Netral English Netral Mandarin
23:36wib
Ahli patologi klinis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tonang Dwi Ardyanto menduga bahwa varian Omicron sudah masuk Indonesia. Sebanyak 10.000 buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di tiga tempat, yakni Istana Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta, hari ini.
Nilai PCR Rp300 Ribu Terlalu Mahal, PKS: India di Bawah Rp100 Ribu, Kenapa Kita Tidak Bisa?

Rabu, 27-Oktober-2021 23:00

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani
Foto : PKS.id
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani
20

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani menilai, harga tes polymerase chain reaction (PCR) sekitar Rp300 ribu seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), masih terlalu mahal dan memberatkan masyarakat.

Netty pun membandingkan dengan India yang mampu menetapkan harga tes PCR di bawah Rp100 ribu.

“Harga Rp300 ribu itu masih tinggi dan memberatkan. Jika tidak ada kepentingan bisnis, harusnya bisa lebih murah lagi. India mematok harga di bawah  Rp100 ribu, kenapa kita tidak bisa?” kata Netty dalam keterangannya, Selasa (26/10/2021).

Apalagi, sebut Netty, ada wacana tes PCR akan diwajibkan untuk seluruh moda transportasi. “Kalau kebijakan ini diterapkan, maka tes Covid-19 lainnya, seperti, swab antigen tidak berlaku. Artinya semua penumpang transportasi non-udara yang notabene-nya dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR. Ini namanya membebani rakyat,” ujarnya.

Netty juga menyoroti soal mekanisme pelaksanaan PCR sebagai screening method. “PCR adalah metode screening. Seharusnya dalam masa menunggu hasil tes PCR keluar, seorang harus karantina.  Banyak kasus justru orang bebas  berkeliaran dalam masa tunggu tersebut,” kritiknya.

Dalam kondisi itu, lanjut Netty, ada peluang yang bersangkutan  terpapar virus. “Jadi saat tes keluar dengan hasil negatif, padahal dia telah terinfeksi atau positif Covid-19," ujar politisi PKS itu.

Netty pun mengingatkan pemerintah tentang keterbatasan kemampuan lab dalam melakukan uji PCR dan kemungkinan  pemalsuan surat PCR.

“Jika pemerintah mewajibkan PCR, seharusnya perhatikan ketersediaan dan kesiapan lab di lapangan. Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya,  hasilnya tidak bisa keluar 1X24 jam. Belum lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena situasi terdesak,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Netty mendorong  pemerintah agar menjelaskan harga dasar  PCR secara transparan.

“Kejadian ini membuat masyarakat bertanya-tanya, berapa sebenarnya harga dasar PCR? Pada awalnya test PCR sempat di atas Rp1 juta, lalu turun hingga Rp300 ribu. Apalagi pemerintah tidak menjelaskan  mekanisme penurunannya, apakah ada subsidi dari pemerintah atau bagaimana?” ucap dia.

“Saya berharap, pandemi Covid-19 ini tidak menjadi ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya demi kepentingan bisnis. Pemerintah harus punya sikap yang tegas bahwa seluruh kebijakan penanganan murni demi keselamatan rakyat,” imbuh Netty.

Terakhir, Netty menanyakan relevansi program vaksinasi dengan  pengambilan kebijakan mewajibkan PCR.

“Pemerintah menggencarkan vaksinasi agar terbentuk kekebalan komunitas. Seharusnya tingginya angka vaksinasi jadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Jika di suatu daerah angka vaksinasi tinggi, kekebalan komunitas mulai terbentuk, tentu kebijakannya bukan lagi mewajibkan PCR yang berbiaya tinggi,” pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli

Berita Terkait

Berita Rekomendasi