• News

  • Singkap Sejarah

Menarik Akar Outsourcing, Kaum Buruh Masih Dambakan Soeharto?

Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).
wordpress.com
Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Sistem kerja kontrak yang diberlakukan bagi relasi antara pengusaha dan kaum pekerja bukanlah barah baru. Di era Kolonial Hindia Belanda model ini sudah diterapkan di pelabuhan dan perkebunan-perkebunan baik di Jawa maupun Sumatra.

Menukil catatan Razif, Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)  dalam “Penguatan Serikat Buruh Pasca penghapusan kerja kontrak” ada beberapa catatan menarik untuk menjadi pelajaran bagi kaum buruh.

Sistem kerja kontrak dahulu diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di pelabuhan. Mereka mengumpulkan tenaga kerja bagi keperluan bongkar muat.

Para buruh direkrut dari kaum tani yang sebelumnya mempunyai sebidang tanah. Mereka bekerja di pelabuhan di masa sebelum panen. Ketika panen mereka kembali ke desa.

Di masa bercocok tanam, mereka tidak mempunyai uang dan mendapatkan tawaran dari kerabat untuk bekerja di pelabuhan. Pekerja musiman itu direkrut bekerja dipelabuhan oleh anneemer (pemborong tenaga kerja).

Anneemer memberikan buruh-buruh dari pedesaan itu kepada perusahaan Stuwador (bongkar muat). Sebelum bekerja buruh kontrak itu menandatangani kontrak kerja untuk waktu tertentu bekerja di perusahaan bongkat muat pelabuhan.

Kemudian, ketika kapal masuk ke pelabuhan, perusahaan bongkar muat menghubungi anneemer untuk menyediakan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan.

Demikian, mekanisme kerja kontrak bongkar muat pelabuhan menggunakan perusahaan penyedia tenaga kerja.

Hubungan kerja kontrak di masa kolonial Belanda juga dipergunakan di perkebunan-perkebunan Eropa dan Amerika di Sumatra Timur.

Buruh-buruh kontrak itu dari Cina bagian selatan, selanjutnya didatangkan dari Jawa. Buruh- buruh kontrak yang melimpah dari Jawa itu merupakan kebutuhan pasti bagi perusahaan perkebunan.

Buruh kontrak perkebunan berlaku di semua tempat kerja dan jenis pekerjaan seperti pemetik, pemintal, pembersih ulat tembakau dan penyadap karet. Buruh-buruh kontrak itu direkrut oleh perusahaan- perusahaan penyedia tenaga kerja.

Proses selanjutnya buruh-buruh kontrak itu dipekerjakan di perkebunan-perkebunan tanaman ekspor dan gudang-gudang pemintalan tembakau dan lembaran-lembaran karet.

Praktik relasi buruh kontrak di perkebunan-perkebunan Sumatra Timur berdampingan dengan disiplin dan kekerasan. Buruh-buruh yang tidak patuh akan dikenakan hukuman atau yang dikenal sebagai poenale sanctie.

Buruh-buruh kontrak perkebunan itu tidak diperkenankan untuk bergabung dengan organisasi serikat buruh. Untuk itu hampir seluruh hak kaum buruh untuk reproduksi dan kesehatan tidak diperoleh.

Meskipun, perusahaan-perusahaan perkebunan mendirikan rumah sakit, akan tetapi pelayanan buruh kontrak untuk perawatan kesehatan begitu minim.

Seakan-akan buruh kontrak tidak diperkenankan untuk sakit. Kemudian, apakah terjadi perlawanan terhadap regim outsourcing itu di perkebunan?

Perlawanan kaum buruh terhadap relasi kerja kontrak di pertengahan tahun 1950-an. Perlawanan terhadap pekerjaan kontrak itu, ketika Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sabupri) sangat kuat dengan anggota mendekati tiga ratus ribu buruh.

Organisasi Sabupri menentang organisasi perusahaan perkebunan untuk menghapuskan pekerjaan kontrak. Pekerjaan kontrak hanya bisa diberlakukan untuk pekerjaan-pekerjaan awal atau pembangunan.

Misalkan, perusahaan perkebunan membuka areal hutan untuk perkebunan bisa dipergunakan kerja kontrak. Juga, untuk menanam bibit pohon dalam jumlah masif bisa pula dipergunakan kerja kontrak (Stoler 1996: 232).

Perlawanan kerja kontrak oleh Sabupri dengan mempergunakan senjata mogok sebagai senjata terakhir kaum buruh. Mereka melakukan pemogokan masif  cukup lama untuk menentang sistem kerja kontrak di perkebunan.

Sabupri dapat mendesak pemerintah untuk membuat keputusan bahwa pekerja kontrak hanya diperbolehkan dalam waktu 20 hari, setelah itu buruh mesti menjadi pegawai tetap.

