Netral English Netral Mandarin
17:35wib
Ebrahim Raisi dinyatakan sebagai presiden terpilih Iran setelah penghitungan suara pada Sabtu (19/6/2021). Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito terkonfirmasi positif Covid-19 menyusul aktivitasnya yang padat dalam dua pekan terakhir ini.
Novel Baswedan Apresiasi Presiden: Terima Kasih Pak, Telah Bebaskan Kami dari Tuduhan Tidak Berkebangsaan

Selasa, 18-Mei-2021 14:42

Penyidik senior KPK Novel Baswedan
Foto : Istimewa
Penyidik senior KPK Novel Baswedan
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Penyidik senior Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dibuat pimpinan KPK telah membuat 'cap' alias stigma tidak Pancasilais.

Novel pun berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan pernyataan terkait hal tersebut. Menurutnya, Jokowi telah membebaskan dirinya bersama 74 pegawai lainnya dari tudingan tidak berkebangsaan.

"Proses TWK yg dibuat Pimp KPK “seolah 75 pegawai KPK tdk lulus itu” membuat stigma tdk berkebangsaan/tidak Pancasilais. Alhamdulillah dgn pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu. Terima kasih pak @jokowi, apresiasi atas perhatian bapak," tulisnya seperti dilansir akun resmi twitternya, Selasa (18/5/2021).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memandang bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK. Menurutnya, hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," ujar Presiden.

Presiden juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi," ungkapnya.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," tegasnya.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati