• News

  • Singkap Sejarah

Ketika Pesta Natal Bersama Berubah Menjadi Haram

Ilustrasi perayaan Natal di Gereja Katedral Jakarta
foto: istimewa
Ilustrasi perayaan Natal di Gereja Katedral Jakarta

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Di tahun 1968-1969, kalender Masehi dan Hijriah mempertemukan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran dan Natal saling berdekatan. Kala itu, Lebaran jatuh pada tanggal pada 1-2 Januari dan 21-22 Desember.

Banyak organisasi dan masyarakat umum kemudian mengadakan acara silaturahmi dengan menggabungkan antara pesta Natal dan Halalbihalal. Mengingat pesta digelar bersama, maka kotbah pun diisi secara bergantian antara ustad, pendeta, dan pastor.

Kecenderungan itu ternyata membuat pihak tertentu bereaksi tidak setuju. Munculah kegaduhan dari mereka yang menolak model pesta perayaan seperti itu.

Salah satu tokoh yang mengecam adalah Hamka seperti dikisahkan Jan S. Aritonang dalam Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia (2004).

Menukil catatan Annisa Mardiani dalam Historia berjudul "Upacara Natal Bersama Haram" disebutkan bahwa Hamka menganggap kebiasaan seperti itu bukanlah toleransi namun memaksa kedua penganut Islam dan Kristiani menjadi munafik.

Menurut Hamka, mereka yang setuju pesta dilakukan bersama berarti sebenarnya adalah penganut sinkretisme.

Akibat kegaduhan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turun tangan dan mengeluarkan imbauan agar umat Islam tidak ikut-ikutan mengikuti kegiatan perayaan Natal. Fatwa yang dikeluarkan adalah bahwa mengikuti upacara Natal bersama hukumnya “haram”.

Pernyataan fatwa itu dikeluarkan MUI pada 7 Maret 1981. Kala itu, MUI diketuai oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), sedangkan ketua Komisi Fatwa saat itu adalah Syukuri Ghozali.

Alasan MUI mengeluarkan fatwa haram adalah karena ada kecenderungan perayaan Natal-Lebaran bersama disalahartikan oleh sebagian umat Islam.

“Disangka sama dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw,” demikian salah poin alasan yang menyebabkan sebagaian umat Islam salah pengertian seolah ikut perayaan Natal setara dengan merayakan Maulid Nabi padahal itu masuk wilayah ibadah antar agama.

Untuk menegakkan akidah, MUI merasa wajib membuat garis tegas dan jelas mana yang masuk dalam ranah agama lain dan mana yang masuk ranah agama Islam.

Oleh sebab itu, tanpa mengurangi makna kerukunan antar umat beragama, MUI menyatakan bahwa perayaan Natal Bersama adalah haram.

Fatwa ini sekaligus sebagai upaya agar umat Islam tidak terjerumus dalam syubhat (perkara-perkara samar) dari larangan Allah.

Namun, fatwa tersebut ternyata juga melahirkan pro dan kontra. Pasalnya, mulanya ada kebiasaan saling menghadiri dan saling mengucapkan selamat Natal dari umat Islam, mendadak berubah. Menghadiri sekadar silaturahmi di instansi formal pun menjadi dilematis.

Dikutip Tempo 30 Mei 1981, Ketua Komisi Fatwa, Syukri Ghozali menyatakan bahwa fatwa MUI dibuat agar Departemen Agama menentukan langkah dalam menyikapi Natalan-Lebaran yang kerap terjadi.

“Jadi seharusnya memang tidak bocor keluar,” ujar Syukri. Namun, fatwa yang disiarkan buletin Majelis Ulama 3 April 198 dikutip harian Pelita 5 Mei 1981. Jadilah fatwa itu menyebar ke masyarakat sebelum petunjuk pelaksanaan selesai dibuat Departemen Agama.

Menteri Agama Letjen TNI (Purn.) Alamsjah Ratu Perwiranegara dalam memoarnya H. ARPN: Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu, menuliskan: “Saya undang pimpinan Mejelis Ulama. Saya sarankan agar fatwa tersebut dicabut dan saya akan mengambil-alih dengan mengeluarkan peraturan.”

Namun MUI tidak mencabut fatwa yang sudah dikeluarkan namun MUI mengeluarkan Surat Keputusan MUI No. 139 tahun 1981 yang isinya mengenai penghentian edaran fatwa.

Dalam Surat Pembaca Harian Kompas 9 Mei 1981, MUI menjelaskan Surat Keputusan MUI itu tak mempengaruhi kesahihan fatwa tentang perayaan Natal.

“Fatwa itu dipandang perlu dikeluarkan sebagai tanggung jawab para ulama untuk memberikan pegangan kepada umat Islam dalam kewajiban mereka memelihara kemurnian aqidah Islamiyah,” tulis Ketua MUI, Hamka.

Dalam buku Mengenang 100 Tahun Hamka, Shobahussurur mencatat perkataan Hamka: “Masak iya saya harus mencabut fatwa,” kata Hamka sambil tersenyum sembari menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai ketua MUI kepada Departemen Agama.

Perdebatan tentang fatwa itu masih terus berlanjut. Dalam catatan Kompas, 21 Mei 1981, di depan rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Menteri Agama berencana menghelat pertemuan dengan Musyawarah Kerukunan Antar Agama untuk merumuskan batasan kegiatan seremonial atau ibadah mana yang bisa dan tidak bisa diikuti orang di luar umat agama tersebut.

Pada 2 September 1981 Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor MA/432/1981 kepada berbagai instansi pemerintah. Isinya menjelaskan: selepas acara kegiatan ibadah umat Kristiani, yakni acara seremonialnya, boleh saja pemeluk agama lain hadir mengucapkan dan merayakan Natal.

Kegiatan ibadah, menurut surat edaran tersebut, adalah sembahyang, berdoa, puji-pujian, bernyanyi, membakar lilin, dan lain-lain.

Demikian juga umat Islam, ketika salat Idul Fitri atau Idul Adha tak pernah mengundang pemeluk agama lain, tapi setelah selesai salat pintu terbuka untuk semua tamu.

Editor : Taat Ujianto