Netral English Netral Mandarin
04:37wib
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina (Persero). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar unjuk rasa mengevaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Kamis (28/10).
Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Proses TWK KPK, Pakar: Harus Segera Dituntaskan

Kamis, 22-Juli-2021 19:15

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Foto : Istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
36

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ombudsman RI menyatakan adanya maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. Temuan itu diteruskan Ombudsman ke pimpinan KPK, Kepala BKN, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengomentari hal itu, Pakar Hukum Pidana Suparji Achmad menegaskan bahwa temuan Ombudsman RI menguatkan dugaan bahwa ada yang tidak beres dengan TWK KPK.

"Pernyataan Ombudsman RI menunjukkan bahwa TWK tersebut memang bermasalah sejak awal. Karena tidak ada informasi yang jelas sejak awal, mulai dari siapa yang membuat pertanyaan, hingga ukuran lulus dan tidaknya," kata Suparji melalui keterangan pers, Kamis (22/7/2021). 

Ombudsman sendiri memberikan 4 korektif terhadap pimpinan dan sekjen lembaga anti rasuah itu. Maka, ia berharap pimpinan dan sekjen KPK menindaklanjuti korektif dari Ombudsman RI.

"Beberapa masukan dari Ombudsma RI sebaiknya direalisasikan. Mengingat 75 orang yang tidak lolos jelas dirugikan dengan TWK ini," ujar Suparji.

Apabila korektif tidak dilakukan, lanjut Suparji, maka perlu segera diambil tindakan oleh lembaga yang berwenang dengan  dasar atau political will dalam membersamai KPK. Karena KPK secara lembaga adalah rumpun eksekutif dan presiden pemegang kebijakan tertinggi dalam PPK ASN.

"Mengingat temuan ini disampaikan juga ke Presiden maka Presiden perlu untuk menyelesaikan perkara ini sebagai wujud perlawanan terhadap upaya pelemahan KPK," ungkap Suparji.

"Namun demikian, sebaiknya pihak terkait sudah melaksanakan korektif tersebut tanpa harus presiden langsung yang turun tangan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman RI menemukan ada dugaan penyimpangan prosedur dalam proses TWK untuk peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan, pihaknya memfokuskan pemeriksaan pada tiga isu, yakni berkaitan dengan rangkaian proses pembentukan kebijakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, kemudian proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan terakhir pada tahap penetapan hasil asesmen TWK.  

"Tiga hal inilah yang oleh Ombudsman ditemukan potensi-potensi maladministrasi dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita, memang kita temukan," kata Mokh Najih dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Najih menyebut, hasil temuan Ombudsman itu akan diteruskan ke pimpinan KPK, Kepala BKN, dan Presiden Jokowi. "Surat saran yang kita sampaikan kepada Presiden agar temuan maladministrasi yang didapati oleh pemeriksaan Ombudsman ini bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya," ujarnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati