• News

  • Singkap Sejarah

Ketika Islam, Hindu, Kristen di Nusantara, Bisa Dijual Jadi Budak

Lelang budak di Batavia sekitar 1800. Sumber: Sejarah Modern Awal Asia Tenggara karya Anthony Reid.
foto: historia.id
Lelang budak di Batavia sekitar 1800. Sumber: Sejarah Modern Awal Asia Tenggara karya Anthony Reid.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Praktik penjualan manusia yang dinyatakan sebagai budak, pernah berlaku di Nusantara, tak peduli apakah budak itu beragama Islam, Hindu, Budha, maupun Kristiani. Semua bisa saja menjadi budak.

Meminjam istilah Anthony Reid seperti dikutip oleh Heriyanti Ongkodharma Untoro dalam Kapitalisme Pribumi Awal, Kesultanan Banten 1522-1684 (2007: 200), paling tidak ada dua jenis budak yaitu budak yang diperjualbelikan dan status budak yang diperoleh dari berdasarkan keturunan darah.

Budak yang diperjualbelikan secara terbuka, relatif lebih mudah untuk mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan dibanding yang statusnya berasal dari keturunan (tertutup).

Budak karena keturunan, biasanya terikat oleh genealogi orang tuanya yang mendapat hukuman misalnya karena terbelit hutang. Dalam suatu perjanjian, hutang bisa dinyatakan lunas setelah beberapa kali keturunanannya mengabdi menjadi budak kepada si pemberi hutang.

Sementara, jenis budak yang diperjualbelikan, bisa menempati bidang kerja yang beragam. Mereka bisa dipekerjakan di bidang rumah tangga, membantu pelayaran, perdagangan, pertanian, pembangunan kota, dan lain-lain.

Bahkan, budak juga bisa disewakan oleh pemiliknya kepada pihak lain yang membutuhkan. Menurut catatan Anthony Reid, harga budak yang disewakan di Banten adalah sebesar  1.000 cash.

Untuk di Kesultanan Banten, golongan masyarakat yang membutuhkan komoditas budak hanyalah golongan elite dan orang kaya saja. Maka dalam hal ini, budak bisa disebut juga sebagai “alat” produksi bagi majikan untuk mengeruk kekayaan.

Dan bila menengok latar belakang para budak yang ada di Nusantara, baik di Kesultanan Banten, Kesultanan Aceh, VOC di Batavia dan sekitarnya, Kerajaan di Bali, dan sebagainya, baik penganut Islam (muslim) maupun non Islam (non muslim) tetap bisa saja bernasib menjadi budak.

Budak yang dimerdekakan

Dalam buku Yano Jonathans berjudul Depok Tempo Doeloe  (2011), disebutkan bahwa budak-budak didatangkan dari Bali, Makassar, Kalimantan, dan Timor,  oleh Cornelis Chastelein untuk mengolah lahannya yang sangat luas di daerah yang kini bernama Depok, Jawa Barat.

Ia adalah seorang putra Direktur Kamar Dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Amsterdam, Belanda, yang bernama Anthonie Chastelein.

Selama tahun 1696-1713, Cornelis Chastelein kemudian membeli tanah, antara lain di kawasan Pintu Air, Srengseng, Mampang, Cinere, samping Kali Ciliwung, Lenteng Agung, dan Depok. Ia lalu membuka perkebunan tebu, pala, lada, dan kopi.

Chastelein membeli 150 budak yang berasal dari Bali, Makassar, Kalimantan, dan Timor. Mengapa tidak membeli budak dari Jawa? Sebab, kala itu, ada perjanjian khusus antara VOC dan Kerajaan Mataram bahwa orang Jawa dilarang dijadikan budak.

Chastelein mempunyai watak yang bisa dikatakan sebagai orang humanis. Setiap malam, para budak diperkenalkan dengan ajaran Kristen, tata nilai, serta etika kaum Eropa.

Secara perlahan, perilaku kaum budak menjadi ke-Belanda-an. Di kemudian hari, para budak dan keturunannya memang hidup dengan etika sosial seperti layaknya orang Belanda.

Dalam proses selanjutnya, sebagaian besar para budak dibebaskan atau dimerdekakan oleh Chastelein. Status mereka tidak lagi dianggap sebagai budak yang bisa diperjualbelikan. Kaum budak yang sudah merdeka biasa disebut sebagai kaum mardijkers.

Kaum budak yang telah merdeka, bebas menggunakan nama marga. Sejumlah nama marga yang digunakan adalah Jonathan, Soedira, Laurens, Bacas, Loen, Isakh, Samuel, Leander, Joseph, Tholense, Jacob, dan Zadokh. Di kemudian hari, mereka dan keturunannya dijuluki Belanda Depok.

