-
Senin, 04 Juni 2018 | 19:39 WIB
OTT tersebut terkait hal pengurusan sertifikat.
-
Jumat, 30 Maret 2018 | 10:14 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa sistem pengelolaan keuangan di INASGOC dari panitia sebelumnya.
-
Rabu, 21 Maret 2018 | 08:52 WIB
Akibat penyimpangan itu, banyak kepala desa yang harus berusan dengan Kepolisian.
-
Selasa, 06 Februari 2018 | 20:01 WIB
Kementerian Sosial melaksanakan Rapat Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahap I. Bansos PKH bersamaan dengan penyaluran BPNT.
-
Jumat, 02 Februari 2018 | 07:36 WIB
Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menjelaskan alasan penyidik memeriksa seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara sebagai saksi atas kasus reklamasi.
-
Selasa, 23 Januari 2018 | 10:38 WIB
Jokowi juga berkomitmen untuk menyerahkan sertifikat bagi tempat-tempat ibadah di semua provinsi
-
Sabtu, 13 Januari 2018 | 16:11 WIB
Anies akan tetap berusaha untuk membatalkan sertifika HGB pulau-pulau reklamasi.
-
Kamis, 11 Januari 2018 | 13:25 WIB
Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta akan menunggu surat resmi dari Kementerian ATR/BPN terkait alasan penolakan itu.
-
Kamis, 11 Januari 2018 | 12:10 WIB
Menurut Sofyan Djalil, penerbitan HGB di atas hak pengelolaan Pulau D dilaksanakan atas permintaan Pemda DKI Jakarta
-
Kamis, 11 Januari 2018 | 11:56 WIB
Sandi mengaku siap menjalankan segala konsekuensinya, termasuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pengembang pulau reklamasi
OTT tersebut terkait hal pengurusan sertifikat.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa sistem pengelolaan keuangan di INASGOC dari panitia sebelumnya.
Akibat penyimpangan itu, banyak kepala desa yang harus berusan dengan Kepolisian.
Kementerian Sosial melaksanakan Rapat Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahap I. Bansos PKH bersamaan dengan penyaluran BPNT.
Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menjelaskan alasan penyidik memeriksa seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara sebagai saksi atas kasus reklamasi.
Jokowi juga berkomitmen untuk menyerahkan sertifikat bagi tempat-tempat ibadah di semua provinsi
Anies akan tetap berusaha untuk membatalkan sertifika HGB pulau-pulau reklamasi.
Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta akan menunggu surat resmi dari Kementerian ATR/BPN terkait alasan penolakan itu.
Menurut Sofyan Djalil, penerbitan HGB di atas hak pengelolaan Pulau D dilaksanakan atas permintaan Pemda DKI Jakarta
Sandi mengaku siap menjalankan segala konsekuensinya, termasuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pengembang pulau reklamasi