• News

  • Singkap Sejarah

Ketika Kisah Tragis Perkosaan Massal Dijajakan di Bus Kota

Ilustrasi kerusuhan Mei 1998
foto: bbc.com
Ilustrasi kerusuhan Mei 1998

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Bagi generasi yang menyaksikan langsung pascarangkaian peristiwa menjelang hingga tumbangnya rezim Orde Baru, pasti masih ingat tatkala di bus-bus Jabodetabek, ramai penjual buku cetakan abal-abal (diterbitkan dan dicetak ala kadarnya, bahkan beberapa hanya difotocopy) yang mengisahkan tentang perkosaan massal selama kerusuhan 12-14 Mei 1998.

Ada kisah seorang perempuan yang konon digilir beramai-rami disaksikan banyak orang lalu korban dilempar ke bara api. Ada juga kisah tentang seseorang yang diajak oleh sosok berambut cepak untuk menggagahi etnis tertentu, dan ragam kisah mengerikan lainnya.

Sekilas kala itu merupakan hal wajar. Namun bila diamati seksama, fenomena munculnya penerbit tak jelas dan penjualan kisah tentang Tragedi Kemanusiaan yang merenggut korban ratusan hingga ribuan mati terbakar, puluhan hingga ratusan diduga menjadi korban pelecehan adalah penggalan ironisme sejarah bangsa Indonesia.

Tatkala sentimen rasial, kesenjangan miskin-kaya, berpadu dengan krisis pangan, krisis keuangan, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah berkelindan, lahirlah malapetaka kerusuhan. Di tengah kerusuhan, ada banyak kepentingan dan ada banyak motif tersembunyi baik sadar maupun tidak.

Ada pertarungan politik, ada kriminalitas, anti-Cina, dan sebagainya. Mirisnya, terlepas banyak ataupun sedikit, perkosaan dan kekerasan seksual yang ditujukan kepada perempuan etnis Tionghoa memang benar terjadi dan bukan isapan jempol belaka.

Parahnya, di masa itu, kejadian tragis itu dimanfaatkan dengan membuat cetakan yang berisikan cerita bagaimana kekekerasan seksual terjadi. Cetakan yang dijajakan itu ternyata laris terjual.

Kilas Balik Kerusuhan 13-15 Mei 1998

Mengenang bagaimana kerusuhan Mei 1998 bisa terjadi, tak bisa dilepaskan dari dokumen Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa 13-15 Mei 1998, Ringkasan Eksekutif tertanggal 23 Oktober 1998.

Hingga kini, dokumen ini menjadi data pokok setiap kali membicarakan tragedi tersebut. Sementara dalam upaya pengungkapan siapa dalang di balik kerusuhan dan upaya penuntasan kasus melalui jalur hukum, relatif jalan di tempat.

Dalam definisi TGPF, kerusuhan Mei 1998 meliputi keseluruhan bentuk dan rangkaian tindak kekerasan yang meluas, kompleks, mendadak dan eskalatif dengan dimensi-dimensi kuantitatif dan kualititatif dan mencakup aspek sosial, politik, keamanan, ekonomi, bahkan kultural.

Kerusuhan setidaknya terjadi di enam kota (Jakarta, Medan, Solo, Surabaya, Padang, Yogyakarta) dan harus diletakan dalam rentang waktu sebelum dan sesudahnya 13-15 Mei 1998.

Akan tetapi, selain kota Medan, titik picu kerusuhan terjadi di wilayah seputar Universitas Trisakti, Jakarta Barat, tanggal 13 Mei 1998. Faktor pemicu (trigerring factor) adalah tertembak matinya mahasiswa Trisakti saat demostrasi menuntut rezim Orde Baru. Kerusuhan kemudian merebak secara sporadis, spontan, dan sistematis.

Fakta berikutnya adalah bahwa sasaran kerusuhan (penjarahan, pengrusakan, pembakaran) meliputi pertokoan, fasilitas umum, kantor pemerintah, rumah dan toko, kendaraan bermotor (simbol kekayaan), dan etnis Tionghoa (baik orangnya maupun hartanya).

Secara garis besar, pelaku kerusuhan dibagi menjadi tiga yaitu provokator, massa aktif (yang direrakkan), dan massa pasif (hanya ikut-ikutan atau hanya menonton).

Kelompok aktif menggerakkan massa dengan memancing keributan, mengarahkan sasaran tertentu, melakukan pengrusakan awal, pembakaran, dan mendorong penjarahan. Kelompok ini relatif lebih kecil dan bukan warga setempat. Ada indikasi anggota aparat keamanan terlibat di dalamnya.

Sedangkan massa aktif adalah massa yang menjadi agresif setelah digerakkan provokator untuk menjarah, merusak, dan sebagainya. Untuk massa pasif, mereka tergerak hanya ikut-ikutan. Malangnya, mereka inilah yang mayoritas menjadi korban tewas terbakar di sejumlah mall.

