Netral English Netral Mandarin
10:53wib
Sejumlah Guru Besar meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memeriksa Firli Bahuri Cs. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkelakar bakal menjadi tim sukses Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2024 mendatang.
Novel dkk Tak Jadi Dipecat? Mardani: Terima Kasih atas Dukungan Tak Ingin Skandal Nasional KPK Terus Berlanjut

Selasa, 18-Mei-2021 10:12

Mardani Ali Sera
Foto : Fajar.co
Mardani Ali Sera
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus PKS, Mardani Ali Sera menyatakan terima kasih kepada publik yang mendukung penyelamatan KPK.

Hal ini disampaikan sebagai apresiasi di mana Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya tidak jadi dipecat KPK sesuai permintaan Presiden Joko Widodo. 

“Terima kasih kpd publik atas dukungan yg tak ingin #SkandalNasionalKPK kian berlanjut. Perjalanan msh panjang, IPK Indonesia msh 37 (2020), di peringkat ke 102 dr 180 negara. Tp dukungan seperti ini penting & perlu trs dijaga demi keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Mardani, 18 Mei 2021.

“Pimpinan KPK jg mesti segera mencabut SK penoanaktifan 75 pegawai KPK. Mengingat TWK berpotensi melanggar hukum & etika publik karena tidak diatur dalam UU KPK yang baru beserta peraturan turunannya (PP No 41 2020),” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK. 

Ia meminta agar 75 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tak lulus TWK, tak begitu saja diberhentikan.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes," kata Jokowi dalam pernyataanya, Senin, 17 Mei 2021.

TWK ini dibuat sebagai salah satu syarat peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Peralihan status ini, kata Jokowi, adalah bentuk upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Namun ia menegaskan TWK tak bisa dijadikan dasar penilaian begitu saja.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki lewat pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah perbaikan di level individual maupun organisasi," kata Jokowi.

Ia pun mengatakan sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN RB, dan kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus tes dengan prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi," kata Jokowi.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli