• News

  • Singkap Sejarah

Pengasingan: Mengharap Kesengsaraan Jiwa Justru Kian Lantang Melawan

Bung Hatta dalam pengasingan pasca Agresi Militer Belanda II
Foto: KTLV
Bung Hatta dalam pengasingan pasca Agresi Militer Belanda II

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Menarik menelusuri strategi Pemerintah Kolonial Belanda dalam upaya membungkam mereka yang dianggap vokal dan merongrong pemerintah (rust en orde). Salah satu strategi yang pernah masif dilakukan adalah “pengasingan”.

Praktik tersebut diharapkan membuat kaum bumiputra mengalami psikologi terasing, tersiksa, tak berdaya, tertekan, kapok, hingga mengalami kegoncangan tak nalar (stes). Namun alih-alih ingin membuat mereka tak berdaya, namun justru menumbuhkan semangat baru yang jauh lebih vokal.

Kala itu, politik pengasingan dipakai Kolonial Belanda seiring keluarnya pembentukan Volksraad pada 18 November 1918 oleh Gubernur Jenderal  Hindia Belanda  Mr.  Graff  Van Limburg  Stirum.

Di depan  Sidang  Istimewa Volksraad, Gubernur Jenderal sempat menjanjikan   akan  membangun   pemerintahan  yang demokratis  yang memperluas  hak-hak rakyat  di Hindia  Belanda atau dikenal  sebagai November  Belofte  (janji November) . Namun, janji tersebut tak pernah terwujud di kemudian hari.

Keanggotaan Volksraad terdiri atas wakil- wakil golongan masyarakat itu sejak 1927 diperluas dari 46 menjadi 60 orang. Sejak tahun 1931, komposisi  pribumi dalam keanggotaan Volksraad adalah  30 orang, sedangkan  sisanya terdiri atas  wakil-wakil golongan Belanda dan Timur Asing (Cina, India, dan Arab).

Sepertiga dari  anggota  Volksraad  diangkat  oleh Gubernur Jenderal.  Meskipun banyak tokoh nasional seperti Mohammad Hoesni Thamrin, Soetardjo, I.J. Kasimo, dll, menyuarakan kritiknya dengan tajam terhadap perlakuan  Belanda terhadap  penduduk pribumi Hindia  Belanda. Pada umumnya  kritik-kritik  anggota  Volksraad  tersebut  tidak  diindahkan dan diperhatikan.

Menukil catatan Purnama Suwardi dalam Koloni Pengucilan Boven Digoel (2003: 33-41), dipaparkan bahwa sejak berdirinya Volksraad, maka jalan atau cara perjuangan dengan tegas terbagi dua, yakni perjuangan dengan jalan yang bersifat kooperatif dan non-kooperatif.

Untuk meredam perlawanan rakyat, pemerintah kolonial Belanda kemudian mengambil  langkah untuk mengasingkan atau membuang para pemberontak, bahkan membuang  juga banyak tokoh pergerakan yang menentang kebijaksanaannya.

Tempat pembuangan atau pengasingan yang paling terkenal untuk mempasifikasi para tokoh pergerakan di Hindia  Belanda adalah Boven Digoel  di Irian  Jaya.  Sejak  dibuka  pada  tahun  1927 hingga ditutupnya  kamp  isolasi tersebut  pada  tahun  1942, lebih dari  3.000 orang didigoelkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Kebijaksanaan untuk mempasifikasi perlawanan rakyat itu didasarkan kepada exorbitante rechten yang memberikan kewenangan tidak   terbatas   kepada   Gubernur Jenderal   Hindia   Belanda  dalam membungkam perlawanan melalui tindakan pemenjaraan dan pengasingan atau pembuangan atas diri seseorang ke tempat tertentu di  dalam  negeri  atau  ke luar  negeri. 

Exorbitante   rechten  tersebut dipertajam oleh Pasal  47 Regerings Reglement  semacam  Undang- Undang Dasar Hindia Belanda. Pada dasarnya, Pasal 47 Regerings Reglement yang dikeluarkan pemerintah  kolonial  Belanda  memberi kewenangan kepada  setiap pejabat di daerah untuk menangkap dan memenjarakan serta menanyakan  kepada  Gubernur Jenderal  ke mana  seseorang  harus dibuang atau diasingkan.

Kemudian  sejarah mencatat betapa tingginya intensitas pembuangan para pejuang dan tokoh pergerakan.

Dalam istilah  politik Belanda, tindakan  pembuangan  diartikan sebagai pemindahan  secara legal seseorang ke suatu tempat yang jauh, baik itu di  dalam negeri  maupun di luar negeri, dengan persyaratan tempat pembuangan tersebut mempunyai  bahasa, adat istiadat, dan sejarahnya  sama  sekali   asing  bagi  orang  yang  dibuang. 

