Netral English Netral Mandarin
04:42wib
LSI Denny JA menilai, PDI Perjuangan berpotensi akan mengalami kekalahan jika mengusung Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia menegaskan fasilitas kesehatan di Indonesia bisa tumbang dalam 2-4 minggu jika pengendalian pandemi tidak diperketat.
Novel Baswedan Cs Resmi Dinonaktifkan, Eks Jubir KPK: Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun

Selasa, 11-Mei-2021 20:15

Novel Baswedan
Foto : Istimewa
Novel Baswedan
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah mengomentari kabar penonaktifan 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan karena tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun...," tulis Febri di akun Twitternya, @febridiansyah, Selasa (11/5/2021). Ia menautkan artikel dari salah media daring yang memberitakan soal penonaktifan Novel Baswedan cs.

Menurut Febri, keinginan KPK untuk menyingkirkan Novel Baswedan cs, kini terbukti. Ia menilai, penonaktifan itu dipaksakan sekalipun tak ada dasar hukum yang kuat.

"Keinginan menyingkirkan 75 Pegawai KPK terbukti. Tetap dipaksakan non-aktif sekalipun tak ada dasar hukum yang kuat. Apalagi Putusan MK menegaskan peralihan status jadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK," ungkap Febri.

Sebelumnya diberitakan, beredar Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 terkait penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasawan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

SK tertanggal 7 Mei 2021 itu ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri, sementara untuk salinan yang sah, ditandatangani oleh Plh Kabiro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Ada empat poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu. Berikut poin-poinnya:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P