Pecandu narkoba menjadi budak

Contoh kehidupan budak lainnya adalah seperti yang ditulis Claude Guillot berjudul Banten, Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII (2008: 165-167). Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengumpulkan dan menghukum warganya yang melanggar larangan menggunakan candu.

Sebanyak 1.100 orang dari etnis Jawa dan Tionghoa dihukum sebagai budak bersama sejumlah pekerja lain untuk membuat terusan kali yang menghubungkan Kali Pontang dan Tanara. Mereka harus bersusah payah bekerja di bawah pengawasan Sultan.

Selain menggali terusan, mereka harus membabat dan membajak lahan di sekitar terusan. Lahan itu kemudian menjadi lahan sawah baru yang saat itu sedang gencar dibangun Kesultanan Banten. Pembangunan terusan dan sawah adalah upaya memperkuat pertahanan pangan (politik pangan).

Pola yang sama juga kembali dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa yaitu pada tahun 1675. Sebanyak 450 orang pecandu narkoba kembali dihukum untuk membangun dan memperbaiki pengairan sawah-sawah di daerah Anyer (kini masuk Kabupaten Serang, Provinsi Banten).

Bali sebagai penghasil budak

Menurut JKJ de Jonge dalam De Opkomst van Nederlandsch Gezeg in Oost Indie (1864) seperti dikutip Heriyanti, penghasil budak yang terkenal adalah Bali.

Sebelum Belanda menaklukkan Bali, konon kerajaan di Bali yang masih bercorak Hindu sering menjual baik perempuan dan laki-laki sebagai budak.

Setiap kali ada bencana gagal panen di di Bali, jumlah budak yang dikirim dari Bali ke pasar budak menunjukkan grafik yang meningkat. Hal ini terjadi karena banyak warga bali terbelit hutang akibat gagal panen.

Hutang hanya bisa lunas ketika orang itu menyerahkan jiwa dan raganya kepada si pemberi hutang. Maka si pemberi hutang kemudian menjual orang itu ke pasar budak. Atau, ia kemudian menggunakannya sebagai budak untuk kepentingan dirinya.

Budak dari Bali terbukti tidak hanya diminati oleh VOC. Di Kesultanan Banten pun, budak dari Bali juga diperdagangkan. Para pedagang perantara antara lain para pedagang dari Bugis, Cina, Palembang, Malaya, dan orang dari Bali sendiri.  

Anak Gde Putra Agung menulis dalam Basis, “Masalah Perdagangan Budak Bali” Edisi November 1971, bahwa para raja Bali mendapat keuntungan tidak sedikit dari praktik penjualan budak. Kala itu, Selain budak, Kerajaan Buleleng juga terkenal sebagai pengekspor beras, minyak, kapas, kopi, dan  dendeng.

Muslim maupun non muslim

Siapa saja bisa bernasib menjadi budak. Orang non muslim dari Bali, Maluku, Timor, tidak sedikit jumlahnya dipekerjakan untuk kepentingan golongan elite di Batavia dan sekitaranya. Contohnya adalah para budak yang dibeli oleh Cornelis Chastelein.

Sementara di Kesultanan Banten, tidak sedikit pula, para budak yang beragama non Islam dipekerjakan untuk membangun kota dan mengelola pertanian.

Tak bisa dipungkiri, memang ada ketentuan-ketentuan atau prinsip tertentu dalam praktik perbudakan yang dipengaruhi oleh faktor agama yang dianut oleh budak.

Dalam catatan Anthony Reid seperti dikutip Heriyanti  (2007: 199-200), bagi masyarakat dan keluarga Raja di Banten, mereka cenderung menggunakan budak yang bukan muslim serta bukan berlatar belakang budaya yang sama (beda suku) dengan keluarga Sultan.

Akan tetapi, Kesultanan Banten tidak mampu membendung perdagangan budak yang beragama Islam. Budak ini biasanya dibeli oleh konsumen dari golongan kaya yang beragama non Islam.

Walaupun pada masa itu ada ketentuan umum yang dianut kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara bahwa seorang muslim tidak boleh menjual budaknya yang beragama Islam kepada yang bukan non Islam, namun klausul seperti itu sulit direalisasikan.

Demikian halnya aturan yang diberlakukan oleh VOC yang melarang menjual budak yang beragama Nasrani kepada pihak yang beragama non Nasrani.

Dalam kasus tertentu, budak non Islam yang dipekerjakan di Kesultanan Banten bisa saja menjadi merdeka ketika ia menjadi mualaf (non muslim yang kemudian menjadi penganut agama Islam).

Sama halnya dengan budak Cornelis  Chastelein yang dimerdekakan ketika para budak itu menjadi Nasrani dan berperilaku dan berbudaya meniru majikannya.

Editor : Taat Ujianto