Di  tempat pembuangan,  seseorang  umumnya  hanya akan  tetap  bertahan  hidup karena berani menderita dengan sabar, meskipun terus menerus diawasi. Penajaman atas pendapat ini dengan lugas tergambarkan oleh amatan Soetan Sjahrir atas kondisi para digoelis:

“Iklim, penyakit-penyakit, kekurangan makanan, mungkin menjadi sebab-sebab penting,  tetapi  aku yakin  bahwa  reaksi  psikis  orang-orang  itu atas  keadaan pengasingan   ini,   dan perubahan   semua   ini dalam pikiran mereka   menjadi kesengsaraan  jiwa,  itulah yang  menyempurnakan   proses  kemunduran.   Mereka sendiri   bicara   tentang   pergaulan   sempit,   maksudnya   ialah bahwa ruangan hubungan-hubungan,   begitu   terbatas   sehingga   timbul kesesakan   batin.   Aku bertanya-tanya apakah ini bukan suatu bentuk lain dari psikologi-amuk?”

Seorang tokoh politik terkemuka yang juga mengalami  masa pembuangan/pengasingan  selama lebih dari  10 tahun di Banda Neira, Mr. Iwa Koesoema Soemantri, dalam otobiografinya menggambarkan kehidupan di   tempat   pengasingan    lebih  menyedihkan   daripada kehidupan orang dalam penjara.

Melalui pembuangan atau pengasingan ke tempat-tempat yang jauh dari daerah asalnya,   orang-orang yang dibuang  diharapkan akan hancur secara moril, penghancuran dimaksud setidaknya diasumsikan dimulai dengan datangnya perasaan ngeri secara perlahan-lahan, sehingga seseorang akan merasa kehilangan arah dan dihantui perasaan tidak mampu berbuat apa-apa.

Di tengah  keterasingan yang dialaminya orang umumnya cenderung merasa bahwa harapan hanyalah khayalan belaka.

Diawali  dengan pembuangan Pangeran Diponegoro ke Makassar pascaperang 1825-1830, pemerintah Belanda tampak mulai mentradisikan politik pembuangan dan pengasingan terhadap orang- orang yang dinilai membahayakan kepentingannya.

Tuanku  Imam  Bonjol pemimpin  Perang  Padri  1820-1837  di Sumatera Barat diasingkan ke luar Pulau Sumatera, yakni ke Cianjur, Jawa Barat. Dua tahun kemudian Imam Bondjol dipindahkan ke Ambon dan akhirnya  ke Manado  di mana beliau  menetap  sampai  meninggal pada 6 November 1864.

Di Kepulauan  Banda, tercatat  pernah  diasingkan  antara  lain dr. Tjipto Mangoen  Koesoemo   yang sekembalinya dari Belanda pada tahun 1919 melanjutkan perjuangan yang dinilai  radikal oleh Belanda, sehingga ia  kembali  dibuang  dari  tahun  1927 hingga  1942 di Banda
 
Neira, selain itu juga turut dibuang ke Banda adalah Mr. Iwa Koesoema Soemantri  dari  tahun  1930 hingga 1941, Ia selanjutnya  diasingkan  di Makassar  hingga  tahun  1942. Mr.  Iwa  dibuang  ke  Banda   karena aktifitasnya dalam kegiatan politik dan serikat buruh seperti Persatuan Motoris  Indonesia,  Perkumpulan  Sekerja  ORBLDM  dan  INPO  di Medan serta berbagai tulisannya di harian Matahari  Indonesia.

Pada tahun 1936 Hatta dan Sjahrir setelah setahun sebelumnya diasingkan di Boven Digoel juga dibuang  ke Banda. Masa pembuangan  di Banda Neira itu mereka jalani sampai tahun 1942.

Ir. Soekarno  juga tidak luput dari tindakan pembuangan oleh pemerintah kolonial Belanda, selain pernah disekap di penjara Sukamiskin, Bandung. Soekarno pernah pula diasingkan di Ende, Flores dari tahun 1933 sampai 1938 dan di Bengkulu dari tahun 1938 sampai 1942.

Setelah menjalani  masa  pengasingan, banyak di antara mereka tampil dengan lebih lantang dan berani melawan kolonialisme Belanda. Bagi mereka kemerdekaan adalah mata rantai yang tidak akan pernah terputuskan bahkan oleh maut sekalipun.

Masa pengasingan atau pembuangan yang dijalani seakan menjadi   masa  perenungan  yang  mendalam   bagi  mereka,  terutama dalam merumuskan dan mengorganisasikan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Paling tidak hal itu dicerminkan oleh pernyataan Soetan Sjahrir dalam  buku kumpulan  suratnya, Indonesische  Overpeinzingen   yang diterjemahkan  H.  B.  Jassin  dengan  judul Renungan  dan Perjuangan, sebagai berikut:

“…Kami beranggapan  bahwa  kekuasaan  kolonial   akan segera menemui keruntuhannya dan kami membuat  rencana-rencana untuk menjaga   supaya   organisasi  kami tetap  utuh dan untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan…”

Editor : Taat Ujianto