Netral English Netral Mandarin
15:11wib
LSI Denny JA menilai, PDI Perjuangan berpotensi akan mengalami kekalahan jika mengusung Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia menegaskan fasilitas kesehatan di Indonesia bisa tumbang dalam 2-4 minggu jika pengendalian pandemi tidak diperketat.
Novel Baswedan Cs Dinonaktifkan, PKS: KPK Benar-benar di Ujung Tanduk

Rabu, 12-Mei-2021 05:18

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan,
Foto : Istimewa
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan,
2

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penonaktifan 75 pegawai KPK.

Adapun 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, dinonaktifkan karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"The show must go on. Ada apa sebenarnya dengan @KPK_RI ? Apa ada pesanan? Tidak mengindahkan masukan dan kritikan, 75 pegawainya tidak menunggu lama langsung di non aktifkan. #SkandalNasionalKPK," tulis Mardani di akun Twitternya, Selasa (11/5/2021).

Menurut Anggota Komisi II DPR itu, tidak ada dasar hukum yang kuat dibalik keputusan pimpinan KPK menonaktifkan Novel Baswedan cs.

"Tidak ada dasar hukum yang kuat, putusan MK juga mengamanatkan, tidak boleh ada satu pun kebijakan yang merugikan pegawai KPK dalam proses pengalihan status jadi ASN," kata Mardani.

Lebih lanjut, Mardani menilai bahwa keputusan penonaktifan 75 pegawai KPK tersebut menunjukkan bahwa saat ini lembaga antirasuah itu benar-benar berada di ujung tanduk.

"KPK saat ini benar-benar ada diujung tanduk, Padahal KPK seakan ‘kembali bangun’ dengan melakukan beberapa OTT (operasi tangkap tangan) akhir-akhir ini," ungkap @MardaniAliSera.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai syarat menjadi ASN, resmi dinonaktifkan pimpinan KPK.

Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021, yang diteken Ketua KPK Firli Bahuri tertanggal 7 Mei 2021. Sementara untuk salinan yang sah, ditandatangani oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Ada empat poin yang tercantum dalam SK tersebut. Berikut poin-poinnya:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Pengawas KPK, dan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli