Netral English Netral Mandarin
09:44wib
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina (Persero). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar unjuk rasa mengevaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Kamis (28/10).
OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023

Sabtu, 04-September-2021 23:30

Ilustrasi Kantor OJK
Foto : Istimewa
Ilustrasi Kantor OJK
16

JAKARTA, NETRALNEWS.COM -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari sebelumnya hingga 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023.Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan, serta kinerja debitur restrukturisasi Covid-19 yang sudah mulai mengalami perbaikan.

"Restrukturisasi kredit yang kami keluarkan sejak awal 2020 sangat membantu perbankan dan debitur, termasuk pelaku UMKM . Untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran Covid-19, maka masa berlaku relaksasi restrukturisasi kami perpanjang hingga 2023," kata Wimboh dalam siaran pers yang dilansir di Jakarta, Sabtu (4/9/2021).

Hingga saat ini, perbankan terus melanjutkan perbaikan kinerja, seperti pertumbuhan kredit yang positif mulai Juni dan angka loan at risk (LaR) yang menunjukkan tren menurun, meski masih relatif tinggi. Sedangkan rasio kredit macet (NPL) masih mengalami peningkatan dari 3,06 persen (Desember 2020) menjadi 3,35 persen (Juli 2021).Sementara itu, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan menjadi salah satu faktor pendorong yang diperlukan untuk menopang kinerja debitur, lembaga perbankan dan perekonomian secara umum.

"Perpanjangan restrukturisasi hingga 2023 diperlukan, dengan tetap menerapkan manajemen risiko, mengingat adanya perkembangan varian Delta dan pembatasan mobilitas. Sehingga, butuh waktu yang lebih bagi perbankan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ( CKPN ) dan bagi debitur untuk menata usahanya agar dapat menghindari gejolak ketika stimulus berakhir," papar Heru.Penerapan manajemen risiko dalam relaksasi restrukturisasi tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini, terdiri dari:

1. Kriteria debitur restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan. Penerapan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu bertahan dan masih memiliki prospek usaha, layak mendapatkan perpanjangan.2. Kecukupan pembentukan CKPN . Terhadap debitur-debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama, bank diminta mulai membentuk CKPN .3. Prasyarat Pembagian Deviden. Dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen, diminta untuk mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk dalam upaya mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.4. Stress testing dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas bank.Adapun ketentuan lengkap mengenai kebijakan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini akan dimuat dalam POJK Perubahan Kedua atas POJK Stimulus Covid-19 yang akan segera diterbitkan.Rapat Dewan Komisioner OJK juga memutuskan untuk mengeluarkan POJK Perubahan Kedua atas POJK Kebijakan Stimulus BPR/BPRS.

POJK perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit akan mengatur penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS), serta debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM berlaku sampai 31 Maret 2023.

Sementara, mengenai ketentuan dana pendidikan perbankan, kualitas Agunan Yang Diambil Alih ( AYDA ) serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio ( NSFR ), serta Capital Conservation Buffer (CCB) tetap hanya berlaku sampai 31 Maret 2022.

Sebelumnya, pada Maret 2020, OJK telah mengeluarkan kebijakan quick response atas dampak penyebaran Covid 19 dengan menerbitkan POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019 yang berlaku sampai 31 Maret 2021.

Kemudian, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi menjelang akhir 2020 yang belum menunjukkan perbaikan, OJK melalui POJK No 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19 melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 Maret 2022.

Per Juli 2021, outstanding restrukturisasi Covid-19 sebesar Rp 778,9 triliun dengan jumlah debitur mencapai 5 juta, dan 71,53 persen di antaranya adalah debitur UMKM . Outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 ini menunjukkan penurunan, dibandingkan posisi di awal penerapan stimulus.

OJK berharap, kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit ini bisa memberikan kepastian bagi perbankan maupun pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis 2022, khususnya mengenai skema penanganan debitur restrukturisasi dan skema pencadangan

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sulha Handayani