Dampak Kerusuhan Mei 1998

Dampak dari kerusuhan Mei 1998 sangatlah mengenaskan. Kerugian material yang tak terkira nilainya harus ditanggung oleh berbagai lintas kelas masyarakat, namun yang paling berat harus ditanggung kelompok etnis Tionghoa.

Selain korban tewas, di tengah kerusuhan Mei 1998, ternyata juga ada beberapa orang hilang karena diculik. Mereka adalah Yadin Muhidin (23) yang hilang di daerah Senen, Abdun Nasir (33) hilang di daerah Lippo Karawaci, Hendra Hambali (19) hilang di daerah Glodok Plaza, dan Ucok Siahaan (22).

Korban meninggal dan terluka tidak sedikit. Mayoritas korban tewas dalam kerusuhan di Jakarta dan sekitarnya adalah mereka yang terjebak dalam gedung yang terbakar, korban penganiayaan, dan korban tembak aparat. Jumlahnya memiliki vareasi yang sulit diverifikasi.

Data dari Tim Relawan (TRK) menyebutkan 1.190 orang akibat terbakar/dibakar, 27 akibat senjata, 91 luka-luka. Versi data kedua adalah dari Polda yakni 451 orang meninggal. Versi ketiga dari Kodam yaitu 463 orang meninggal dunia termasuk aparat keamanan, serta versi keempat dari data Pemda DKI Jakarta yang menyebutkan 288 orang meninggal serta 101 orang luka-luka.

Dampak kerusuhan lainnya yang sempat menghebohkan dunia internasional adalah menyeruaknya kasus perkosaan yang dilakukan secara massal terhadap sejumlah perempuan selama kerusuhan berlangsung.

Dari hasil verifikasi dan uji silang terhadap data yang ada, ditemukan sejumlah 52 orang korban perkosaan yang terdiri dari keterangan langsung pihak korban (3 korban), dari dokter (9 orang), dari keterangan pihak orang tua korban (3 orang), melalui saksi yakni perawat, psikiater, psikolog (10 orang), dan dari kesaksian rohaniawan/ pendamping/ konselor (27 orang).

Selain itu, ada pula korban perkosaan disertai penganiayaan yang meliputi 14 orang korban, korban penyerangan/ penganiayaan seksual sebanyak 10 orang korban, dan korban pelecehan seksual sebanyak 9 orang korban.

Mayoritas kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998 terjadi di dalam rumah. Selebihnya terjadi  di jalan dan di depan tempat usaha. Sebagian besar kasus tersebut adalah berjenis gang rape, yakni korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama.

Tidak semua korban perkosaan berasal dari etnis Tionghoa akan tetapi sebagian besar diderita perempuan etnis Tionghoa.

Di masa itu, ada anggapan jumlah perkosaan terjadi begitu massif (dan menimbulkan kontroversi berlarut). Hal itu terjadi mengingat dalam kacamata hukum positif, fakta yuridis mensyaratkan adanya laporan korban, ada/ tidaknya tanda-tanda persetubuhan, dan atau tanda-tanda kekerasan, serta saksi, dan petunjuk.

Di sisi lain, pascakerusuhan, para korban banyak yang dilanda traumatis. Rasa takut yang mendalam serta aib yang dialami oleh korban dan keluarganya, membuat mereka tidak dapat mengungkapkan segala hal yang mereka alami.

Respons Pemerintahan BJ Habibie

Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jabatan kemudian diserahkan kepada BJ Habibie. Maka, pada saat laporan TGPF rampung, pemerintahan yang syah dipimpin oleh BJ Habibie.

Pada 15 Juli 1998, BJ Habibie mengeluarkan pernyataan sikap dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap terjadinya kekerasan dalam kerusuhan Mei 1998 yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Presiden juga menyatakan akan proaktif memberikan perlindungan dan keamanan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari terulangnya kembali kejadian yang sangat tidak manusiawi tersebut dalam sejarah bangsa Indonesia.

“Saya harapkan kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan segera kepada aparat pemerintah jikalau melihat adanya kecenderungan ke arah kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun juga dan dimana pun juga,” tulis BJ Habibie.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah RI dan karena mendapat desakan begitu kuat dari para aktivis anti kekerasan terhadap perempuan, pada 15 Oktober 1998, Presiden mengeluarkan Surat Keputusan tentang pendirian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Melalui lembaga ini, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan alasan apapun diharapkan tidak terulang kembali. Tragedi Mei 1998 seharusnya menjadi titik balik agar teror perkosaan maupun tindakan merendahkan kaum perempuan lainnya dapat dihapus di Indonesia.

Editor : Taat Ujianto