-
Selasa, 08 Oktober 2019 | 15:22 WIB
Wajar bila publik mayoritas lebih percaya terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan KPK daripada DPR. Tingkat kepercayaan pada KPK sebesar 72 persen, pada Presiden Jokowi 71 persen, sedangkan pada DPR hanya 40 persen.
-
Minggu, 06 Oktober 2019 | 19:40 WIB
Ketidakpuasan masyarakat terhadap kiprah anggota DPR selama ini diharapkan dapat menjadi cambuk bagi para anggota DPR yang baru agar bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya legislatif, pembuat undang-undang, penetapan anggaran belanja, dan pengawasan.
-
Kamis, 03 Oktober 2019 | 21:08 WIB
Silang sengkarut mengenai Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah direvisi di DPR, belum menemui titik terang.
-
Rabu, 02 Oktober 2019 | 14:22 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Dalam pidato perdananya sebagai ketua DPR, ia menyerukan kerja bersama. Berikut penjelasanya.
-
Sabtu, 28 September 2019 | 07:56 WIB
Presiden RI Joko Widodo yang bisa menghentikan gerakan massa di sejumlah daerah yang menolak Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-
Kamis, 26 September 2019 | 14:56 WIB
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, MSi mengatakan, isu gerakan mahasiswa saat ini mulai bergeser dari masalah revisi sejumlah UU ke persoalan legitimasi kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
-
Selasa, 24 September 2019 | 12:36 WIB
Tinggal beberapa pekan Joko Widodo (Jokowi) akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, mendadak mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan.
-
Jumat, 20 September 2019 | 21:22 WIB
Revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan dibahas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mendapat sorotan dan banjir respons.
-
Kamis, 19 September 2019 | 19:38 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.
-
Rabu, 18 September 2019 | 10:05 WIB
Berbeda dengan bencana alam lain, misal letusan gunung api, atau gempa tektonik bawah laut yang menyebabkan tsunami, maka hakikatnya musibah kebakaran hutan dan kabut asap seharusnya lebih mudah diantisipasi dan ditangani.
Wajar bila publik mayoritas lebih percaya terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan KPK daripada DPR. Tingkat kepercayaan pada KPK sebesar 72 persen, pada Presiden Jokowi 71 persen, sedangkan pada DPR hanya 40 persen.
Ketidakpuasan masyarakat terhadap kiprah anggota DPR selama ini diharapkan dapat menjadi cambuk bagi para anggota DPR yang baru agar bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya legislatif, pembuat undang-undang, penetapan anggaran belanja, dan pengawasan.
Silang sengkarut mengenai Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah direvisi di DPR, belum menemui titik terang.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024. Dalam pidato perdananya sebagai ketua DPR, ia menyerukan kerja bersama. Berikut penjelasanya.
Presiden RI Joko Widodo yang bisa menghentikan gerakan massa di sejumlah daerah yang menolak Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang, MSi mengatakan, isu gerakan mahasiswa saat ini mulai bergeser dari masalah revisi sejumlah UU ke persoalan legitimasi kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tinggal beberapa pekan Joko Widodo (Jokowi) akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, mendadak mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan.
Revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan dibahas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mendapat sorotan dan banjir respons.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.
Berbeda dengan bencana alam lain, misal letusan gunung api, atau gempa tektonik bawah laut yang menyebabkan tsunami, maka hakikatnya musibah kebakaran hutan dan kabut asap seharusnya lebih mudah diantisipasi dan ditangani.