• News

  • Opini

Tak Sabar Menunggu Hari Senin

Kabinet Jokowi Jilid I
foto: istimewa
Kabinet Jokowi Jilid I

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Sebelum dilantik, kepada awak media, Presiden Jokowi menyatakan bahwa susunan kabinetnya akan diumumkan pada hari Senin (21/10/2019). Susuanan kabinet jilid II sudah selesai ia bentuk.

"Sudah rampung, besok dikenalkan, besok pagi," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Minggu (20/10/2019).

Namun, hingga kini, siapa saja yang masuk dalam susunan kabinetnya tetap tertutup rapat. Banyak pihak hanya bisa menduga sementara kepastiannya diminta bersabar hingga besok pagi.

Itu pun akan dilakukan setelah Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali dari acara menghadiri acara penobatan kaisar Jepang. Setelah itu, barulah akan digelar acara perkenalan menteri baru.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyebutkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, ia akan memangkas birokrasi. Cara ekstrem diambil, yaitu dengan menyederhanakan eselonisasi.

"Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan," kata Jokowi.

Hal ini dinyatakan pertama kali saat ia berpidato usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024 di sidang paripurna MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Seperti dilansir Detik.com, dia menegaskan birokrasi yang panjang harus dipangkas.

Jokowi meminta eselonisasi disederhanakan. Hasilnya, nanti eselonisasi cuma dua level. Apa gantinya?

"Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ujar Jokowi.

Itulah beberapa sinyaleman terkini yang disampaikan Jokowi. Sementara kepastiannya, rakyat harus bersabar hingga besok.

Banyak khalayak yang menunggu-nunggu siapa saja sosok-sosok yang akan menjadi tim kerjanya. Dan salah satu yang membuat pengamat politik memelotinya adalah kepastikan peta politik ke depan antara kekuatan pendukung Prabowo (terutama Gerindra) dan Jokowi.

Pada pekan lalu, Jokowi dan Prabowo melakukan pertemuan untuk kedua kalinya. Apa arti pertemuan tersebut? Akankah terjadi, peta politik lima tahun ke depan benar-benar akan berlangsung tanpa oposisi yang kuat karena Gerindra akan merapat ke pemerintah?

Dipastikan tak sedikit pendukung Jokowi sebenarnya tak ingin ada perwakilan dari Gerindra duduk di kabinetnya. Di pihak Gerindra pun tak sedikit yang menghendaki agar Gerindra menempatkan posisi sebagai oposisi pemerintah.

Seperti yang sudah-sudah, Jokowi seringkali mampu melakukan dialog unik dan memiliki banyak cara dalam upaya memuaskan baik pendukungnya maupun pihak oposisi. Apakah kali ini, jurus yang akan diambilnya juga akan tercermin dalam kabinet jilid II?

Jika benar Gerindra merapatkan barisan ke pemerintah, apa dasar pertimbangannya? Apakah hanya sebatas soal kaderisasi?

Apakah akan sama halnya dengan apa yang dilakukan Partai Demokrat yang seandainya AHY menduduki jabatan penting di kabinet jilid II, karena menginginkan agar sosoknya disaksikan publik secara langsung bagaimana ia ikut mengelola negara?

Terlepas dari itu semua, jikalau benar bahwa lima tahun ke depan, pemerintahan Jokowi tidak akan menghadapi oposisi yang kuat, dampak buruknya pun perlu diperhitungkan.

Korupsi  bisa terjadi bukan hanya dalam bentuk penggelapan uang. Ketika kekuasaan terlalu dominan tanpa kontrol penyeimbang yang baik, akan rentan terjadi penyelewengan kekuasaan hanya karena ingin mempertahankan dominasinya.

Semoga bukan karena itu. Jawabannya, harus bersabar sampai besok.

 

Penulis: Ahmad Suteja

Editor : Taat Ujianto