemerintah).

Kasus seperti itu dianggap sebagai suatu penyakit kotor yang memang hanya diidap kaum kuli (istilahnya tropenkolder).  Ketika terjangkit penyakit itu, kuli tidak dapat mengendalikan nafsunya sehingga kelakuannya tak terkendali.

Ketika mengamuk, mereka disamakan seperti hewan. Apalagi bila ada kuli yang terkena penyakit sipilis akibat bergaul dengan dunia pelacuran di perkebunan.

Padahal, sejak dari semula, pelacuran memang sengaja disediakan oleh para pemilik perkebunan sebagai cara mengikat kaum kuli yang didatangkan dari luar Sumatera.

Ketika terjadi perkelahian dalam pelacuran dan kekacauan lain yang terkait kebiasaan seksualitas kaum kuli, maka semua itu dipakai sebagai alasan untuk  menyamakan kaum kuli dengan hewan.

Dengan mengingkari kemanusiaan kaum kuli, para mandor dan tuan perkebunan melegalkan tindakan apapun yang ditujukan kepada pekerjanya. Dihukum cambuk hingga mati pun, mandor dan tuan berkulit putih tidak perlu mempertanggung-jawabkannya kepada pemerintah.

Demikianlah kebiadaban praktik rasialisme dan penindasan kaum kuli di Deli tempo dulu.

Kiranya cukup untuk menjadi alasan bahwa di manapun dan kapanpun, rasialisme adalah paham usang yang harus ditinggalkan. Bahkan, sudah semestinya dimusnahkan dari kehidupan manusia beradab.

Editor : Taat Ujianto