Demikian pula perlawanan terhadap pekerjaan kontrak di pelabuhan Tanjung Priok terjadi ketika Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) pada awal kemerdekaan begitu kuat.

Buruh-buruh pelabuhan menolak pekerjaan kontrak karena tidak memberikan jaminan sosial dan perlindungan kerja.

Mereka pada 1950 telah melancarkan tuntutan kepada perusahaan pelayaran untuk tidak menggunakan pekerjaan kontrak.

Akar sistem kerja kontrak

Sistem kerja kontrak dewasa ini lebih dikenal dengan nama outsourcing. Pertanyaanya, mengapa outsourcing begitu pesat berkembang dan tak bisa dilawan kaum buruh?

Menurut Razif, pertanyaan ini perlu dijawab dengan menengok ke belakang era tahun 1970-an. Industrialisasi Indonesia tahun 1970-an bergantung dengan bantuan luar negeri.

Bersamaan dengan itu, serikat buruh yang kuat era 1950-an dan 60-an telah dihancurkan oleh regim Suharto.  Serikat buruh-serikat buruh harus menjadi tunggal dibawah kekuasaan negara yang milteristik.

Sejalan dengan itu, tekhnologi industri terus diimpor dari luar terutama Jepang dan AS melalui skema pinjaman luar negeri. Akan tetapi tidak terjadi praktek transfer tekhnologi dari luar ke Indonesia.

Kemudian, berdiri sentra dan kawasan industri manufaktur di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan lain-lain.

Kawasan insdustri itu milik perusahaaan-perusahaan asing. Sementara itu itu, para pekerjanya kurang mempunyai keahlian dan mudah mendapatkan PHK, terutama jika mereka tidak patuh. Juga, upah murah yang diterima oleh para pekerja.

Pada era 1980-an berakhirnya masa boom minyak, untuk menghidupi industrialisasi regim Suharto menggerakkan penanaman modal asing.

Tawaran terhadap investasi asing adalah tenaga kerjanya yang murah. Untuk itu, buruh- buruh dilarang untuk mempunyai serikat buruh, kecuali bergabung dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Dengan tidak adanya organisasi buruh yang kuat, maka posisi tawar-menawar pekerja begitu lemah terhadap organisasi perusahaan.

Bahkan di penghujung tahun 1980-an buruh-buruh yang berani melakukan aksi mogok di-PHK di kantor KODIM. Juga, sumber daya manusia dari kaum buruh mengalami kemangdegkan.

Pada era 1990-an terjadi relokasi pabrik dari kawasan industri yang disinggung di atas. Kapital dari perusahaan berpindah ke kawasan industri di Vietnam, dan terutama Cina bagian selatan.

Perpindahan kapital itu untuk memperoleh tanah dan tenaga kerja yang murah dalam jumlah raksasa. Relokasi industri itu meningkatkan pengangguran yang besar di Indonesia.

Di tambah pula hutang terus membengkak yang harus dibayar oleh regim Suharto kepada kreditor IMF. Ketidakmampuan regim Suharto membayar hutang dihukum oleh kreditor dengan merosotnya nilai rupiah.

Kemudian, Indonesia harus mematuhi kebijakan IMF yang menghentikan subsidi pada kesehatan, pendidikan dan sektor publik lainnya. Sementara itu, dibidang ketenagakerjaan diterapkannya hubungan kerja fleksiblitas.

Relasi pasar kerja fleksibel ini yang diwujudkan dalam undang-undang ketenaga kerjaan N0. 13 tahun 2003. Relasi pasar kerja fleksibel itu dimaksudkan oleh IMF untuk memperbaiki iklim investasi dan hubungan industrial.

Pekerjaan-pekerjaan yang tidak utama atau bukan proses pokok bisa dipergunakan tenaga kerja outsourcing. Tentunya dengan pasar kerja fleksibel diharapkan kapital dapat menggenjot keuntungan yang lancar.

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian tenaga kerja kepada perusahaan lainnya.  Ini memperlihatkan buruh mempunyai pekerjaan yang tidak menentu.

Pekerjaan outsourcing menguntungkan perusahaan karena tidak membayarkan ongkos kesehatan, pendidikan buruh dan juga tidak menanggung biaya pesangon saat buruh diputus hubungan kerja.

Dengan demikian tidak ada perlindungan kerja dan jaminan sosial bagi buruh. Jika mereka sakit tidak bisa dirawat ke rumah sakit, tetapi hanya menggunakan obat-obat instan. Relasi kerja kontrak menjadi senjata perusahaan untuk mendapatkan keuntungan tanpa batas.

Editor : Taat Ujianto