• News

  • Singkap Sejarah

Kepolisian Bentukan Moh Jasin Lebih Tua Satu Hari Dibanding TNI

Hari Bhayangkara, Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto memimpin langsung ziarah di Jalan Pahlawan Gresik, Senin (29/6/2020).).
Harian Merah Putih
Hari Bhayangkara, Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto memimpin langsung ziarah di Jalan Pahlawan Gresik, Senin (29/6/2020).).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pada 1 Juli 2020 adalah Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Bhayangkara. HUT Bhayangkara rutin digelar sebagai peringatan hari pembentukan Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Polri). Artinya, bukan sebagai hari lahir polisi. Kepolisian sendiri sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Peringatan Hari Polri tersebut didasarkan pada Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 11/S.D. tentang Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri, yang dikeluarkan pada 1 Juli 1946. Perdana menteri saat itu adalah Sutan Sjahrir.

Selama masa pendudukan Belanda dan Jepang, kepolisian bersifat kedaerahan dan terpecah. Dengan penetapan ketentuan tersebut, kepolisian berhasil dihimpun menjadi satu secara nasional.

Polri mempunyai tugas utama untuk melayani dan mewujudkan keamanan serta ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam slogannya, yaitu Rastra Sewakottama (Bahasa Sansekerta) yang artinya “Pelayan Utama Bangsa”.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam suatu kesempatan menyebutkan bahwa jumlah anggota Polri tahun 2017 mencapai sekitar 430 ribu personel. Tahun 2018,  bertambah lagi sekitar sepuluh ribu personel. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar nomor dua di dunia, setelah Tiongkok.

Kilas Balik Polri
Menengok asal mula Polri, di awal pendiriannya, ternyata terdapat pasukan istimewa yang mempunyai keunikan. Pasukan Polri tersebut merupakan pasukan yang “lebih tua” dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), elite, dan merupakan pasukan bersenjata paling lengkap pertama.

Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Semua anggota militer Jepang, termasuk PETA, dibekukan. Namun, Polisi Jepang, saat itu masih tetap bertugas menjaga keamanan wilayah Indonesia.

Seperti dipaparkan oleh Purbo Suwondo dalam bukunya “PETA: Tentara Sukarela Pembela Tanah Air” (1996), pada 19 Agustus 1945, dua hari setelah kemerdekaan, PETA dibubarkan. Semua senjata wajib dikembalikan kepada pimpinan mereka.

Akibat pembubaran tersebut, anggota PETA tidak lagi mempunyai akses menggunakan senjata. Artinya, orang-orang Indonesia yang bergabung dalam tentara PETA dan mendukung proklamasi, tidak mempunyai kekuatan dan persenjataan yang cukup memadai.

Berbeda dengan Polisi Jepang, walaupun Jepang menyerah, kepolisian yang dibentuk Jepang, antara lain Tokubetsu Kaisatsu Tai alias Polisi Istimewa di Kota Surabaya, Jawa Timur, tetap bertugas mengamankan situasi. Polisi Istimewa itu di kemudian hari menjadi cikal bakal Brimob.

Pasukan ini mempunyai legalitas menggunakan senjata Jepang dan mempunyai akses mengambil persenjataan di gudang markas kepolisian. Tentu saja, situasi ini sangat menguntungkan orang Indonesia yang menjadi anggota pasukan tersebut.

Beberapa tokoh pelopor yang akhirnya “membelokkan” kepolisian Jepang menjadi pasukan pendukung kemerdekaan Indonesia adalah Inspektur Polisi I (Letnan Satu) Mohammad Jasin, Komandan Polisi Musa, Ajun Inspektur I Soetarjo, Komandan Polisi Surip, dan Komandan Polisi Abidin. 

Dalam memoarnya berjudul “Sang Polisi Pejuang: Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia” (2011), Mohammad Jasin mengatakan bahwa tiga hari setelah proklamasi, bersama rekannya bergerak menahan tentara Jepang yang bertugas. Mereka kemudian merampas senjata, amunisi, kendaraan lapis baja, dan truk dari gudang senjata.

Ikut bersama dalam aksi tersebut sekitar 250 orang. Mereka semua adalah bekas polisi Jepang. Berbekal dengan senjata yang diperoleh dari gudang senjata Jepang, pada pagi hari, 21 Agustus 1945, mereka mengikrarkan diri sebagai Polisi Republik Indonesia.

Selanjutnya, Mohammad Jasin memimpin komando. Mereka siap menghadapi ancaman dari pihak manapun yang ingin menggagalkan proklamasi kemerdekaan. Pasukan ini, di masa selanjutnya menjadi pasukan bersenjata paling lengkap dalam perang 10 November 1945, menghadapi pasukan Sekutu.

Seharusnya, Polri Saudara Tua TNI?
Pada 19 Agustus 1945 di Jakarta, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memang telah membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN). Disusul kemudian pada 29 September 1945, RS Soekanto Tjokrodiatmodjo dilantik Presiden Soekarno sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Namun, bisa dikatakan bahwa BKN saat itu masih sekadar lembaga yang belum memiliki kekuatan dan persenjataan memadai. Berbeda dengan kekuatan nyata yang telah dimiliki pasukan Kepolisian Republik Indonesia bentukan Mohammad Jasin dan kawan-kawannya di Surabaya.

Juga bila kita bandingkan dengan sejarah Tentara Nasional Indonesia. Cikal bakal Tentara Nasional Indonesia berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang baru dibentuk pada 22 Agustus 1945.

Selanjutnya, pada 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Kala itu, pasukan Mohammad Jasin dan kawan-kawan menyatakan diri tetap sebagai Pasukan Kepolisian Indonesia dan tidak masuk dalam TKR. Baik TKR maupun Kepolisian bentukan Jasin, kemudian sama-sama berjuang pada pertempuran 10 November 1945 menghadapi Sekutu.

Berdasarkan Keppres No. 316 Tahun 1959, 5 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari jadi angkatan bersenjata atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Artinya apa?

Bila mencermati kronologisnya, sebenarnya kepolisian bentukan Mohammad Jasin dan kawan-kawan lebih tua satu hari dibanding BKR (cikal bakal TNI). Maka, bukankah seharusnya TNI menyebut Polri, (dalam hal ini, khususnya terhadap Brimob) sebagai “saudara tua”? Bukan sebaliknya?

Peran Mohammad Jasin
Jasa Mohammad Jasin terhadap cikal bakal Kepolisian Republik Indonesia sangatlah besar. Peran terbesarnya adalah keputusannya mengubah haluan Tokubetsu Kaisatsu Tai menjadi Polisi Istimewa Republik Indonesia.

Pada 14 November 1946, Polisi Istimewa tersebut diadopsi Sutan Sjahrir menjadi Mobile Brigade dan disingkat Mobrig. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi perjuangan politik dari gangguan dan acaman kudeta militer. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi Brimob.

Maka sudah tepat apabila Mohammad Jasin kemudian diberikan gelar sebagai Bapak pendiri Brimob. Sementara mengenai makna di balik pertistiwa 21 Agustus 1945, saat Mohammad Jasin mengikrarkan Kepolisian Republik Indonesia, kiranya patut kita renungkan.

Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia!

Editor : Taat Ujianto