• News

  • Singkap Sejarah

Mengintip Gerakan Politik Tionghoa-Islam di Indonesia

Masjid Cheng Ho di Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa.
foto: istimewa
Masjid Cheng Ho di Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Asal-usul Tionghoa-Islam atau Tionghoa-Muslim di Indonesia tak akan lepas dari peran Laksamana Cheng Ho dari Dinasti Ming. Ia adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya bagi etnis Tionghoa di Nusantara.

Selama sekitar 28 tahun (1405-1433), Cheng Ho memimpin 48 kapal beserta 27.000 awaknya, menjelajahi lautan. Paling tidak, enam kali ia singgah di wilayah Nusantara. Kedatangannya, tak lepas dari upaya menjalin kerja sama, perdagangan, dan syiar Islam, sesuai mandat Kaisar Ming di Tiongkok.

Pelayaran Cheng Ho berimbas terhadap kehidupan masyarakat Nusantara. Salah satunya adalah masyarakat di sekitar Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut kajian Yerry Wirawan dalam bukunya Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar (2014: 12), pada abad ke-17 etnis Tionghoa-Muslim telah terbiasa menikah dan berbaur dengan masyarakat setempat.

Konon, pada 1619 orang Tionghoa Makassar pertama yang menjadi mualaf bernama Ong Tiong Ho atau dikenal pula bernama Abdullah. Ia adalah salah satu murid Dato Ri Bandang yang bernama Abdul Ma’mur. Saat ia meninggal, kedua tokoh dimakamkan berdampingan.

Keturunan mereka kemudian semakin bertambah sehingga membentuk komunitas Tionghoa-Muslim. Walaupun memeluk Islam, budaya asli dari Tiongkok, tetap dipertahankan. Salah satu buktinya adalah model pemakaman mereka yang tetap khas seperti budaya asli Tionghoa.

Salah satu wilayah yang didiami oleh komunitas Tionghoa Makassar adalah sekitar tepian Sungai Canira. Di wilayah ini, komunitas tersebut juga berbaur dengan etnis Melayu dan etnis lainnya.

Lokasi pemakaman etnis Tionghoa-Muslim di sekitar Sungai Canira, pada 1915 dibongkar. Di lokasi tersebut kemudian dibangun menjadi area Pasar Buton.

Hal ini menjadi bukti bahwa pada masa itu, persoalan etnis atau garis darah sebenarnya tidaklah menjadi persoalan, baik dalam pergaulan sosial, ekonomi, maupun politik. Situasi pada masa-masa selanjutnya kemudian berubah karena persoalan etnis dipakai untuk kepentingan politik.

Partai Tionghoa Islam Indonesia (PTII) di Makassar

Seperti halnya masyarakat lain di Nusantara, memasuki abad ke-20, komunitas Tionghoa-Muslim di Makassar juga ikut terpengaruh gerakan nasionalisme. Mereka membentuk organisasi.

Salah satu yang mempengaruhi pergerakan mereka adalah kedatangan sejumlah tokoh Islam dari Jawa dan Sumatera. Pada 1931, diselenggarakan Kongres Muhammadiyah Cabang Makassar.

Hadir dalam pertemuan itu seorang tokoh Tionghoa Islam dari Sumatera bernama Oei Tjeng Hien. Ia dikenal pula sebagai Haji Abdul Karim, yang kemudian pada 1961 mendirikan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).

Selang beberapa lama setelah Kongres Muhammadiyah Cabang Makassar, tepatnya pada 26 Februari 1933, didirikanlah Partai Tionghoa Islam Indonesia (PTII ) di Makassar. Beberapa tokoh penting terkait pendirian PTII antara lain Ong Kie Ho, dan Sie Hok Keng alias Abdul Haliq.

Tujuan utama organisasi ini adalah untuk syiar Islam. Maka, corak kegiatannya lebih banyak bersifat keagamaan.

Seorang pendukung PTII pernah mengusulkan agar organisasi tersebut menjalankan program pendidikan bagi komunitas Tionghoa-Muslim di sekitar Buton. Usulan tersebut sempat dimuat dalam harian Berita Baroe oleh seorang penulis bernama Bros.

PTII  pernah menyelenggarakan ceramah khusus bagi pengikutnya dengan mendatangkan Liem An Shui alias Baba Moeh Mas’oed, seorang ahli bahasa Arab dari Jawa. Mungkin inilah salah satu respon dari gagasan yang diusulkan oleh Bros.

Tahun berikutnya juga diadakan Tabligh Akbar di kantor partai, yaitu di Matjiniajoweg, Makassar. Selain itu, dibentuk pula program khusus bidang peranan perempuan yang dipimpin oleh Lie Kiao Tjo Nio.

Dari berbagai catatan sejarah, tidak ditemukan adanya kegiatan politik yang vokal menyerang pemerintah Kolonial Belanda. Namun demikian, menurut Sunano penulis buku “Muslim Tionghoa di Yaogyakarta”, para pendiri PTII konon ditangkap dan diasingkan ke Jawa oleh pemerintah Kolonial di Makassar. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah PTII agar tidak menjadi radikal.

PTII memang relatif berbeda dengan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang didirikan oleh Liem Koen Hian pada 25 September 1932. Gerakan politik PTI yang selalu disuarakan melalui Sin Tit Po, media massa sebagai corongnya, sering kali membuat kuping pemerintah kolonial memerah.

Dalam koran Sin Tit Po edisi 26 September 1932, dimuat secara khusus bahwa PTI didirikan untuk “membantu kemajuan ekonomi, sosial, dan politik dari Indonesia sampai jadi satu negara dengan satu rupa hak dan kewajiban buat sekalian orang rakyatnya.” Coraknya memang sengaja bertujuan politis.

Dibekukan dan Absen dalam Pemilu

Memasuki masa kedatangan Jepang di Nusantara pada 1942, di mana semua organisasi dibekukan, PTII juga mengalami nasib serupa. Organisasi ini tiarap dan tak pernah bangkit lagi.

Setelah Jepang kalah dan Indonesia merdeka, sempat digagas pembentukan Serikat Tionghoa Islam Indonesia (STII). Namun organisasi ini selanjutnya tidak tampak batang hidungnya. Saat Pemilu pertama 1955, baik PTII maupun STII absen keberadaanya dalam merebut suara pemilih.

Pada 14 Mei 1961, didirikan kembali Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) yang berpusat di Jakarta. Namun hingga tahun politik, 2018 dan 2019 mendatang, nampaknya belum ada upaya membangkitkan kembali kiprah Partai Tionghoa Islam Indonesia, atau apapun namanya.

Walaupun demikian, peran PITI tetap tidak kecil. Hingga kini, organisasi ini tetap konsisten melanjutkan syiar Islam. Salah satu keberhasilan PITI ditandai dengan adanya pembangunan Masjid Cheng Ho yang sangat megah di Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa.

Di lahan masjid dengan luas sekitar 3.000 meter persegi inilah, kegiatan syiar Islam yang dulu digagas oleh PTII kembali dilanjutkan. Kelak diharapkan bisa menjadi salah satu pusat dakwah dan pembelajaran Islam di Sulawesi Selatan.

Editor : Taat Ujianto