• News

  • Opini

Memalukan Sekali, Tahun Depan Jakarta Bisa Tertinggal Dibanding Tangerang

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan
Netralnews/Istimewa
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jakarta sudah merencanakan untuk melakukan uji coba Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) mulai tahun 2014. Tetapi, hingga hari ini tidak jelas kapan ERP benar-benar akan dijalankan di Jakarta.

Rencana penerapan ERP di Jakarta itu kembali mundur setelah Pemprov DKI membatalkan lelang proyek ERP dan anggarannya Rp 40,9 miliar dicoret. Dinas Perhubungan Jakarta menurut informasi  akan kembali mengajukan anggaran proyek ERP pada APBD 2020.

Sebenarnya kebijakan  ERP juga sudah diatur di dalam  Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Transportasi Jakarta.

Secara khusus  pada pasal 78 dinyatakan untuk mengendalikan  penggunaan kendaraan bermotor pribadi akan dilakukan dengan memberlakukan ERP. Tetapi, ya sampai sekarang belum ada terlihat kepastian akan dibangunnya kebijakan ERP di Jakarta.

Justru sekarang ini tersiar kabar di media massa bahwa kota Tangerang akan segera menerapkan sistem ERP di beberapa ruas jalannya. 

Pengaturan lalu lintas untuk memecahkan kemacetan menjadi masalah serius kota-kota satelit sekitar Jakarta termasuk kita Tangerang. Kota-kota satelit, termasuk Tangerang, mencoba mengatasi kemacetan dan kepadatan di sejumalah ruas jalan dengan  berbagai cara.

Saat ini pemerintah Kota Tangerang sampai pada kesimpulan  akan menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik.

Kesimpulan itu diambil berdasarkan hasil analisa terhadap kemacetan uang terus terjadi di beberapa ruas jalan kota Tangerang. Menurut rencana, kebijakan ERP  tersebut akan diterapkan di jalan HOS Cokroaminoto, Ciledug, Kota Tangerang.

Melihat rencana dan kesungguhan kota Tangerang ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Tangerang, dalam hal ini walikotanya dan jajarannya, berpikir jauh lebih maju ketimbang gubernur Jakarta dan jajarannya.

Padahal, Jakarta sudah lebih dulu memiliki pengalaman belajar tentang ERP tetapi justru mencoret dan membatalkan proyek ERP.

Seharusnya, Jakarta lebih dulu memberlakukan ERP dibandingkan kota Tangerang. Sementara kota Tangerang lebih maju dalam bersikap dan memutuskan akan menerapkan ERP.

Jakarta tetap saja lebih suka pendekatan kebijakannya pada cara yang rumit dan sulit ditegakkan. Kebijakan pengendalian yang digunakan justru memperpanjang dan memperluas Ganjil Genap.

Padahal kebijakan Ganjil Genap  adalah lebih untuk jangka pendek atau kegiatan tertentu. Misalnya saja ketika Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games Agustus 2018 lalu. 

Ketika itu, Ganjil Genap untuk mengurangi kepadatan pada ruas jalan tertentu yang merupakan akses para atlet. Tetapi pada akhir Asian Games, di Desember 2018  justru pemprov Jakarta kembali memperpanjang pemberlakuan Ganjil Genap.

Selanjutnya pada 9 September 2019 Ganjil Genap diperluas cakupan ruas jalannya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas agar memperbaiki kondisi buruk udara Jakarta yang terus menerus juara satu terburuk di dunia.

Seminggu setelah diterapkan perluasan Ganjil Genap kurang efekti dan terbukti ruas jalan targetnya masih macet dan kondisi cuaca udara Jakarta masih saja juara satu atau dua terburuk di dunia.

Kurang efektifnya cara Ganjil Genap ini memang sulit untuk ditegakan karena:
1. Ruas jalan terlalu luas dan banyak sementara pengawasan manual dan SDM Kepolisian terbatas.
2. Terlalu banyak pengecualian yang dikenakan kebijakan Ganjil Genap.
3. Sepeda motor tidak masuk dikenakan Ganjil Genap sehingga para pengguna mobil berpindah ke sepeda motor.
4. Terbuka peluang masyarakat membeli mobil kedua untuk menyiasati Ganjil Genap karena belum terintegrasi dengan baik sistem layanan angkutan umum massal di Jakarta dan sekitarnya.

Untuk itu, sebaiknya pemprov Jakarta segera menyiapkan dan menerapkan sistem ERP untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang menyebabkan kemacetan serta udara buruk di Jakarta.

Menggunakan ERP lebih simpel dan efektif untuk pengendalian karena pengawasan dan penegakannya secara elektronik. Penggunaan teknologi atau sistem elektronik akan sangat membantu dalam menjalan sebuah sistem sesuai kebutuhan dan tujuan yang mau kita capai.

Memalukan sekali jika tahun depan justru kota Jakarta tertinggal oleh kota Tangerang yang lebih dulu menggunakan sistem ERP untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.


Penulis: Azas Tigor Nainggolan
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Editor : Taat Ujianto