• News

  • Tekno

Di-Blacklist AS, PM Malaysia Malah Sampaikan Ajakan Dukung Huawei

Raksasa teknologi AS, Google akan menghentikan dukungan untuk produk Huawei.
diyphotography.net
Raksasa teknologi AS, Google akan menghentikan dukungan untuk produk Huawei.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad, dalam sebuah pertemuan di Tokyo, kamis lalu, menegaskan dukungan atas Huawei yang dimasukkan daftar hitam oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS), sehubungan dengan dugaan teknologi Huawei yang mendukung Tiongkok dalam melakukan kegiatan mata-mata.

Mahathir, seperti dilansir straitstimes.com, Kamis (30/5/2019) menegaskan bahwa ia akan mengajak untuk menggunakan sebanyak mungkin produk Huawei Technologies. Apalagi, teknologi perangkat Huawei jauh lebih maju dibanding teknologi AS.

Pernyataan ke publik oleh Perdana Menteri Malaysia ini diyakini akan menghambat kampanye Donald Trump untuk mencari dukungan atas langkah AS mem-black list produk Huawei.

Huawei diketahui sebagai salah satu perusahaan teknologi yang memiliki spesialiasi khusus di jaringan 5G.
 
Laporan tersebut menyebutkan pula, langkah AS terhadap Huawei diyakini memperkeruh kondisi perang dagang di antara kedua negara.

Hal ini, kata laporan tersebut, bakal berimbas pada kebijakan operator telekomunikasi untuk mengkaji ulang penggunaan produk teknologi yang berasal dari Tiongkok.

Pada pekan ini, operator telepon seluler M1 yang berbasis di Singapura mengatakan pihaknya terbuka untuk lebih banyak berurusan dengan perusahaan Tiongkok. Namun, pada saat bersamaan menyebut penyedia alternatif juga untuk infrastruktur 5G.

Baru-baru ini, SoftBank Corp yang berbasis di Jepang memilih Nokia Oyj dan Ericsson AB sebagai vendor untuk jaringan nirkabel next generation, meninggalkan pemasok lama, Huawei.

Bahkan, BT Group Inggris mengumumkan rencana untuk menghapus peralatan Huawei dari inti jaringan selulernya segera setelah kepala badan intelijen asing MI6 mengatakan Inggris memperingatkan tentang risiko menggunakan peralatan asal Tiongkok.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan resmi di website perusahaan, Song Liuping, Kepala Staf Hukum Huawei mengatakan, Huawei meminta pemerintah AS untuk menghentikan kampanye yang disetujui negara terhadap Huawei, karena tidak akan memberikan keamanan siber.

"Pemerintah AS tidak memberikan bukti untuk menunjukkan bahwa Huawei adalah ancaman keamanan. Tidak ada senjata, tidak ada asap. Hanya spekulasi,” katanya.

“Ini merupakan preseden yang berbahaya. Hari ini telekomunikasi dan Huawei. Besok bisa jadi industri Anda, perusahaan Anda, konsumen Anda, ”katanya.

Huawei telah mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menghentikan tindakan yang diyakini ilegal terhadap perusahaan.

“Sistem peradilan adalah garis pertahanan terakhir untuk keadilan. Huawei memiliki kepercayaan terhadap independensi dan integritas sistem peradilan AS. Kami berharap bahwa kesalahan dalam NDAA dapat diperbaiki oleh pengadilan," imbuh Song.

Editor : Irawan.H.P