-
Rabu, 16 Oktober 2019 | 19:35 WIB
Sampai saat ini belum ada pengganti Sandiaga Uno.
-
Rabu, 16 Oktober 2019 | 18:37 WIB
Gubernur Anies terus mengeluarkan kebijakan pro dan kontra.
-
Rabu, 16 Oktober 2019 | 17:48 WIB
Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober.
-
Rabu, 16 Oktober 2019 | 16:40 WIB
Berbagai hal perlu dibahas termasuk bagaimana nantinya wali kota dipilih.
-
Rabu, 16 Oktober 2019 | 16:05 WIB
Pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan peristiwa sakral dan bersejarah bagi bangsa Indonesia.
-
Rabu, 16 Oktober 2019 | 14:57 WIB
Pengelola apartemen diminta bertanggung jawab. Tidak mungkin ratusan orang masuk apartemen yang bukan penghuni tidak diketahui pengelola.
-
Rabu, 16 Oktober 2019 | 08:59 WIB
Pembangunan Jalur Puncak Dua tetap menjadi solusi penyelesaian kemacetan di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.
-
Selasa, 15 Oktober 2019 | 23:30 WIB
Meski tanpa wakil selama 1,2 tahun, semua tugas-tugas dapat dikerjakan dengan baik oleh jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta.
-
Selasa, 15 Oktober 2019 | 22:07 WIB
Puan Maharani mengatakan, pihaknya tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, walau koalisi pemerintah mendominasi tubuh DPR saat ini.
-
Selasa, 15 Oktober 2019 | 21:10 WIB
Selama kebijakan tersebut menguntungkan masyarakat banyak, maka harus didukung.
Sampai saat ini belum ada pengganti Sandiaga Uno.
Gubernur Anies terus mengeluarkan kebijakan pro dan kontra.
Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober.
Berbagai hal perlu dibahas termasuk bagaimana nantinya wali kota dipilih.
Pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan peristiwa sakral dan bersejarah bagi bangsa Indonesia.
Pengelola apartemen diminta bertanggung jawab. Tidak mungkin ratusan orang masuk apartemen yang bukan penghuni tidak diketahui pengelola.
Pembangunan Jalur Puncak Dua tetap menjadi solusi penyelesaian kemacetan di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Meski tanpa wakil selama 1,2 tahun, semua tugas-tugas dapat dikerjakan dengan baik oleh jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta.
Puan Maharani mengatakan, pihaknya tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, walau koalisi pemerintah mendominasi tubuh DPR saat ini.
Selama kebijakan tersebut menguntungkan masyarakat banyak, maka harus didukung.